Hidayatullah.com | PRANCIS berusaha untuk menahan gerakan boikot yang berkembang terhadap produknya. Negara yang tengah dikritik karena sentiment anti-Islam tersebut mendesak para otokrat Timur Tengah untuk melarang pengecer menarik barang-barang Prancis, TRT World melaporkan.
Sebuah pernyataan oleh kementerian luar negeri Prancis meminta negara-negara Timur Tengah untuk mencegah apa yang disebut sebagai ‘minoritas radikal’ untuk melanjutkan boikot. Boikot dianggap oleh banyak Muslim sebagai cara damai untuk menyampaikan kemarahan mereka.
Kemarahan telah membara ke titik didih di seluruh dunia Islam atas serangan baru-baru ini terhadap Islam dan Muslim oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan seruan untuk boikot telah tumbuh. Pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan terbaru Macron tentang pentingnya kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi.
Kampanye presiden Prancis menentang agama telah meningkat sejak pembunuhan seorang guru sekolah Prancis setelah perselisihan tentang tayangan kartun Nabi Muhammad selama pelajaran. Prancis menanggapi pembunuhan tersebut dengan menampilkan kartun Nabi Muhammad yang menghina di gedung-gedung di seluruh negeri.
Alih-alih membuat perbedaan antara minoritas ekstremis dan komunitas Muslim, Macron dan para menterinya telah membingkai masalah ekstremisme dalam konteks Islam itu sendiri.
Baca Juga
Berbicara tentang isu radikalisme agama, Macron mengklaim bahwa ‘Islam berada dalam krisis’ di seluruh dunia dan bahwa Muslim di Prancis bertanggung jawab atas ‘separatisme Islam’ dengan menolak untuk berintegrasi dengan masyarakat yang lebih luas.
Langkah-langkah yang direncanakan untuk menargetkan Muslim termasuk pelarangan kelas bahasa Arab dan pembatasan penjualan makanan halal. Dalam wawancara baru-baru ini dengan saluran BFM, Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin baru-baru ini memprotes produk halal yang tersedia di supermarket-supermarket Prancis.
“Saya selalu terkejut saat pergi ke supermarket dan melihat bahwa, ketika masuk, akan ada satu jenis pilihan makanan etnis di sini dan satu lagi di sebelahnya,” kata Darmanin.
Langkah-langkah yang direncanakan selain pembatasan yang ada pada hak wanita untuk mengenakan hijab Islami dan larangan menutupi wajah (penggunaan cadar/ niqab) oleh beberapa wanita Muslim.
Dalam beberapa tahun terakhir di Prancis, ibu Muslim dilarang menghadiri perjalanan sekolah karena hijab mereka. Toko olahraga diancam oleh politisi karena menawarkan pakaian untuk wanita Muslim, dan sekolah bahkan menuntut siswa Muslim mengenakan rok yang lebih pendek.
Putaran baru retorika terhadap Muslim dan Islam ini telah membuktikan titik puncak bagi banyak Muslim dan sebagai konsekuensinya, seruan untuk memboikot barang-barang Prancis menjadi viral di media sosial. Sejumlah pengecer besar di Timur Tengah telah melanjutkan boikot produk Prancis.
Gambar yang dibagikan tentang supermarket di Kuwait, Yordania, dan Qatar menunjukkan rak-rak kosong tempat produk Prancis pernah berjejer. Beberapa rantai utama di seluruh wilayah telah berjanji untuk menarik produk Prancis.
Di Qatar, jaringan supermarket Al Meera, yang merupakan salah satu pengecer terbesar di negara itu, mengumumkan akan menghentikan penjualan produk dari Prancis dengan segera.
Dalam sebuah pernyataan, perusahaan mengatakan: “Sebagai sebuah perusahaan, kami bekerja sesuai dengan visi yang sejalan dengan agama kami, adat istiadat dan tradisi kami yang mapan, dan dengan cara yang melayani negara dan keyakinan kami serta memenuhi aspirasi pelanggan kami.”
Universitas Qatar juga telah menangguhkan ‘Pekan Budaya Prancis’ yang direncanakan karena menargetkan Islam di negara tersebut. Di Kuwait, Perkumpulan Koperasi Alnaeem, di antara pengecer dan asosiasi perdagangan lainnya, mengumumkan penghentian penjualan barang Prancis.
Banyak orang di kawasan itu juga menggambarkan upaya Prancis untuk menghentikan boikot, sebagai contoh kemunafikan negara tentang masalah kebebasan berbicara.
Seorang pengguna Twitter menulis: “Seruan untuk memboikot semua produk Prancis adalah boikot regional. Apakah kita SEMUA ekstremis? Bukankah boikot adalah bentuk protes, sesuatu yang fundamental bagi demokrasi dan masyarakat demokratis? ”
“Mengapa itu sangat mengganggu pemerintah Macron …?”*/tulisan dimuat di laman TRTWorld
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
