Hidayatullah.com–Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, menyatakan, masih ada upaya melemahkan syariat Islam dari orang-orang yang memiliki pemikiran sekuler dan menganggap pemerintah tak perlu campur tangan dalam urusan agama.
“Sekulerisme yang diagungkan Barat tidak mungkin berlaku secara universal, sebab ada nilai agama dan budaya yang membatasinya. Islam juga sangat mengagungkan hak asasi manusia (HAM), tetapi HAM dalam pandangan Islam tidak sama dengan HAM ala Barat. Argumen HAM Barat kerap menyudutkan Islam,” kata Zaini Abdullah dalam pidatonya ketika membuka Seminar Islam Internasional Samudra Pase di Hall Masjid Agung Islamic Center, Lhokseumawe, Sabtu (16/3).
Gubernur Aceh yang akrab disapa Doto Zaini mengatakan, Islam merupakan akar budaya bagi kehidupan masyarakat Aceh, karena prinsip kehidupan dan kearifan lokal masyarakat Aceh dari konsep Islam. Ironisnya, masih ada sebagian anak muda Aceh yang lebih mencintai kehidupan dan kebebasan ala Barat. Malah ada yang ikut-ikutan berpendapat bahwa syariat Islam tidak perlu diatur negara, dan menganggap cara berpikir Barat adalah sumber kebenaran.
“Hingga saat ini upaya untuk melemahkan syariat Islam masih saja muncul dari orang yang yang memiliki pemikiran sekuler. Bahkan masih ada pihak yang merasa pemerintah tidak perlu campur tangan dalam penegakan syariat Islam. Mudah-mudahan dengan seminar ini bisa menjawab persepsi miring tersebut. Saya berharap rekomendasi yang dihasilkan seminar ini nantinya dapat memperkuat penegakan syariat Islam di Aceh,” tandas Zaini, dalam Serambi Indonesia.
Penganut paham sekuler, lanjut Zaini. menganggap urusan agama urusan pribadi, karenanya negara tidak boleh ikut campur. Kelompok tersebut lebih mengagung-agungkan hak asasi manusia dan kebebasan berekspsresi tanpa mempertimbangkan kearifan lokal.
Baca Juga
Untuk meluruskan berbagai paham yang menyudutkan Islam (termasuk dalam urusan HAM), perlu penjelasan dengan argumen ilmiah berbasis sejarah Islam dan kearifan lokal. Seminar ini diharapkan bisa membuat masyarakat kita semakin cerdas memahami konsep hukum Islam dan mudah mementahkan argumen HAM Barat yang kerap menyudutkan Islam, kata Zaini Abdullah.
Seminar Islam Internasional Samudra Pase yang berlangsung di Lhokseumawe hingga Minggu (17/3) bertema “Islam, Government and Society: Elaborating Concept and Methods in Implementing Islamic Law and Local Wisdom in Aceh (Islam, Pemerintahan dan Masyarakat: Mengelaborasi Konsep dan Metode-Metode dalam Penerapan Syariat Islam dan Kearifan Lokal di Aceh).”
Seminar tersebut menghadirkan para pemakalah dari kalangan ulama dan pakar Islam, baik lokal, nasional maupun internasional, seperti Syeikh Muhammad Abdul Hayi ‘Uwainah (Mesir), Prof Dr Rohimi Shapiee (National University of Malaysia), Dr Marzuki Alie (Ketua DPR RI), Ir H Azwar Abubakar MSc (Menteri PAN dan RB), Ir H Tarmizi A Karim MSc (Kemendagri), Prof Dr Tgk H Muslim Ibrahim MA (Ketua MPU Aceh), Prof Dr Farid Wajdi Ibrahim MA (Rektor IAIN Ar- Raniry), Buya Yahya Cirebon (Pimpinan Islamic School Al-Bahjah, Jawa Barat), Abuya Drs Tgk H Jamaluddin Waly (Rais Am Dayah Darussalam Labuhan Haji), Dr Abdullah Sani MA (IAIN Ar-Raniry), Tgk Zulkhairi MA (IAIN Ar-Raniry), dan Syech Muhajir SAg L.LM (STAI Zawiyah Cot Kala).
Tak Perlu Diadopsi
Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan, HAM ala Barat tak perlu diadopsi. Kita pedomani saja undang-undang yang telah disahkan daerah dan qanun syariat.
“Orang Barat yang mengagung-agungkan HAM ternyata tidak melaksanakan HAM dengan benar,” lanjut Marzuki Alie..
Ia mengatakan, seminar Islam Internasional Samudra Pase ini diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tentunya, pelaksanaan hukum syariat Islam di Aceh tak perlu memikirkan (takut) melanggar HAM, karena telah ada hukum dan qanun yang memuat aturan pelaksanaan hukum syariat.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
