Tidak Patuh Regulasi Rwanda Tutup 10.000 Gereja

Hidayatullah.com– Pemerintah Rwanda dikabarkan sudah menutup sekitar 10.000 gereja karena tidak mematuhi undang-undang tahun 2018 tentang tempat ibadah, yang mengharuskan persyaratan baru terkait kesehatan dan keselamatan, laporan keuangan terbuka, serta keharusan pendidikan teologi bagi para rohaniwan.

UU Tahun 2018 itu mewajibkan gereja untuk menyerahkan rencana kegiatan tahunan yang menunjukkan selaras dengan “nilai-nilai nasional”. Semua donasi harus disalurkan melalui rekening terdaftar, lapor AFP (24/12/2025).

Grace Room Ministries termasuk di antara 10.000 gereja yang ditutup. Pengikut gereja evangelis itu pernah memenuhi stadion-stadion raksasa di Rwanda tiga kali sepekan, sebelum organisasi mereka ditutup pada bulan Mei 2025.

Penutupan Grace Room Ministries mengejutkan banyak orang di seluruh Rwanda. Pastor Julienne Kabanda, berhasil menarik banyak jemaat ke stadion baru nan megah BK Arena di Kigali ketika izin gereja tersebut dicabut. Pemerintah mengatakan mereka menggelar kegiatan evangelis tanpa izin dan tidak menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan tahunan.

Pendeta Sam Rugira, yang dua cabang gerejanya ditutup pada 2024 karena gagal memenuhi peraturan tentang keselamatan kebakaran, mengatakan bahwa peraturan tersebut sebagian besar memengaruhi gereja-gereja evangelis baru yang banyak bermunculan beberapa tahun terakhir di Rwanda.

Presiden Paul Kagame sejak lama bersuara vokal menentang gereja-gereja evangelis yang menjamur di pelosok daerah di negara kecil itu.

“Andai urusan ini tergantung pada saya, saya tidak akan membuka kembali satu gereja pun,” kata Kagame dalam konferensi pers bulan November.

“Dalam semua tantangan pembangunan yang sedang kita hadapi, peperangan… kelangsungan hidup negara kita — apa peran gereja-gereja ini? Apakah mereka juga menyediakan lapangan pekerjaan? Banyak dari mereka yang hanya mencuri… sebagian gereja bahkan merupakan sarang bandit,” kata Kagame, seperti dilansir AFP.

Kagame menggambarkan gereja-gereja itu sebagai peninggalan masa kolonial, sebuah babak sejarah yang masih menghantui negara itu sampai sekarang.”Kalian telah ditipu oleh para penjajah dan kalian membiarkan diri kalian ditipu,” kata Kagame pada bulan November.

Sebagian pengamat mengatakan alasan sebenarnya di balik penutupan tersebut adalah soal kontrol. Pemerintah Kagame pernah mengatakan “tidak ada saingan dalam hal pengaruh,” kata Louis Gitinywa, seorang pengacara dan analis politik yang berbasis di Kigali, kepada AFP.

Partai yang berkuasa saat ini”merasa geram ketika sebuah organisasi atau individu memperoleh pengaruh”, katanya.

Pandangan serupa yang juga diungkapkan kepada AFP oleh seorang pejabat pemerintah yang tidak ingin disebutkan namanya.

Seorang pemimpin gereja di Kigali, yang berbicara kepada AFP dengan syarat identitasnya tidak diungkap, mengatakan bahwa sikap presiden yang sangat tidak suka terhadap gereja-gereja evangelis itu menandakan “masa-masa sulit di masa mendatang”.

“Tidak adil karena bahkan tempat-tempat yang sudah memenuhi semua persyaratan tetap ditutup,” ujarnya.

Menurut sebagian kalangan, penutupan gereja itu berkaitan dengan genosida di Rwanda pada 1994 yang merenggut nyawa sekitar 800.000 orang – kebanyakan etnis Tutsi.

Ismael Buchanan, seorang dosen politik di National University of Rwanda, mengatakan kepada AFP bahwa gereja ada kalanya bertindak sebagai “agen perekrutan” bagi Democratic Forces for the Liberation of Rwanda (FDLR), milisi etnis Hutu yang dibentuk di tempat pengasingan di negara tetangga Republik Demokratik Kongo oleh para pelaku pembantaian.

Buchanan juga menilai jumlah gereja di Rwanda terlampau banyak, meskipun mayoritas penduduk Rwanda memeluk ajaran Kristen menurut sensus 2024.

“Saya setuju bahwa agama dan keyakinan telah memainkan peran kunci dalam menyembuhkan warga Rwanda dari luka emosional dan psikologis setelah genosida, tetapi juga tidak masuk akal jika terdapat gereja pada setiap jarak dua kilometer, sementara rumah sakit dan sekolah tidak ada,” tegasnya.*