Bulldozer, Masjid, dan Bayang-Bayang Israel di India

Lebih dari 2.000 properti dan bangunan komunitas Muslim dilaporkan terdampak pembongkaran atau penertiban di India sejak 2020, Kebijakan politik bulldozer di India ini dinilai memiliki kemiripan dengan praktik Israel di Palestina

Hidayatullah.com | SEBUAH masjid yang diyakini berusia sekitar 600 tahun di Ujjain, Madhya Pradesh, dibongkar sebagian pada akhir September 2026. Masjid Shahi berada di jalur yang akan dilebarkan pemerintah untuk persiapan Simhastha 2028, festival keagamaan Hindu yang digelar di kota tersebut.

Masjid Shahi memang bukan satu-satunya korban, meski pemerintah beralasan tidak menghancurkan semua bangunan. Banyak masjid lain juga jadi korban.

·  Sambhal, Uttar Pradesh — 2026. Pada Januari, bulldozer pemerintah merobohkan sebuah masjid dan madrasah di Desa Salempur Salar/Hazipur. Pemerintah daerah mengatakan bangunan berdiri di atas tanah gram sabha (tanah desa/pemerintah). Telegraph India melaporkan pembongkaran itu terjadi setelah sebelumnya lebih dari selusin situs Islam di wilayah Sambhal terkena tindakan serupa.

·  Sambhal — April 2026. Laporan South Asia Justice Campaign mencatat empat bulldozer merobohkan sebuah masjid dengan menara sekitar 35 kaki, sebuah eidgah dan imambara selama dua hari. Sumber tersebut merupakan laporan advokasi, sehingga klaimnya sebaiknya diposisikan sebagai laporan organisasi, bukan angka resmi pemerintah.

·  Bareilly, Uttar Pradesh — Februari 2026. Menurut laporan yang sama, sebuah masjid dibongkar pada 9 Februari meskipun proses hukum di Pengadilan Tinggi negara bagian masih berjalan. Catatan pertanahan yang dikutip laporan itu menyebut bangunan tersebut telah ada sejak 1968.

·  Sitapur, Uttar Pradesh — Maret 2026. Sebuah masjid berusia sekitar 12 tahun dilaporkan diratakan sekitar pukul 03.00 menggunakan tiga bulldozer dengan pengamanan sekitar 500 polisi. Lagi-lagi, angka dan rincian ini berasal dari laporan advokasi dan perlu dikonfirmasi dengan sumber lokal atau dokumen pemerintah sebelum dijadikan fakta utama berita.

·  Saharanpur, Uttar Pradesh — September 2026. Masjid di kompleks kantor kolektorat dibongkar setelah pemerintah menyatakan bangunan tersebut tidak sah dan berdiri di tanah pemerintah. Kasus ini menarik karena pihak masjid menyatakan putusan pengadilan berkaitan dengan pengosongan, bukan perintah eksplisit untuk menghancurkan bangunan. The Indian Express juga melaporkan bahwa setelah kasus tersebut, dua masjid lain di Moradabad dan Sambhal mulai mendapat pemeriksaan mengenai legalitas pembangunannya.

·  Jahangirpuri, Delhi — April 2022. Ini salah satu kasus paling penting jika Anda membahas istilah “politik bulldozer”. Sekitar 50 rumah dan toko, sebagian besar milik Muslim, dibongkar dua hari setelah bentrokan komunal. Penelitian Fahad Zuberi di Contemporary South Asia menjadikan kasus ini sebagai contoh “punitive domicide”, yakni penghancuran tempat tinggal yang dipahami sebagai bentuk hukuman.

Sekali kasus ini bukan satu-satunya. Laporan Millat Times mencatat sejumlah masjid dan tempat ibadah Muslim lain terdampak pembongkaran atau penertiban, antara lain Takiya Masjid di Ujjain, Rawa Buzurg Mosque di Sambhal, Masjid-e-Maulana di Sangareddy, Abu Huraira Mosque di Gorakhpur, Chawkhowa Jama Masjid di Assam, serta masjid di kompleks kantor pemerintah daerah Saharanpur.

Laporan tersebut menghimpun 2.166 kasus, bangunan, atau angka gabungan terkait masjid, madrasah, makam, dargah dan properti komunitas Muslim sejak 2020. Angka ini merupakan kompilasi berbagai laporan dan tidak berarti 2.166 masjid seluruhnya dihancurkan.

Di Ujjain, warga Muslim berkumpul dan berjaga di sekitar Shahi Masjid karena khawatir pembongkaran dilakukan secara tiba-tiba. Al Jazeera melaporkan ratusan warga sempat berjaga sepanjang malam. Zeeshan Khan, salah seorang warga, mengatakan pemerintah sebelumnya memberi pilihan agar bagian bangunan dibongkar sendiri atau pemerintah akan mengambil tindakan.

