Hidayatullah.com–Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) mengemukakan, kelompok masyarakat yang berada di luar daerah Aceh, sebaiknya tidak perlu mencampuri masalah syariat Islam di daerah itu dan serahkan sepenuhnya kepada ulama setempat.
“Saya kira kelompok yang berada di luar Aceh tidak perlu mencampuri masalah syariat Islam di Aceh, karena semua qanun (perda-red) yang telah dibuat hanya berlaku untuk rakyat di daerah ini,” kata Sekretaris Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk Faisal Aly di Banda Aceh, kemarin.
Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi pernyataan Konferensi Nasional Lintas Agama (Indonesian Conference on Religion and Peace/ICRP) yang menolak qanun jinayat, karena dianggap tidak sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.
Bahkan, ICRP mendesak pemerintah untuk mengajukan uji materiil (judical review) atas qanun Aceh yang mengatur tentang hukum jinayat. Qanun tersebut disahkan DPR Aceh 15 September 2009.
Faisal Aly menyatakan, qanun tersebut tidak berlaku secara nasional, tapi hanya khusus diterapkan untuk masyarakat Aceh.
Baca Juga
“Jadi, untuk umat Islam di luar Aceh tidak berlaku qanun tersebut. Untuk itu, tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang di luar Aceh tidak perlu mencampuri apa-apa yang sudah diputuskan DPRA dan Pemerintah Aceh,” katanya.
Ia juga mengharapkan agar pemerintah pusat tidak terlalu jauh mencampuri apa-apa yang telah diputuskan oleh rakyat Aceh, khususnya menyangkut dengan syariat Islam.
Menurut dia, qanun-qanun yang dibuat tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis yang merupakan pedoman bagi umat Islam.
Selain menolak Qanun Jinayat, belum lama ini ICRP juga meminta pemerintah mencabut perda-perda bernuansa syariah karena dinilai inskontitusional dan bertentangan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.
Sebagaimana diketahui, ICRP adalah lembaga berhaluan liberal yang dipimpin Prof. Dr. Siti Musdah Mulia. [ant/cha/hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
