Hidayatullah.com– Mayoritas pemuda Aceh yang tergabung dalam Kaukus Pemuda Aceh Peduli Parlemen mengkritisi kinerja DPR Aceh tahun 2013. Kritikan ini disampaikan saat berlangsungnya “Dialog Pemuda Aceh” yang bertema Evaluassi Kinerja DPR Aceh Tahun 2013 perspektif pemuda.
Acara yang berlangsung di Warungkopi Pangpo Ayam Lepas Lamnyong ini diselenggarakan sebagai refleksi kinerja DPR Aceh di akhir tahun, ahad sore, (22/12/2013).
Dihadiri oleh puluhan pemuda Aceh lintas organisasi ini, acara ini menghasilkan beberapa saran, masukan dan kritikan kepada DPR Aceh.
Kordinator acara, Teuku Zulkhairi dalam sambutannya mengatakan diskusi ini semata-mata untuk membangkitkan kembali kepeduliaan pemuda dan mahasiswa Aceh terhadap kinerja parlemen Aceh.
Baca Juga
“Walaupun tidak ada wakil rakyat yang datang dalam diskusi ini, namun demikian diskusi berjalan sangat hangat dan alot. Para peserta sangat antusias memberikan ide dan pemikiran untuk DPRA yang pro rakyat. Ini bukti bahwa pemuda Aceh masih peduli terhadap parlemen,” ujarnya.
Dalam pertemuan yang dimoderatori oleh Budi Azhari, dosen UIN Ar-Raniry ini, para peserta misalnya mengkritisi Qanun produk DPRA tahun 2013 yang belum berspektifkan syari’at Islam.
“Sudah semestinya semua qanun yang dilahirkan oleh DPRA berpsketifkan syari’at Islam. Jadi, bukan hanya qanun yang berkaitan dengan syari’at Islam saja seperti Qanun Acara Jinayah dan Qanun Jinayah,” ujar Tgk.H.Faisal Ali.
Tgk Faisal Ali juga mengkritisi DPRA yang tahun 2013 hanya membahas qanun acara jinayah saja dan mengabaikan qanun jinayah. Seharusnya kedua qanun ini disahkan berbarengan.
Menurut Tgk H Faisal Ali, politik di DPRA saat ini tidak sehat, semua partai cenderung “meuron-ron”. Tidak punya daya kritis terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh partai yang dominan di DPRA.
Hal senada juga diungkapkan oleh Helmy N Hakim yang meminta agar DPRA fokus terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dimana masyarakat saat ini masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan data dari BPS.
“DPRA jangan terjebak dengan isu-isu politis saja. Saat ini di Aceh kredit macet mencapai 11 persen yang berdampak pada sulitnya bank mengeluarkan kredit pemberdayaan masyarakat dan ditambah tidak adanya stimulus dari pemerintah Aceh. Ini seharusnya menjadi perhatian kita bersama dan ekonomi Aceh seharusnya berbasiskan syari’at Islam, ” ujar Helmy.
Sementara itu, Hery Mauliza, wakil sekretaris PB HMI Pusat menyorot mahasiswa dan pemuda Aceh yang akhir-akhir ini dinilainya sudah mulai kurang peduli terhadap kondisi parlemen dengan segala carut-marutnya.
“Padahal, banyak pemuda dan mahasiswa Aceh yang memiliki akses langsung ke wakil rakyat di parlemen, tapi akses tidak dimanfaatkan untuk memberikan masukan-masukan yang kritis dan konstruktif. Sangat jarang mahasiswa Aceh akhir-akhir ini yang melakukan kegiatan aksi di dijalanan dalam mengkritisai lembaga DPRA,” kata Hery.
Sementara itu, Zulkarnani Masry dari kalangan jurnalis mengapreasiasi hadirnya forum diskusi pemuda yang peduli pada parlemen.
Menurutnya, tidak masalah jika kemudian forum pemuda ini memberikan penilaian positif maupun negatif kepada wakil rakyat karena memang mereka adalah wakil rakyat yang harus dipantau dan dievaluasi oleh rakyat.
Di akhir diskusi, para peserta sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan diskusi pemuda peduli parlemen di setiap pekan dengan kordinator dan moderator acara yang akan digilir kepada setiap tokoh pemuda dari berbagai latar belakang organisasi. Menurut Budi Azhari, ke depan direncanakan juga akan mengundang caleg-caleg muda untuk didengar komitmen mereka dalam membenahi wakil rakyat.*/Teuku Zulhairi, Aceh
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
