Hidayatullah.com– Para pimpinan universitas di Inggris diminta untuk melaporkan ancaman interferensi asing langsung ke pemerintah dan dinas-dinas keamanan.Menteri Pendidikan Tinggi Jacqui Smith mengatakan perguruan tinggi du Inggris sudah menjadi “target utama dari negara-negara asing dan musuh”.
Dia mengatakan pemerintah tidak memandang ringan masalah ini dan akan menganggarkan £3 juta untuk berbagai langkah penanganan termasuk platform aman baru bagi para wakil rektor dan komandan keamanan yang ditunjuk masing-masing universitas untuk melaporkan pendekatan atau interferensi yang mencurigakan.
Langkah itu diambil setelah para pemimpin senior 70 universitas Inggris menghadiri pengarahan bersama Sir Ken McCallum, dirjen dinas intelijen MI5, guna membahas kemungkinan bentuk-bentuk interferensi yang tampak, seperti sensor riset dan intimidasi terhadap staf, lansir BBC Jumat (6/2/2026).
Sebuah laporan yang dirilis Agustus tahun lalu mengatakan para mahasiswa asal China di Inggris mendapatkan tekanan untuk memata-matai teman sekelasnya.Wadah pemikir UK-China Transparency (UKCT) mengatakan hasil surveinya terhadap kalangan akademisi studi tentang China mendapati adanya peringatan dari pejabat pemerintah China supaya topik-topik tertentu tidak dibahas di kelas mereka.
Sebagian akademisi juga dikabarkan mengalami intimidasi oleh dosen tamu atau pejabat China lain, serta oleh staf di Confucius Institutes.
Baca Juga
Institut itu merupakan organisasi-organisasi mitra yang menghubungkan universitas China dan Inggris dengan badan pemerintah China yang menyediakan pendanaan.
Mereka mempromosikan kebudayaan dan bahasa China di kampus-kampus Inggris, tetapi mendapatkan kecaman karena keterkaitannya dengan Partai Komunis China.
Kedutaan China di London kala itu menyebut laporan UKCT itu tidak berdasar dan absurd, seraya menambahkan bahwa China menghormati kebebasan berbicara di Inggris dan tempat-tempat lainnya.
Pada November 2025 laporan BBC mengabarkan tentang bagaimana serangkaian pelecehan dan intimidasi terjadi di Sheffield Hallam University dengan tujuan menutup sebuah riset akademik yang menelusuri dugaan praktik kerja paksa di kalangan Muslim Uighur di wilayah Xinjiang, China.
Laura Murphy, seorang profesor bidang hak asasi manusia dan perbudakan modern, mengatakan kala itu bahwa pihak Sheffield Hallam University melakukan “negosiasi langsung dengan dinas intelijen asing untuk menukar kebebasan akademik saya dengan akses ke pasar mahasiswa China”. Sheffield Hallam kemudian meminta maaf kepada Murphy.
Kedutaan China mengkritik sebagian hasil riset universitas itu tentang Xinjiang memiliki “kesalahan fatal”.
Menanggapi desakan universitas Inggris untuk melapor jika ada interferensi asing, direktur kebebasan berbicara di badan regulator pendidikan tinggi Inggris Office for Students, Arif Ahmed, mengatakan, “Kami selalu menegaskan dengan jelas bahwa universitas-universitas harus menangkal ancaman negara asing terhadap kebebasan akademik, dan bahwa tekanan terhadap riset disebabkan ketidaksetujuan dari pemerintah asing merupakan tindakan yang sama sekali tidak bisa diterima dalam keadaan apapun.”
Dr Tim Bradshaw, pimpinan eksekutif Russell Group of universities, menyambut baik imbauan untuk melaporkan interferensi asing ke pemerintah dan dinas keamanan terkait, mengatakan bahwa hal itu akan memberikan keberanian bagi lembaga pendidikan karena mereka mengetahui adanya dukungan dari pihak otoritas.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
