Hidayatullah.com — Partai Republik Amerika Serikat (AS) atau biasa disebut GOP pada pekan ini mengajukan UU yang akan melarang pengibaran bendera selain bendera Amerika di kedutaan dan perwakilan diplomatik.
Hal ini setelah pemerintahan Presiden Biden mengizinkan pengibaran bendera pelangi LGBT dan bendera Black Lives Matter di kedutaan-kedutaan AS.
Berjuluk Old Glory Only Act, UU yang diajukan politisi Republikan Jeff Duncan dari South Carolina tersebut bertujuan untuk menolak “politisasi” kedutaan AS oleh pemerintahan Biden.
“Bendera kita yang indah, Old Glory, harus menjadi satu-satunya bendera yang berkibar dan mewakili negara kita di pos-pos diplomatik dan konsuler kita di seluruh dunia,” kata Duncan pada pekan ini dilansir Foxnews pada Rabu (11/01).
Menurutnya, bendera Amerika adalah simbol nilai bersama AS dan tidak ada bendera yang lebih menggambarkan itu.
“Penting untuk memastikan Old Glory hanya diterbangkan di kedutaan Amerika untuk mewakili cita-cita kita di luar negeri,” katanya.
Seruan untuk mengibarkan bendera pelangi LGBT dimulai pada tahun 2014, di bawah pemerintahan Barrack Obama. Sejak itu, bendera LGBT telah berkibar di belasan kedutaan AS, termasuk di Rusia, Spanyol, Swedia dan Korea Selatan.
Sedangkan bendera Black Lives Matter telah dikibarkan di kedutaan AS di Brasil, Yunani, Spanyol, Bosnia, Kamboja dan Korea Selatan menurut kantor Duncan.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, kemudian melarang pengibaran bendera LGBT ini, tetapi keputusan itu dibatalkan di bawah pemerintahan Biden.
Pada April 2021, Sekretaris Negara Antony Blinken mengizinkan kedutaan dan konsulat untuk mengibarkan bendera pelangi LGBT.
Dia menyetujui perubahan itu tepat sebelum 17 Mei, Hari Internasional Melawan Homofobia dan Transfobia, dan mengatakan para pemimpin kedutaan dapat memutuskan apakah mengibarkan bendera kebanggaan “tepat mengingat kondisi setempat.”
Satu bulan kemudian, Blinken menunjukkan dukungan untuk mengizinkan kedutaan mengibarkan bendera Black Lives Matter pada peringatan kematian George Floyd.
Sebuah memo bocor dari Departemen Luar Negeri mengatakan “mendukung penggunaan istilah ‘Black Lives Matter,'” dan mengatakan itu memberi wewenang kepada pejabat untuk “menampilkan bendera BLM di tiang bendera yang menghadap ke luar kepada Kepala Misi mana pun yang menentukan tampilan seperti itu sesuai dengan kondisi setempat.”
Keputusan itu menimbulkan kritik dari Partai Republik bahwa mengibarkan apa pun selain bendera Amerika adalah pernyataan politik yang tidak boleh dibuat oleh kedutaan resmi AS.
Pada tahun 2021, politisi Republikan Nicole Malliotakis dari New York mengusulkan undang-undang serupa untuk melarang penggunaan bendera lain, dan mengatakan bahwa pemerintahan Biden mengizinkan pengibaran “bendera politik yang sama sekali tidak berafiliasi dengan pemerintah AS.”
Zaman Revolusi Media | Media lemah, da’wah lemah, ummat ikut lemah. Media kuat, da’wah kuat dan ummat ikut kuat
Langkah Nyata | Waqafkan sebagian harta kita untuk media, demi menjernihkan akal dan hati manusia
Yuk Ikut.. Waqaf Dakwah Media
Rekening Waqaf Media Hidayatullah:
BCA 128072.0000 Yayasan Baitul Maal Hidayatullah
BSI (Kode 451) 717.8181.879 Dompet Dakwah Media
