Hidayatullah.com–Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menegaskan bahwa target rekrutmen 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) harus dikawal sepenuhnya dan harus menjadi perhatian bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).
Hal itu Huda sampaikan dalam RDP Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru Tenaga Kerja Hororer menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rektor Universitas Negeri Manado (Unima) dan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Bali, di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Senin (24/85/2021).
“Ini (rekrutmen guru) harus dikawal sepenuhnya oleh Kemendikbud, semua masalah yang sudah terungkap oleh Panja ini harus menjadi consern bagi Kemendikbud untuk diurai satu persatu. Karena tantangan kita akan semakin rumit,” tegas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, seperti dilansir dari media resmi DPR.
Menurut Huda target kuota 1 juta guru yang baru terisi setengah juta ini harus dituntaskan di tahun ini. Sehingga tidak akan berlarut-larut hingga tahun 2022. “Karena kuota 1 juta baru terisi setengah juta, kita minta ini dituntaskan tahun ini pula, sehingga jangan sampai menunggu tahun 2022,” ungkap Huda.
Lebih lanjut, Huda juga mempertegas bahwa profesi guru adalah profesi yang harus diutamakan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibanding profesi lainnya. Legislator dapil Jawa Barat VII itu menilai, guru merupakan profesi paling utama yang menjadi concern Panja Pengangkatan Guru Tenaga Kerja Hororer menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN).
“Khusus guru saya kira profesi yang paling utama dan harus dijadikan pegawai PNS oleh pemerintah, ini menjadi concern kita karena itu Panja ini akan terus mendorong itu semuanya,” tandasnya.
Senada dengan Huda, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi juga berpendapat bahwa permasalahan guru honorer ini harus segera diselesaikan sehingga ke depannya, pemerintah dapat melakukan langkah lanjutan seperti dengan meningkatkan kompetensi dan potensi agar sumber daya guru nantinya benar-benar berkualitas.
“Kita tahu bahwa hampir (semua) negara-negara maju hari ini itu sangat ditolong sama perencanaan SDM yang cukup matang. Nah, ini yang harus kita dorong bersama agar tidak lagi berlarut-larut dalam proses,” ungkap legislator dapil Lampung I tersebut.*
