Hidayatullah.com– Pemerintah Jerman hari Selasa (23/5/2023) memanggil Duta Besar Turki guna menyampaikan penolakan terhadap tuduhan Ankara yang menyebut Berlin telah melanggar kebebasan pers, menyusul penangkapan dua jurnalis Turki di Jerman.
Pemanggilan Dubes Turki itu dilakukan setelah pekan lalu Ankara memanggil Dubes Jerman guna memprotes penangkapan dua reporter asal Turki di bandara Frankfurt.
Dua reporter itu bekerja untuk Daily Sabah biro Frankfurt. Sebagaimana diketahui, Daily Sabah merupakan milik Turkuvaz Media Group, yang memiliki ikatan dengan keluarga Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada utusan Ankara bahwa “pemerintah Jerman dengan tegas menolak tuduhan pemerintah Turki perihal kebebasan berbicara dan kebebasan pers serta kehakiman di Jerman.”
Pihak kejaksaan Frankfurt membantah bahwa kedua jurnalis itu ditahan. Seorang jaksa mengkonfirmasi bahwa keduanya telah dikenai tuduhan berkaitan keamanan data personal.
Baca Juga
Kementerian Luar Negeri Turki mengecam penangkapan itu yang disebutnya sebagai “pelecehan dan intimidasi” terhadap jurnalis, mengatakan bahwa tindakan itu setara dengan tindakan yang menentang kebebasan pers, lansir DW.
Pihak Turki juga menuding penangkapan itu sebagai “tindakan yang disengaja”.
Fahrettin Altun, direktur media yang melayani Presiden Recep Tayyip Erdogan, mengecam “sikap diam Jerman yang membungkam jurnalis” dan menyampaikan kekhawatirannya akan sikap represif terhadap kebebasan pers di negeri itu.”
Sementara itu, di dalam negeri Turki sendiri kebebasan pers tidak terlalu bagus. Sejumlah media yang pernah mempublikasikan opini berbeda dengan keinginan pemerintahan Erdogan ditutup, dicabut izinnya atau diambil alih pengelolaannya untuk diserahkan kepada pihak yang sejalan dengan rezim, salah satu contohnya Hurriyet Daily News.
Laporan-laporan kritis berkaitan dengan ketidakberesan pemerintah dalam penanggulangan bencana gempa belum lama ini juga mendapatkan sempritan peluit dari aparat berwenang Turki. Media sosial Twitter bahkan sempat diblokir oleh pemerintah dengan alasan agar tidak disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu berkaitan dengan penanggulangan bencana. Padahal masyarakat menggunakannya untuk mencari informasi perihal keadaan sanak keluarga dan kerabat di daerah gempa. Pemblokiran kemudian dicabut oleh pemerintah Ankara setelah petinggi Twitter berbicara langsung dengan pihak berwenang terkait.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
