Hidayatullah.com—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menaruh perhatian terhadap pembentukan angkatan siber pada pemerintahannya mendatang.
Hadi Tjahjanto mengatakan, bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah memerintahkan untuk membentuk angkatan siber sebagai matra keempat Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Pak Presiden sudah memerintahkan untuk membentuk matra keempat, termasuk Presiden Terpilih (Prabowo) kan concern dengan matra keempat,” kata Hadi usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari Senin.
Dia menyebut bahwa angkatan siber tersebut ibarat pasukan yang disiapkan untuk menghadapi perang pikiran.
“Angkatan keempat ini, matra siber ini adalah perang pikiran. Jadi, bagaimana kita bisa mempengaruhi bahwa peperangan ini bisa kita menangkan,” ucapnya.
Dia juga menilai serangan siber merupakan bentuk pertempuran modern.
“Matra siber, matra keempat, ini adalah bagaimana kita menghadapi serangan-serangan siber dari luar ya, ini kan non-state. Dalam pertempuran modern saat ini, center of gravity kita sekarang adalah perang siber,” tuturnya.
Dia lantas menuturkan bahwa pertempuran siber itu di dalamnya termuat perang proksi hingga propaganda.
“Perang siber ini memerlukan bagaimana kita menghadapi perang proxy war, perang asimetris, kemudian ada lagi perang-perang propaganda,” ujarnya.
Dia menambahkan dalam menghadapi perang siber tersebut diperlukan suatu peralatan sistem yang memadai untuk dapat menghalau serangan siber.
“Diperlukan satu unit yang tiap hari melakukan patroli, kemudian melakukan rangkaian-rangkaian mitigasi,” kata dia.
Indonesia, ujarnya lagi, pernah pula menghadapi perang siber saat konflik dengan Timor Timur dahulu kala.
“Saya ingatkan bahwa pada waktu Timur Leste, itu juga kita sudah melakukan perang siber, namun kita pada waktu itu belum menyiapkan perang-perang siber tersebut,” ucapnya.
Pada 12 September, Presiden Joko Widodo menyerahkan pembahasan dan pembentukan Angkatan Siber selaku matra keempat TNI kepada pemerintahan Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto.
“Saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. Tapi nanti biar pemerintah baru Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan menuju ke sana,” ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024).
Menurut Jokowi, keberadaan Angkatan Siber sangat baik. Negara-negara lain juga sudah mulai mengarah kepada pembentukan angkatan siber.
Hal ini diungkapkan Menkopolhukam usai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR membahas penanganan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hadi menyatakan, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan untuk segera membentuk Angkatan Siber mengantisipasi perang modern siber dunia.
“Matra siber atau matra keempat ini adalah bagaimana kita menghadapi serangan siber dari luar. Dalam pertempuran modern saat ini center of gravity kita adalah perang siber memerlukan bagaimana kita menghadapi perang proxy, perang asimetris, kemudian perang propaganda,” kata Hadi di Ruang Rapat Komisi I DPR, pada Senin (23/9/2024).
Pembentukan Angkatan Siber sebagai matra keempat di TNI, selain Darat, Laut, dan Udara, guna mengamankan negara dari potensi perang siber yang merusak sistim keamanan negara.
Hadi menambahkan, Angkatan Siber yang menjadi matra keempat TNI itu akan diwujudkan di era pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Ia menyebut, pembentukan Angkatan Siber juga menjadi perhatian khusus bagi presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Diperlukan satu unit yang tiap hari melakukan patroli, kemudian melakukan rangkaian mitigasi. Saya sampaikan angkatan keempat, matra siber ini adalah perang pikiran, bagaimana kita bisa mempengaruhi bahwa peperangan ini bisa kita menangkan,” katanya.
Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menjelaskan Angkatan Siber adalah bagian dari TNI, sehingga prinsip dasarnya adalah anggota TNI Angkatan Siber tetap merupakan prajurit.
Namun, hal ini tidak berarti organisasi TNI hanya diisi oleh prajurit. “Anggota TNI Angkatan Siber tetap prajurit, tetapi TNI juga diisi oleh PNS TNI yang memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan prajurit,” ujar Khairul kepada Kompas.com, Kamis (12/9/2024).
Menurutnya, jika TNI ingin merekrut lebih banyak sipil, harus dipilih individu yang ahli di bidang teknologi informasi (IT) dan keamanan siber untuk kemudian dicetak menjadi PNS TNI atau PPPK TNI.
“Atau bisa juga melalui mekanisme kontrak kerja waktu tertentu, yang memungkinkan perekrutan personel dengan keahlian teknis lebih tinggi,” jelasnya. Namun, ia mengingatkan adanya tantangan terkait integrasi dengan struktur komando militer dan masalah loyalitas dalam konteks pertahanan.*
