Hidayatullah.com—Pemerintah Amerika Serikat pimpinan Presiden Donald Trump hari Senin (21/12/2020) mempublikasikan daftar perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan militer China dan Rusia yang menyebabkan mereka tidak dapat leluasa membeli sejumlah produk dan teknologi buatan AS.
Bulan lalu Reuters memberitakan bahwa Departemen Perdagangan AS sedang membuat draf daftar perusahaan yang menurutkan berkaitan dengan militer China atau Rusia.
Daftar yang dirilis hari Senin tidak memasukkan nama Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), atau anak-anak perusahaan di Hong Kong dari Arrow Electronics yang berbasis di Colorado dan TTI Inc yang berbasis di Texas, sebuah perusahaan distributor elektronik milik Berkshire Hathaway. Nama-nama perusahaan itu ada dalam daftar yang dilihat Reuters bulan lalu.
Daftar yang dirilis hari Senin itu menampilkan 103 nama entitas, atau berkurang 14 dari daftar yang dilihat Reuters pada bulan November. Sebanyak 58 nama dikaitkan dengan China turun dari 89, dan 45 nama entitas dikaitkan dengan Rusia atau naik dari 28.
Sementara nama COMAC dihapus dari daftar, tujuh entitas di bawah Aviation Industry Corporation of China (AVIC) masih tercantum dalam daftar itu.
Baca Juga
Perusahaan AS General Electric Co dan Hoeywell International sama-sama memiliki joint ventures dengan AVIC dan menyuplai COMAC, yang memimpin China untuk mengalahkan Boeing Co dan Airbus.
Awal bulan ini, Arrow dan TTI membantah bahwa anak perusahaan mereka memiliki keterkaitan dengan militer dan mereka berupaya agar perusahaannya dicoret dari daftar.
Menteri Perdagangan AS Wibur Ross hari Senin mengatakan bahwa daftar nama itu dapat membantu eksportir AS untuk mengenali siapa pelanggan mereka yang memiliki keterkaitan dengan militer.
Daftar itu dimuat di laman situs Kementerian Perdagangan AS dan dijadwalkan akan ditampilkan untuk inspeksi publik di Federal Register pada hari Selasa.
Musim semi lalu, Departemen Perdagangan AS memperluas definisi “military end users” ketika mereka meninjau mana saja perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan militer.
Kategorinya memasukkan tidak saja institusi angkatan bersenjata dan kepolisian nasional, tetapi juga perorangan atau entitas yang mendukung atau berkontribusi pada pemeliharaan atau produksi barang atau jasa yang berkaitan dengan militer, bahkan meskipun bisnis utama mereka bukan bidang militer.
Perusahaan AS yang akan menjual barang atau jasa mereka kepada pihak “military end users” itu diharuskan mengajukan izin terlebih dahulu, yang kemungkinannya akan ditolak daripada dikabulkan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
