Palestina Butuh Kemerdekaan, Bukan Janji Palsu ”Solusi Dua Negara”

Solusi dua negara hanyalah ilusi diplomasi yang mengabadikan penjajahan, apartheid, dan genosida atas rakyat Palestina

Oleh: Alvin Qodri Lazuardy

Hidayatullah.com | PIDATO Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB yang menyinggung Two-State Solution (Solusi Dua Negara) seolah menghidupkan wacana damai. Namun, bagi Palestina, itu justru mengulang trauma sejarah.

Sejak 1948, rakyat Palestina kehilangan tanahnya lewat Nakba—pengusiran massal yang menandai lahirnya negara palsu bernama Israel.

Dari tahun ke tahun, wilayah Palestina terus menciut. Partition Plan PBB 1947 saja sudah timpang, memberi 55 persen tanah kepada Israel dan hanya 45 persen kepada Palestina, dan kala itu Indonesia menolaknya.

Kini, Palestina tinggal menguasai 15 persen wilayah historisnya, sebagian besar hancur dan terisolasi. Bagaimana mungkin kompromi hari ini dianggap adil, jika yang lebih “lunak” di masa lalu pun ditolak?

Luka sejarah ini tidak pernah ditutup; justru melebar karena kompromi palsu yang terus dipaksakan.

Ketimpangan Perundingan dan Realitas Genosida

Negosiasi dalam kerangka Two-State Solution bukanlah dialog setara, melainkan ilusi perundingan di bawah todongan senjata. Penjajah Israel hadir dengan militer superkuat, perlindungan Amerika Serikat, serta kontrol penuh atas darat, laut, dan udara Palestina.

Sebaliknya, rakyat Palestina yang dijajah datang dengan tangan terikat: akses air, listrik, makanan, hingga obat-obatan dibatasi oleh penjajah. Menyebut situasi timpang ini sebagai “perundingan” adalah pelecehan terhadap keadilan. Seperti diungkap PUSAD Paramadina, ia tak lain hanyalah “kompromi di bawah todongan senjata.”

Sementara itu, realitas di Gaza dan Tepi Barat bukanlah konflik, melainkan rangkaian kejahatan kemanusiaan dan pembantaian. Ribuan warga sipil terbunuh, rumah sakit hancur, sekolah runtuh, anak-anak menjadi korban serangan tanpa henti.

Human Rights Watch dan Amnesty International berulang kali menegaskan bahwa Israel menjalankan sistem apartheid. Selama genosida ini terus berlangsung, berbicara solusi dua negara sama artinya dengan menutup mata pada darah dan puing yang berserakan. Ini bukan kompromi, ini pengkhianatan terhadap kemanusiaan.

Keadilan Penuh, Bukan Simbol Kosong

Pertanyaan besar menganga: negara Palestina macam apa yang dijanjikan dalam Two-State Solution? Apakah ia berdaulat penuh, atau sekadar negara semu dengan ruang gerak yang tetap dikendalikan Israel?

Apakah hak rakyat Palestina untuk kembali dijamin, atau lenyap di balik kompromi? Tanpa jawaban konkret, dua negara hanyalah bendera berkibar tanpa kedaulatan, jargon manis yang membiarkan penjajahan tetap tegak. Bagaimana pemilih tanah yang sah diminta membagi dua tanahnya kepada penjajah yang telah membunuh kakek, nekek, bapak/ibu dan anak-anak mereka, adikah?

Pidato Prabowo di PBB mungkin dimaknai sebagai langkah politik realistis, tetapi menyebut dua negara sebagai solusi tanpa menyentuh akar penjajahan justru berisiko mengabadikan status quo.

Indonesia, yang sejak awal menolak Partition Plan, kini tampak terjebak dalam retorika Barat: menyerukan “perdamaian” sambil menutup mata pada genosida.

Jika benar ingin berdiri bersama Palestina, Indonesia harus konsisten dengan sejarah anti-kolonialnya: menolak solusi semu, dan mendorong perubahan struktural.

Alih-alih larut dalam jebakan dua negara, dunia harus menatap alternatif yang lebih jujur: dekolonisasi, penghancuran sistem apartheid, keadilan restoratif melalui reparasi, dan pemulihan penuh hak rakyat Palestina.

Beberapa pihak bahkan mengajukan gagasan satu negara demokratis dengan kesetaraan bagi semua warganya. Meski sulit, itu lebih berani ketimbang terus mengulang jargon yang kosong.

Kenyataannya, hingga hari ini penjajah Israel tidak pernah menunjukkan niat mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Blokade mencekik Gaza, aneksasi meluas di Tepi Barat, Masjid Al-Aqsha berulang kali dinodai, sementara hak rakyat Palestina dihapus perlahan.

Inilah fakta yang harus kita hadapi: Two-State Solution hanyalah jalan buntu d an diplomasi kosong yang tak pernah menyentuh akar masalah.

Palestina tidak membutuhkan simbol-simbol, slogan-slogan. Mereka membutuhkan kemerdekaan penuh—dengan keadilan, kedaulatan, dan hak hidup yang nyata, bukan kompromi pragmatis yang menguntungkan penjajah.

Solusi yang benar adalah sirij penjajah out dari tanah Palestina. Terserah, kirim ke Amerika, Inggris, atau Prancis kah, yang selama setia mendapingi penjajah membunuh anak-anak Palestina.*

Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan penulis Buku Merawat Nalar Salim (2022), Red. Alfuwisdom Publishing