Oleh: Fareed Taamallah
Hidayatullah.com | Perdana Menteri Zionis ‘Israel’ Benjamin Netanyahu dan saingan utamanya, Benny Gantz, menandatangani kesepakatan untuk membentuk sebuah pemerintah koalisi “darurat” pada minggu ini.
Menurut media ‘Israel’, partai Netanyahu, Likud dan aliansi Biru-Putih Gantz membayangkan perjanjian rotasi untuk jabatan perdana menteri. Netanyahu awalnya akan tetap sebagai perdana menteri dengan Gantz sebagai wakilnya, dan mereka akan bergantian setelah 18 bulan.
Tanggapan pertama dari pemerintah AS datang melalui Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada hari Rabu (22/4/2020), yang mengatakan bahwa mencaplok Tepi Barat “pada akhirnya adalah keputusan ‘Israel’”. Pernyataan kasar ini mencerminkan bias pemerintahan Amerika terhadap penjajah ‘Israel’.
Baca Juga
Sebagai seorang warga Palestina, Saya telah menyaksikan pembentukan beberapa pemerintah ‘Israel’ selama pendudukan – tidak ada satupun yang serius mencari solusi damai dari konflik ini atau menghentikan pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat.
Tanggal pencaplokan
Tidak terkecuali koalisi baru ini. Yang berbeda adalah bahwa untuk pertama kalinya, pemerintah ‘Israel’ secara resmi dan tanpa malu-malu menetapkan tanggal pasti untuk melakukan pencaplokan atau aneksasi tanah Tepi Barat ke ‘Israel’.
Pada 1 Juli, Knesset (Parlemen ‘Israel’) akan memungut suara untuk pencaplokan Tepi Barat, berdasarkan “Kesepakatan Abad Ini” pemerintahan Trump. Kesepakatan itu telah ditolak sebelumnya oleh rakyat Palestina, karena memberikan kendali militer penuh ‘Israel’ atas rakyat Palestina, sebagian besar tanah mereka dan semua Jerusalem dan pemukiman ilegal ‘Israel’.
Pemungutan suara akan diadakan “secepat mungkin”, perjanjian menyatakan, tanpa penundaan di tahap komite. Meskipun anggota koalisi akan dapat memilih sesuai keinginan mereka, kubu pro-pencaplokan di Knesset kemungkinan memiliki mayoritas.
Pemerintahan koalisi “darurat”, yang akan bertahan selama 36 bulan, dibenarkan untuk menangani wabah pandemi virus corona di ‘Israel’. Tetapi mengapa implementasi kesepakatan abad ini dianggap sebagai darurat bagi ‘Israel’?
Netanyahu sebelumnya telah berkali-kali menyatakan keinginannya untuk mencaplok Lembah Jordania dan pemukiman Tepi Barat setelah membentuk pemerintahan baru. Tim ‘Israel’ dan AS telah menyusun peta wilayah yang akan dicaplok.
Beberapa pakar memprediksi bahwa ‘Israel’ akan mencaplok setidaknya 30 persen Tepi Barat. Tak perlu dikatakan bahwa pencaplokan tidak akan datang dalam konteks negosiasi atau pertukaran wilayah yang disepakati; melainkan, itu akan menjadi keputusan sepihak yang merusak pembentukan negara Palestina di masa depan, mengakhiri doktrin “solusi dua negara” dan menghasilkan entitas Palestina seperti Bantustan.
Langkah propaganda
Pencaplokan wilayah akan berdampak buruk pada aspirasi rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan bagi saya secara pribadi, seorang petani Palestina yang memiliki tanah di Area C.
Jika pemerintah ‘Israel’ mengikuti peta yang dibuat oleh tim Trump, bagian dari Qira, desa di daerah Salfit di Tepi Barat tempat saya berasal – dan mungkin juga peternakan saya sendiri – akan dicaplok dan dimasukkan ke dalam pemukiman ilegal Ariel di dekatnya.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah memperingatkan pemerintah AS dan ‘Israel’ untuk tidak mencaplok bagian mana pun dari wilayah Palestina. “Jangan berpikir bahwa karena virus korona kami telah lupa tentang pencaplokan, tindakan Netanyahu atau ‘Kesepakatan Abad Ini,'” katanya pada bulan ini, menambahkan bahwa kepemimpinan Palestina akan terus bekerja menentang rencana ini.
Jelas pembentukan pemerintah koalisi tidak ada hubungannya dengan keadaan darurat pandemi, melainkan dengan tujuan politik. Netanyahu, dan sekarang Gantz juga, ingin mengambil keuntungan dari pandemi untuk mengimplementasikan kesepakatan Trump dan mencaplok bagian-bagian Tepi Barat, sementara dunia dan Palestina kelelahan melawan wabah itu.
Pemilihan presiden AS ditetapkan untuk November, dan ini juga akan menjadi langkah propaganda yang baik untuk memfasilitasi pemilihan kembali Trump.
Pembentukan politik ‘Israel’ telah bersatu di sekitar agenda kolonisasi dan pencaplokan wilayah permanen, mengeksploitasi situasi lokal dan internasional yang unik untuk menentukan status quo sebagai kenyataan di lapangan, dengan dukungan dan dukungan penuh dari pemerintah AS.
Perlunya persatuan Palestina
Menurut Hanan Ashrawi, seorang anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kesepakatan koalisi “mengungkapkan warna sebenarnya dari partai-partai politik ‘Israel’ dan membuktikan tanpa keraguan kematian apa yang disebut kiri di ‘Israel’”. Saya setuju, dan akan menambahkan bahwa pemerintah koalisi membangkitkan, lebih dari sebelumnya, kebutuhan untuk mengakhiri perpecahan Palestina antara Tepi Barat dan Gaza dan untuk mencari rekonsiliasi di antara semua faksi politik Palestina.
Palestina harus bersatu di belakang strategi baru, yang jelas dan lebih bertekad untuk menghadapi pencaplokan tanah mereka, karena ‘Israel’ dan AS telah meninggalkan mereka dengan tidak ada pilihan lain selain menolak rencana tersebut.
Inilah saatnya bagi orang-orang Palestina untuk berhenti mengejar ilusi “dua negara” yang sia-sia dan mulai mencari solusi nyata “satu negara demokratis”, yang memberi semua orang diantara Sungai Yordan dan Laut Mediterania hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang setara, tanpa memandang agama atau ras.*
Penulis aktivis perdamaian, bekerja sebagai koordinator Komisi Pemilihan Umum Palestina untuk distrik Salfit di Tepi Barat. Artikel dimuat di Middle East Eye (MEE), diterjemahkan Nashirul Haq AR
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
