Hidayatullah.com– Umat Islam “tidak ditindas” di Prancis, kata Dewan Agama Muslim Prancis mengatakan pada Senin, setelah Presiden Turki Erdogan mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk menghentikan agenda “anti-Islam” pemimpin Prancis Emmanuel Macron.
“Prancis adalah negara besar, warga Muslim tidak dianiaya, mereka dengan bebas membangun masjid mereka dan menjalankan agama mereka dengan bebas,” kata dewan tersebut, yang bertindak sebagai perantara resmi bagi negara dan Muslim yang taat lapor Middle East Eye pada Senin (26/10/2020).
Setidaknya 73 masjid dan sekolah swasta Islam di seluruh Prancis telah ditutup oleh pihak berwenang sejak Januari, dalam upaya untuk melawan “Islam ekstrimis”, kata Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanan lapor Al Araby English pada Jumat (16/10/2020). Dalam konferensi pers, menteri itu membenarkan bahwa sebuah masjid dan sekolah swasta di wilayah Heralt telah ditutup pada bulan lalu, bersama dengan “organisasi” dan sembilan toko di wilayah lain.
Dia juga menyerukan pengusiran ratusan warga negara asing dari Prancis. “Kita harus mengusir 231 warga negara asing dari kawasan Prancis, yang tinggal di sini secara ilegal, dan diduga sebagai ekstrimis, termasuk 180 orang di penjara,” katanya.
Dia mengumumkan pengawasan pemerintah yang lebih ketat terhadap sekolah dan kontrol yang lebih baik atas pendanaan masjid dari luar negeri. Macron juga memperingatkan terhadap pembentukan “masyarakat tandingan” yang memiliki hukumnya sendiri di antara Muslim Prancis.*
