Perjanjian Abraham Tawarkan Normalisasi, Pakta Mekkah Tawarkan Keamanan

Oleh: Mansoor Qaisar

Hidayatullah.com – Dinamika diplomasi dunia tahun ini menampilkan ironi yang mencolok.

Pada 25 Mei lalu, Donald Trump secara terbuka mendesak Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, dan Yordania untuk bergabung dalam Perjanjian Abraham Accords—sebuah upaya untuk menata ulang TimuR Tengah sembari ia berunding dengan Iran.

Pakistan menolak. Arab Saudi enggan melangkah tanpa kemajuan status kenegaraan Palestina. Upaya memperluas Abraham Accord yang diinginkan Washington itu pun tak terwujud.

Namun, kurang dari tiga bulan kemudian, terjadi sesuatu yang sangat berbeda.

Pada tanggal 7 Agustus, Pakistan, Arab Saudi, dan Turki—tiga negara yang sebelumnya ingin ditarik Trump ke dalam Perjanjian Abraham—bertemu di Mekkah dan menandatangani pakta pertahanan mereka sendiri. Logika pakta ini hampir bertolak belakang dengan Abraham: serangan terhadap salah satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Harus diakui, tidak ada bukti akurat bahwa kesepakatan ini dirancang sebagai tandingan Perjanjian Abraham. Tak satu pun dari ketiga negara tersebut menyebutnya sebagai langkah anti-Israel, anti-Iran, atau anti-Amerika. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan bahwa landasan kerja sama ini telah disiapkan hampir tiga tahun sebelumnya.

Meski begitu, kontras di antara keduanya sangat jelas. Abraham menawarkan normalisasi, sedangkan Pakta Mekkah menawarkan perlindungan. Perbedaan itulah yang mungkin menjadi alasan mengapa satu model mengalami jalan buntu sementara model lainnya justru tiba-tiba mendapatkan momentum.

Yang diraih Perjanjian Abraham dan jalan buntu

Tidak adil jika menyebut Abraham Accords sebagai sebuah kegagalan. Kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2020 ini berhasil mewujudkan sesuatu yang tidak mampu dicapai oleh diplomasi Timur Tengah selama berpuluh-puluh tahun: menjalin hubungan formal antara negara-negara Arab dan ‘Israel’ tanpa harus menunggu penyelesaian akhir dengan pihak Palestina. Kedutaan besar dibuka. Perdagangan pun menyusul. Itu adalah kenyataan.

Namun, faktor yang memungkinkan terwujudnya Abraham Accords justru menjadi faktor yang membatasi perkembangannya. Diplomasi Arab sejak lama berpijak pada urutan sederhana: selesaikan masalah Palestina, baru kemudian lakukan normalisasi.

Abraham membalik urutan tersebut dengan bertaruh bahwa pemerintah bisa melakukan normalisasi terlebih dahulu dan membiarkan perdamaian menyusul kemudian. Sejumlah pemerintah bersedia mengambil risiko tersebut, namun sebagian besar masyarakatnya tidak.

Jajak pendapat Arab Barometer setelah tanggal 7 Oktober 2023 menunjukkan bahwa dukungan terhadap normalisasi dengan ‘Israel’ tidak pernah melampaui 13 persen di tujuh negara yang disurvei—bahkan di Maroko, salah satu penandatangan Abraham, dukungan merosot tajam dari 31 persen menjadi 13 persen hanya dalam waktu satu tahun.

“Arab Saudi selalu menjadi ujian yang sesungguhnya. Seandainya Riyadh turut menandatangani kesepakatan tersebut, Abraham bisa saja menjadi pemersatu bagi seluruh kawasan. Namun, hal itu tidak terjadi. Pihak Saudi tetap mengaitkan pengakuan terhadap Israel dengan pembentukan negara Palestina, bahkan setelah Trump memperingatkan pada bulan Juli bahwa kesepakatan nuklir sipil AS-Saudi bergantung pada normalisasi hubungan.”

Sikap Pakistan pun sama tegasnya; Kementerian Luar Negeri Pakistan menegaskan kembali pada tanggal 4 Juni bahwa garis merah mereka tetaplah terwujudnya negara Palestina yang layak dan memiliki wilayah yang menyatu (kontigu) berdasarkan perbatasan pra-1967, dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya.”

Pendekatan berbeda Pakta Mekkah

Makkah tidak meminta Pakistan untuk mengakui ‘Israel’, atau Arab Saudi untuk melunakkan sikapnya terhadap Palestina, ataupun Turki untuk melepas hubungannya dengan NATO, Washington, Moskow, atau Teheran. Sebaliknya, yang ditawarkan adalah sesuatu yang sederhana. Pemerintah anggotanya tidak perlu penjelasan atau pembenaran kepada publik di dalam negeri: jika kita diserang, kita tidak akan sendirian.

Di kawasan yang telah terkuras oleh serangan rudal, pesawat nirawak (drone), perang proksi, dan keraguan mengenai sejauh mana jaminan keamanan dari pihak luar benar-benar berlaku, tawaran tersebut sulit untuk ditolak—dan jauh lebih mudah untuk diterima oleh publik domestik dibandingkan gagasan membuka hubungan dengan ‘Israel’.

Hal yang lebih menarik daripada janji keamanan itu sendiri adalah fleksibilitas yang terkandung di dalamnya. Turki merupakan anggota NATO. Arab Saudi tetap menjalin hubungan erat dengan Washington. Pakistan menyeimbangkan kemitraan mendalam dengan Tiongkok sembari menjaga hubungan dengan AS, Riyadh, Ankara, dan Teheran secara bersamaan.