“Entah kalian membongkar masjid sendiri, atau kami yang akan membongkarnya,” kata Khan, mengutip ucapan aparat. Ketika warga akhirnya membongkar sebagian bangunan dengan palu dan batang besi, Khan berkata, “Kami menghancurkannya dengan tangan kami sendiri. Ini sangat menyakitkan bagi kami.”

Ketegangan kemudian pecah. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Sejumlah orang ditangkap. The Indian Express melaporkan warga berkumpul semalaman dan menolak meninggalkan lokasi.

Pemerintah menyebut tindakan tersebut berkaitan dengan pelebaran jalan. Setelah itu, sebagian menara masjid juga dibongkar.

Menurut laporan Scroll, bagian menara jatuh ke kubah dan lantai pertama setelah alat berat yang digunakan untuk membongkarnya mengalami masalah. Pemerintah menyebut kerusakan itu sebagai kecelakaan.

Dari Penertiban hingga Politik Bulldozer

Penggunaan bulldozer terhadap bangunan milik warga Muslim telah terjadi di sejumlah daerah India. Di Jahangirpuri, Delhi, pembongkaran berlangsung setelah bentrokan pada April 2022.

Amnesty International mencatat 128 properti dibongkar di Assam, Delhi, Gujarat, Madhya Pradesh dan Uttar Pradesh pada April-Juni 2022, berdampak pada sedikitnya 617 orang. Amnesty menyebut mayoritas keluarga yang kehilangan rumah, usaha atau tempat ibadah adalah Muslim.

Kasus Khargone menjadi salah satu contoh yang banyak diperdebatkan. Sehari setelah kerusuhan dalam pawai Ram Navami pada April 2022, pemerintah daerah membongkar 16 rumah dan 29 toko di lima kawasan yang mayoritas penduduknya Muslim.

Pada 2026, setelah pengadilan membebaskan 11 terdakwa dalam perkara kerusuhan tersebut, Sekretaris Jenderal Kongres Jairam Ramesh kembali mengangkat kasus itu.

“Terlepas dari putusan pengadilan yang menyatakan mereka tidak bersalah, dalam kata-kata Narottam Mishra, ‘keadilan bulldozer’ BJP sudah dijatuhkan bertahun-tahun sebelumnya,” kata Ramesh.

Ia juga menyebut tindakan tersebut sebagai “penghinaan serius terhadap supremasi hukum dan Konstitusi” dan meminta kompensasi bagi warga yang rumahnya dihancurkan.

Di Saharanpur, Uttar Pradesh, sebuah masjid di kompleks kantor pemerintah daerah dibongkar pada 5 September 2026. Pemerintah menyatakan bangunan itu berdiri di atas 315 meter persegi tanah pemerintah tanpa izin.

Pihak masjid membawa persoalan kepemilikan tanah. Pengacara Hamza Masood menunjukkan dokumen jual beli berbahasa Persia yang berasal dari 1896.

“Saya memiliki dokumen kepemilikan asli atas tanah yang berasal dari 1896. Masjid tersebut dibangun sekitar 1910,” kata Masood kepada Times of India.

Persoalan lain muncul dari putusan pengadilan. Pada 2 September, pengadilan distrik menolak banding dan mempertahankan keputusan penggusuran. Namun, The Indian Express mencatat putusan tersebut tidak memerintahkan pembongkaran. Tiga hari kemudian masjid dihancurkan.

“Tidak ada perintah untuk pembongkaran, tetapi bangunan itu dibongkar,” kata pengelola masjid Tanveer Ahmed. Ia mengatakan pihaknya akan membawa perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi.

Pemerintah menyatakan proses hukum telah dijalankan. Wakil Inspektur Jenderal Kepolisian Saharanpur Abhishek Singh mengatakan, “Kami mengikuti semua prosedur hukum dalam mengambil tindakan dan melakukan semua langkah pencegahan untuk menjaga ketertiban.”

Ketua Jamiat Ulama-i-Hind Mahmood Madani mempertanyakan tindakan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan sekaligus menjalankan tindakan dalam sengketa tersebut.

“Tidak ada pihak yang boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri,” kata Madani. Ia meminta tindakan tersebut diuji melalui jalur hukum.

Di sisi lain, sejumlah tokoh secara terbuka mendukung penggunaan bulldozer jika bangunan dianggap berdiri di atas tanah pemerintah.

Tokoh Hindutva Pravin Togadia mengatakan di Sambhal pada Januari 2026 bahwa masjid atau makam yang berdiri di atas tanah kuil, kolam atau tanah pemerintah harus dipindahkan. “Saya mendukung bulldozer. Bulldozer adalah simbol perdamaian,” katanya.

