Hidayatullah.com– Kementerian Sosial (Kemensos) tengah disoroti terkait dugaan adanya oknum Kemensos yang diwartakan melakukan penganiayaan terhadap panitia Simposium Nasional Kebangsaan MBI (Majelis Bangsa Indonesia) di Gedung Cawang Kencana, Cawang, Jakarta Timur, tepat pada HUT RI ke-72, Kamis (17/08/2017).
Oknum Kemensos diduga menodai momentum hari kemerdekaan RI itu.
Lebih lanjut diwartakan, oknum Kemensos diduga mengerahkan preman untuk mengganggu persiapan Simposium Nasional bertajuk “Merekonstruksi Kedaulatan NKRI dengan Kembali ke Pancasila dan UUD 1945 yang Ditetapkan Tanggal 18-08-1945” itu.
Simposium ini sebagaimana diberitakan hidayatullah.com telah digelar oleh Panitia Pembentukan MBI, Jumat (18/08/2017) tadi.
Baca: GNPF: Menjauhi Kekerasan itu Komitmen Para Ulama dan Umat Islam Indonesia
Dikabarkan, oknum Kemensos diduga mengerahkan preman dan staf oknum Kemensos saat panitia sedang melakukan persiapan gladi bersih acara simposium itu. Para preman dan staf oknum Kemensos sempat menganiaya panitia dengan menyeret paksa Fifi dan Marsekal Madya (Purn) Achmanu Arifin.
Baca Juga
Selanjutnya disebut bahwa dugaan upaya paksa itu diduga tanpa ada surat perintah eksekusi.
Atas dasar itu, bila peristiwa itu benar adanya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berpandangan, antara lain bahwa, pertama, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas tindakan yang tidak manusiawi itu.
Kedua, peristiwa yang dilakukan pada hari libur kemerdekaan 17 Agustus itu dipandang sama dengan tindakan premanisme yang menodai peringatan hari kemerdekaan RI.
“(Ini) peristiwa mengancam masa depan demokrasi dan kebebasan berpendapat,” ujar Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution di Jakarta, Jumat (18/08/2017) lewat pernyataan diterima hidayatullah.com.
Baca: 72 Tahun RI, MUI Desak Pemerintah Lebih Serius Atasi Kesenjangan Sosial dan Hukum
Selanjutnya, Komnas HAM berpandangan, bahwa hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) UUDNRI tahun 1945.
“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat di muka umum sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara (pasal 23 ayat (2) dan pasal 25 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM),” terang Manager.
“Bahwa sekira benar adanya, Komnas HAM menyampaikan keprihatinan atas dugaan kekerasan dan dugaan pelibatan preman dalam aksi tersebut. Sebab, masih tersedia mekanisme lain yang lebih elegan dan efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut,” tambahnya.
Hingga berita ini dimuat, Jumat malam sekitar pukul 22.30 WIB, media ini sedang dalam upaya meminta klarifikasi dari pihak Kemensos dan sejauh itu pun belum ada klarifikasi resmi dari kementerian yang dipimpin oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tersebut.
Sementara itu, pihak Kemensos telah menyampaikan klarifikasinya atas kabar dugaan tersebut. Biro Humas Kemensos Adi Wahyono MSi dengan tegas menepis kabar tersebut.
Kepada hidayatullah.com, Ahad malam (20/08/2017), Adi menegaskan bahwa kabar tersebut tidak sesuai kenyataan. Ia menyesalkan adanya pemberitaan tersebut. [Baca: Ini Klarifikasi Kemensos Terkait Kabar “Oknumnya Diduga Nodai HUT RI”].*
(Update pada Ahad, 20 Agustus 2017 sekitar pukul 22.26 WIB)
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