Ketiga negara ini tidak memiliki pandangan yang sama mengenai Suriah, Iran, Israel, ataupun tatanan kawasan secara umum. Namun, semua perbedaan itu tidak menghalangi mereka untuk sepakat saling membela. Hal itulah—lebih dari apa pun—yang mungkin menjadi inovasi sesungguhnya dari inisiatif Mekkah: bukti bahwa negara-negara tidak perlu sepakat dalam segala hal untuk bisa bersepakat mengenai satu hal yang paling krusial saat rudal mulai beterbangan.

Reaksi Iran juga memberikan isyarat tersendiri. Teheran tidak memandang pakta tersebut sebagai ancaman yang memusuhi mereka. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan pada 10 Agustus bahwa langkah negara-negara kawasan untuk mengandalkan pengaturan keamanan mereka sendiri justru bisa bersifat konstruktif—asalkan pengaturan tersebut tetap inklusif dan menangani ancaman nyata, bukan ancaman yang dibuat-buat.

Jika inisiatif Mekkah ini dapat terhindar dari perpecahan yang berujung pada konfrontasi Sunni-Syiah, peluang pengembangannya akan menjadi jauh lebih besar.

Mesir, dan mengapa sikap hati-hati itu penting

Sudah ada pembicaraan mengenai siapa yang mungkin akan bergabung berikutnya, dan beberapa di antaranya patut disikapi dengan skeptisisme. Klaim bahwa Indonesia, Malaysia, Qatar, Bahrain, Kuwait, atau Azerbaijan sedang mengantri untuk bergabung belum didukung oleh bukti publik apa pun.

Namun, berbeda dengan Mesir di mana disebutkan oleh Ankara telah secara terbuka sebagai calon anggota di masa depan. Mesir sudah bekerja sama dengan ketiga penandatangan tersebut melalui kerangka kerja R4 yang sedang berkembang.

Jika Mesir benar-benar bergabung, pakta ini tidak lagi tampak sekadar sebagai kesepakatan trilateral, melainkan mulai terlihat sebagai entitas dengan bobot pengaruh regional yang nyata: kedalaman strategis Pakistan, kekuatan militer dan industri pertahanan Turki, modal finansial serta jangkauan diplomatik Arab Saudi, dan pijakan Mesir di seluruh Afrika Utara serta kawasan Mediterania.

Meski demikian, ini baru sekadar inti kekuatan—belum menjadi “NATO-nya dunia Muslim”—dan sebaiknya kita menahan diri untuk tidak terburu-buru melabelinya demikian.

Kesepakatan yang sedang disusun

Abraham Accords telah memiliki waktu hampir enam tahun untuk membuktikan diri, dan terlepas dari segala keterbatasannya, hasil yang dicapainya nyata dan konkret.

Sementara itu, kesepakatan Makkah baru saja terbentuk beberapa hari yang lalu. Pertanyaan-pertanyaan paling krusial belum terjawab: apa sebenarnya yang memicu klausul pertahanan kolektif; apakah anggota wajib mengirimkan pasukan atau cukup memberikan dukungan intelijen dan pertahanan udara; serta siapa yang berwenang menentukan apa yang dikategorikan sebagai tindakan agresi. Reuters mencatat bahwa teks publik kesepakatan tersebut belum merinci hal-hal ini. Selama rincian tersebut belum ada, kesepakatan Mekkah memang penting, namun belum sepenuhnya rampung.

Dua langkah berbeda

Mungkin persaingan sesungguhnya di sini bukanlah antara dua perjanjian, melainkan antara dua cara pandang mengenai tatanan kawasan. Pendekatan Abraham mengusulkan: lakukan normalisasi terlebih dahulu, lalu percayalah bahwa perdamaian akan menyusul. Sementara itu, pendekatan Mekkah berprinsip: bangunlah keamanan sendiri terlebih dahulu, baru kemudian selesaikan aspek politiknya. Saat ini, narasi kedua tersebut jelas lebih mudah disampaikan kepada publik yang sedang merasa cemas.

Ada pelajaran penting bagi Washington di sini: janji keamanan dan insentif ekonomi tidak bisa menggantikan penyelesaian nyata atas masalah Palestina. Masalah ini bukanlah sekadar persoalan teknis yang bisa diselesaikan lewat negosiasi biasa, melainkan isu yang sangat erat kaitannya dengan cara pemerintah di berbagai negara Muslim memandang legitimasi mereka sendiri.

Para perancang kesepakatan Mekkah juga sebaiknya memastikan pakta tersebut tetap sesuai dengan tujuan awalnya—yakni bersifat defensif, fleksibel, dan dimiliki sepenuhnya oleh kawasan itu sendiri. Sebab, begitu pakta ini mulai terlihat seperti sebuah blok ideologis, ia akan kehilangan esensi yang membuatnya efektif.

Tiga bulan lalu, Washington meminta Pakistan, Arab Saudi, dan Turki untuk bergabung dalam tatanan yang didasarkan pada normalisasi hubungan dengan ‘Israel’.

Kini, ketiga negara tersebut justru diam-diam sedang membangun tatanan yang berlandaskan semangat saling membela satu sama lain.

Apakah kesepakatan Makkah ini akan bertahan lama atau sekadar menjadi dokumen yang ditandatangani tanpa tindak lanjut nyata, semua itu bergantung pada langkah konkret para anggotanya ke depan.

Namun, pesannya telah tersebar luas melampaui ruang tempat penandatanganan itu dilakukan: kawasan ini tidak lagi ingin dipaksa memilih antara bergantung pada kekuatan luar atau melakukan normalisasi sesuai jadwal yang ditentukan pihak lain. Kawasan ini mulai mempertanyakan apakah mereka mampu membangun tatanan mereka sendiri.*

Diterjemahkan dan disadur dari artikel berjudul Abraham offered normalisation. Makkah offers security