Dukungan, Kritik dan Sorotan Dunia

Perdebatan juga muncul dalam kasus masjid di Bankra, dekat Bandara Kolkata. Menteri Uni India Sukanta Majumdar mendukung pemindahan masjid yang telah berdiri sebelum pembangunan bandara.

“Apa masalah besarnya jika masjid dipindahkan?” kata Majumdar. Pemerintah daerah mengaitkan persoalan tersebut dengan keamanan dan pengembangan kawasan bandara.

Di Ujjain, kritik datang dari Jamaat-e-Islami Hind. Presidennya, Syed Sadatullah Hussaini, mengatakan persoalannya tidak hanya menyangkut satu masjid.

“Masalah kami jauh lebih besar daripada satu masjid atau satu komunitas,” kata Hussaini. “Ketika sebuah tempat ibadah dihancurkan atau ditindak tanpa memastikan perlindungan hukum dan konstitusional, hal itu menimbulkan pertanyaan serius tentang supremasi hukum.”

Asif Mujtaba, pendiri sebuah lembaga sosial di New Delhi, mengatakan sebagian warga Muslim melihat pembongkaran tersebut dalam konteks yang lebih luas.

“Orang-orang mengaitkan pembongkaran ini dengan bahasa yang digunakan dalam politik, kampanye terkait masjid, tekanan terhadap madrasah dan sengketa yang terus muncul di sekitar lembaga-lembaga Muslim,” katanya kepada Al Jazeera. “Orang-orang melihat sejarah mereka menghilang dari kota.”

Amnesty International juga mempertanyakan pola pembongkaran setelah kerusuhan dan aksi protes. Dalam laporannya, organisasi itu menyebut pembongkaran terhadap 128 properti pada 2022 sebagai tindakan yang berdampak pada sedikitnya 617 orang dan mengatakan keluarga Muslim masih menunggu kompensasi atas hilangnya rumah, usaha dan tempat ibadah.

Persoalan tersebut kemudian dikaitkan dengan hubungan India-Israel oleh jurnalis dan penulis Azad Essa, penulis buku Hostile Homelands: The New Alliance Between India and Israel yang terbit pada 2023.

Dalam tulisan Al Jazeera pada Februari 2026, Essa mengatakan, “Hubungan India-Israel di bawah Modi adalah ikatan antara dua ideologi yang melihat dirinya sebagai proyek peradaban dan Muslim sebagai ancaman demografis dan keamanan.” Ia juga mengatakan, “Persahabatan itu berjalan karena keduanya memiliki tujuan supremasi yang serupa.”

Soal penggunaan bulldozer, Essa mengatakan India dan Israel sama-sama menggunakan penghancuran rumah dan properti sebagai cara untuk menyasar kelompok tertentu.

“India dan Israel menggunakan pembongkaran rumah dan properti untuk menyasar dan menghukum kelompok tertentu serta menegaskan pesan politik kepada masyarakat, termasuk siapa yang dianggap bagian dari bangsa dan siapa yang dianggap sebagai orang luar,” kata Essa.

Ketika Bulldozer Menjadi Simbol

Alasan resmi pembongkaran berbeda-beda. Pemerintah menyebut pelebaran jalan di Ujjain, tanah pemerintah di Saharanpur, serta pelanggaran aturan bangunan dalam sejumlah kasus lain.

Namun, sejumlah kasus berlanjut menjadi sengketa hukum. Warga menunjukkan dokumen kepemilikan, sementara pemerintah menyatakan bangunan berdiri tanpa izin atau di atas tanah pemerintah.

Mahkamah Agung India pada 2024 telah menyatakan pemerintah tidak boleh menghancurkan properti seseorang, termasuk milik orang yang dituduh melakukan kejahatan, tanpa mengikuti proses hukum. Namun, laporan Al Jazeera pada 2026 mencatat bahwa pembongkaran tetap terjadi di lapangan.

Di tengah perdebatan itu, data Millat Times mencatat 2.166 kasus, bangunan, atau angka gabungan terkait masjid, madrasah, makam, dargah dan properti komunitas Muslim yang terdampak pembongkaran, penggusuran atau penertiban sejak 2020.

Angka tersebut bukan hitungan 2.166 masjid yang semuanya dihancurkan, melainkan gabungan berbagai laporan dan data yang sebagian dapat saling tumpang tindih.

Lebih dari 2.000 masjid, madrasah, makam, dan properti milik komunitas Muslim dilaporkan terdampak pembongkaran atau penertiban di India pada 2020–2026. Azad Essa menilai India dan Israel menggunakan pembongkaran rumah dan properti untuk menyasar serta menghukum kelompok tertentu sekaligus menyampaikan pesan politik.*