Hidayatullah.com–Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya memutuskan untuk memberikan dukungan politik kepada pasangan capres dan cawapres Wiranto-Shalahudin Wahid (Gus Sholah). Keputusan PKB ini tertuang setelah rapat pleno DPP PKB yang berlangsung di Jakarta, Rabu, (26/5), memutuskan dua hal, yaitu terus memberikan dukungan politik kepada Wiranto-Gus Sholah yang nantinya tertuang dalam dokumen politik resmi guna menentukan kebijakan “political sharing” antara PKB dan Golkar. Gus Dur mengaku dalam rapat tersebut lebih banyak diam dan mempersilakan DPP PKB menggunakan haknya. Saya golput tapi teman-teman saya beri hak untuk menetapkan siapa yang jadi calon PKB dan untuk menetapkan apakah membantu pasangan Wiranto-Salahuddin atau tidak. Lha teman-teman sudah melakukan hal itu secara aklamasi, jelas Gus Dur dalam keterangannya kepada wartawan usai rapat. Saya (hadir dalam Rapat Pleno ini) membatasi diri pada fungsi memveto kalau ada penunjukan-penunjukan namun orangnya tidak tepat. Nyatanya hari ini nggak ada, Pak Wiranto juga tepat kok, tegas Gus Dur dengan nada enteng. DPP PKB sepakat terus mendukung dan mendampingi Gus Dur untuk memperjuangkan hak pribadi maupun hak politiknya sampai titik akhir. Keputusan kedua, secara aklamasi Rapat Pleno DPP PKB memberi dukungan kepada Gus Solah sebagai Cawapres dari PKB dengan dua ketentuan, tandas Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, HZ Arifin Junaidi, yang turut memberikan penjelasan kepada pers mendampingi Gus Dur. Dua ketentuan itu adalah dukungan kepada Wiranto-Gus Solah akan ditarik seketika bila ada keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menambah pasangan Gus Dur-Dr Hj Marwah Daud Ibrahim sebagai Capres-Cawapres keenam. Ketentuan kedua, dukungan kepada Gus Solah yang dipasangkan dengan Wiranto sebagai Capres diwujudkan dalam bentuk kerjasama (syarikah) yang harus ditulis dalam dokumen politik yang ditandatangani bersama oleh Golkar dan PKB, papar Arifin. Membingungkan Sikap politik PKB banyak dianggap membingungkan masyarakat beberapa hari ini, khususnya menjelang pemilihan capres dan cawapres. Kebingungan masyarakat ini memang bisa dibenarkan. Pasalnya, beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2001, Golkar menjadi dianggap sebagai lembaga ‘tertindas’ karena di mana-mana diperlakukan tidak manusiawi oleh para pendukung beberapa simpatisan partai. Puncaknya adalah ketika para pendukung Gus Dur melakukan perusakan beberapa gedung Golkar yang juga membakar gedung utama Golkar di Jawa Timur (Jatim). Golkar bahkan sempat terjadi konflik dengan Gus Dur setelah pihak Golkar menganggap Presiden Abdurrahman Wahid setuju terhadap pembubaran Golkar. Perubahan arah politik terhadap Golkar yang dulu ditentang di mana-mana oleh kader PKB boleh jadi karena kepentingan politik sesaat dan kursi kekuasaan. (ant/hid/cha)
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
