Hidayatullah.com– Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, mengapresiasi hasil negosiasi pemerintah dengan PT Freeport Indonesia andai saja hasilnya diumumkan apa adanya. Negosiasi ini, kata dia, sangat alot dan sudah berjalan sekitar setahun.
“Perlu kerja keras dari pihak Inalum dan pemerintah. Saya percaya, bos Inalum Budi Sadikin akan mati-matian mencari deal terbaik bagi Indonesia. Dia dulu seorang bankir yang profesional dan hati-hati,” ujar Dradjad kepada hidayatullah.com Jakarta dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/07/2018).
Tapi, Ekonom Senior Institute for Devolopment and Finance (INDEF) ini menyayangkan pencitraan oknum pemerintah yang sangat kelewatan.
“Sangat membodohi rakyat. Saking berhasilnya, tidak sedikit yang menulis ‘terima kasih Pak Jokowi’ tanpa melakukan fact check (cek fakta). Sampai-sampai seorang mahasiswa Indonesia di Inggris pun melakukan kebodohan yang sama,” katanya.
Baca: INDEF: HoA Tak Berarti Freeport Telah Penuhi Kewajiban Divestasi
“Saya mendukung penuh usaha pemerintah mengambil alih saham mayoritas FI. Yang saya kritisi adalah pencitraan dan pembodohan rakyat yang kelewatan.”
Baca Juga
Ia kemudian mengecek fakta-fakta seputar negosiasi ini. Pertama, kata dia, yang sudah disepakati lebih pada soal harga. Tiga pihak, yaitu Indonesia (pemerintah dan Inalum), Freeport-McMoRan Inc. (FCX), dan Rio Tinto sepakat pada harga US$ 3.85 miliar, atau sekitar Rp 55 triliun. Ini adalah harga bagi pelepasan hak partisipasi Rio Tinto, plus saham FCX di FI.
Rio Tinto, lanjutnya, terlibat dalam negosiasi karena dia ber-joint venture dengan FCX, dimana hingga 2021 dia berhak atas 40% dari produksi di atas level tertentu dan 40% dari semua produksi sejak 2022.
“Gampangnya, meskipun FCX pemilik mayoritas FI, tapi 40% produksinya sudah di-ijon-kan ke Rio Tinto. Jadi selain saham FCX di FI, Indonesia juga harus membeli hak ijon ini,” katanya.
Baca: IRESS Ingatkan Jokowi Tak Gegabah soal Kontrak Freeport
Fakta kedua, ia mengungkap, Freeport belum direbut kembali seperti klaim bombastis yang beredar. Transaksi ini, kata dia, masih jauh dari tuntas. Kepada media asing seperti Bloomberg dan lainnya, pihak FCX dan Rio Tinto menyebut, masih ada isu-isu besar yang belum disepakati.
“Dalam berita Bloomberg, Rio secara resmi menyatakan ‘Given the terms that remain to be agreed, there is no certainty that a transaction will be completed’. Jadi, masih belum ada kepastian bahwa transaksinya akan tuntas,” katanya.
Dalam berita Bloomberg, kata dia, isu besar Freeport itu adalah; hak jangka panjang FCX di FI hingga tahun 2041, kemudian butir-butir yang menjamin FCX tetap memegang kontrol operasional atas FI meskipun tidak menjadi pemegang saham mayoritas, dan kesepakatan tentang isu lingkungan hidup termasuk tentang limbah tailing.
Ketiga, ia menduga kesepakatan harga pada bulan Juli 2018 tidak lepas dari fakta bahwa IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sementara bagi FI habis pada 4 Juli 2018. Melalui revisi SK Nomor 413K/30/MEM/2017, IUPK diperpanjang hingga 31 Juli 2018. Sejak 2017, IUPK ini sudah berkali-kali diperpanjang.
Baca: Hentikan Proyek Freeport
Keempat, kata dia, “Harganya mahal atau tidak? Saya belum bisa menjawabnya sekarang. Tapi yang jelas, sejak lama Rio Tinto pasang harga di US$ 3.5 miliar. Tidak mau nego. Indonesia akhirnya menyerah, terima harga US$ 3.5 miliar, ditambah US$ 350 juta bagi FCX.”
Sebagai perbandingan, kata dia melanjutkan, pada 1 November 2013 Indonesia “merebut kembali” Inalum dari Jepang. Pihak Jepang, yaitu NAA (Nippon Asahan Aluminium) ngotot dengan harga US$ 626 juta. Pemerintah ngotot US$ 558 juta. Jadi ada selisih US$ 68 juta. Jepang akhirnya takluk.
“Mungkin memang lebih mudah mengalahkan Jepang dibandingkan ‘koalisi’ dari AS, Inggris, dan Australia,” ujarnya.
Dan yang terakhir, ia memberi catatan bahwa aset Inalum saat ini sekitar Rp 90 triliun. Dengan kesepakatan harga US$ 3.85 miliar, transaksi ini nilainya setara 61% aset Inalum. Ia mengingatkan, jangan sampai Inalum over-stretched. Karena bisa menjadi masalah besar di kemudian hari.
“Berdasarkan fakta di atas, jelas bahwa Freeport belum ‘direbut kembali’. Transaksi belum terjadi karena ada isu-isu besar yang belum tuntas. Itu pun Indonesia nerimo saja harga yang dipatok oleh Rio Tinto. Jika transaksinya terwujud nanti, Indonesia harus membayar Rp 55 triliun. Tapi, FCX ngotot kontrol operasional tetap mereka yang pegang. Qulil haqqa walau kaana murran,” pungkasnya.* Andi
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
