Hidayatullah.com—Pemerintah Austri yang dikuasai sayap kanan sedang mendiskusikan larangan kerudung bagi anak-anak murid taman kanak-kanak dan sekolah dasar, guna menangkal apa yang dipandang sebagai ancaman terhadap kebudayaan arus utama di Austria. Tidak sekali ini pemerintah Austria menarget Muslim di negaranya.
“Tujuan kami adalah menentang berkembangnya masyarakat paralel di Austria,” kata kanselir (perdana menteri) Austria Sebastian Kurz kepada radio ORF seperti dilansir DW Rabu (4/4/2018).
“Anak-nak perempuan yang mengenakan kerudung di taman kanak-kanak dan sekolah dasar tentu saja bagian dari itu,” imbuhnya.
Jika rencana itu diwujudkan menjadi undang-undang, maka akan mengenai anak-anak perempuan sampai usia 10 tahun.
Dalam konferensi bersama wakil kanselir Heinz-Christian Strache, Kurz mengatakan bahwa mereka meyakini adalah masalah di sekolah-sekolah (terkait kerudung) meskipun mereka tidak menunjukkan data untuk mendukung klaim itu.
Baca Juga
“Apa yang dapat saya katakan kepada kalian adalah ini merupakan fenomena yang berkembang. Beberapa dekade lalu kita tidak melihat seperti ini di Austria dan sekarang terjadi utamanya di TK-TK Islam, serta di sini dan di kantor pemerintahan di Wina dan kota-kota lain,” kata Kurz, seraya menambahkan bahwa rancangan undang-undangnya akan dibuat.
Koran Kurier melaporkan bahwa baik kementerian pendidikan maupun berbagai pakar yang mereka tanyai tidak dapat menunjukkan data berapa banyak anak perempuan yang saat ini mengenakan kerudung di TK dan sekolah-sekolah dasar.
Menteri Pendidikan Heinz Fassamann mengatakan bahwa RUU-nya, yang akan selesai sebelum musim panas, merupakan tindakan “simbolik”, tak peduli berapa banyak anak yang terkena peraturan itu.
Komunitas Agama Islam Austria mengatakan menentang dengan tegas rencan pemerintah tersebut dan yang menjadi kekhawatiran utamanya adalah kepentingan yang terbaik untuk anak-anak.
Menurut mereka, perdebatan soal hijab tersebut merupakan “masalah marjinal” yang mendapatkan perhatian tidak proporsional (berlebihan).
Pemerintah Austria sebelumnya, yang merupakan koalisi antara partai konservatifnya Kurz dan Sosial Demokrat, meloloskan undang-undang larangan cadar di tempat publik, tetapi wanita dan anak-anak perempuan diperbolehkan mengenakan hijab reguler tanpa penutup wajah.
Pemerintah Austria itu juga mempertimbangkan untuk melarang para guru mengenakan kerudung, tetapi kemudian dibatalkan setelah muncul perdebatan perihal simbol-simbol keagamaan di sekolah-sekolah, seperti salib yang masih banyak terpasang di sekolah Katolik.
Pemerintah harus mendapatkan dua pertiga suara mayoritas di parlemen. Artinya politisi-politisi Sosial Demokrat dan partai liberal Neos harus mendukung mereka.
Sosial Demokrat mengatakan meskipun mereka ingin paket larangan yang lebih meluas, tetapi mereka tidak menafikan akan bekerja sama dengan pemerintah dalam isu ini. Neos mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu RUU yang dibuat pemerintah.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
