Hidayatullah.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus segera membubarkan atau melarang aliran Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Jika tidak, keberadaan Ahmadiyah akan terus memicu pertikaian dan pertentangan di tengah tengah masyarakat.
Demikian kesimpulan dari pertemuan pimpinan dan perwakilan ormas ormas Islam yang digelar di kantor Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jl Soepomo Pancoran, Jakarta selatan, Jum’at (12/2) kemarin.
Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, mengatakan bentrok Ahmadiyah yang terjadi di beberapa wilayah, terakhir di Cikeusik beberapa waktu lalu, lebih dipicu fakta bahwa Jemaat Ahmadiyah tidak pernah mau mengindahkan larangan untuk beraktifitas sebagaimana SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tahun 199 Tahun 2008.
Persoalan yang utama dan mendasar sebenarnya, jelas Ismail, adalah karena ketidaktegasan Presiden SBY yang hingga sekarang tidak kunjung mengeluarkan larangan atau pembubaran terhadap Ahmadiyah.
“Padahal dasar hukum untuk itu sudah lebih dari cukup, baik berupa fatwa MUI, hasil kajian Bakorpakem, dan SKB 3 Menteri serta tuntutan ormas ormas Islam,” kata Ismail kepada wartawan.
Baca Juga
Hanya dengan pelarangan, tegas Ismail, persoalan Ahmadiyah dapat diselesaikan dengan tuntas dan menutup pintu terjadinya bentrok lebih lanjut.
Sedangkan Ketua Umum DPP Al-Ittihadiyah KH Anazri Adlani, menyatakan adanya bentrok antar masyarakat Islam dengan Jemaat Ahmadiyah karena adanya pengakuan dari Ahmadiyah bahwa mereka adalah Islam. “Padahal mereka bukan Islam,” tegas Adlani.
Solusinya, kata dia, pemerintah harus tegas menyatakan Ahmadiyah bukan bagian dari Islam, sesat, dan menyesatkan, sebagaimana juga aliran ini telah difatwa bukan Islam dari negara asalnya, Pakistan.
Umat Islam pasti akan tenang jika Ahmadiyah dibubarkan. Jika jika tidak, maka akan ada terus ada pertentangan. Namun jika umat Islam terus dipancing bereaksi, kata Adlani, umat Islam juga akan menyesuaikan dengan keadaan.
Sementara Sekjen Syarikat Islam Djauhari Syamsuddin menilai akar permasalahan dari kasus Ahdmiyah adalah pelanggaran SKB. Pihaknya pun mendesak agar pemerintah segera membubarkan Ahmadiyah.
Dalam pada itu, lanjut dia, anggota Jemaat Ahmadiyah berhak mendapatkan perlindungan selama tidak menyebarkan dan tidak memakai atribut atribut Islam.
Pandangan Fahrur Rozi, Sekjen Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) lebih kurang sama. Namun ia menyakinkan, pihaknya akan terbuka siap menerima dan membimbing Jemaat Ahmadiyah yang bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam.
“Kami siap menampung,” kata Fahrur Rozi.
Sementara Ketua Umum Perserikatan Al Washliyah Muslim Nasution, menilai jika pemerintah tidak segera mengeluarkan perintah pelarangan aliran Jemaat Ahmadiyah, maka dijamin akan ada lagi masalah di belakang hari. “Karena biang masalahnya itu itu saja,” ujar dia.
Tidak kurang dari 29 provisni cabang Al Washliyah di seluruh Indonesia, kata Muslim, siap bergandengan tangan serta menampung dan membimbing anggota Jemaat Ahmadiyah yang mau kembali kepada Islam. Ia juga menghimbau agar umat Islam jangan mudah terprovokasi dengan hasutan yang tidak jelas.
Pertemuan pimpinan dan perwakilan ormas ormas Islan dihadiri Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Persatuan Al Washliyah, Syarikat Islam, Al Ittihadiyah, Jamaah Anshorut Tauhid, dan Hidayatullah.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
