Hidayatullah.com– Ratusan pengunjuk rasa di Tripoli, hari Jumat (30/5/2025), dalam unjuk rasa mingguan ketiga menuntut pengunduran diri PM Abdulhamid Dbeibah, dari jabatan kepala pemerintahan Libya yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Para demonstran berteriak, “Dbeibah mundur”, “Hidup Libya” serta “Rakyat menginginkan pembubaran pemerintah”.
Sedikitnya 200 orang berunjuk rasa petang hari, dan disusul kemudian oleh beberapa ratus orang lainnya. Sebagian meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah lewat pengeras suara yang dipasang di mobil-mobil mereka, lapor AFP.
Menyusul keruntuhan rezim Muammar Qaddafi pada 2011 oleh aksi-aksi massa yang disokong NATO, Libya terpecah menjadi dia antara pemerintahan yang diakui PBB yang berpusat di Tripoli, yang saat ini dipimpin Dbeibah, dan rivalnya di bagian timur wilayah Libya yang dipimpin oleh keluarga bekas orang kuat militer Libya Jenderal Khalifa Haftar.
Pemilu yang seharusnya digelar pada Desember 2021 ditunda tanpa batas waktu disebabkan pertikaian di antara kedua pemerintahan tersebut.Kerusuhan yang terjadi belakangan ini terjadi menyusul bentrokan maut antar kelompok-kelompok bersenjata yang menguasai daerah berbeda di Tripoli, yang merenggut sedikitnya delapan nyawa, menurut laporan PBB.
Baca Juga
Bentrokan itu dipicu oleh pembunuhan seorang pimpinan faksi bersenjata oleh kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan pemerintahan Dbeibah – 444 Brigade yang kemudian memerangi kelompok ketiga, Radaa yang menguasai sebagian wilayah timur Tripoli dan bandara di kota itu.
Bentrokan bersenjata juga terjadi setelah PM Dbeibah mengumumkan sejumlah perintah eksekutif berisi perintah perlucutan senjata Radaa dan pembubaran kelompok-kelompok bersenjata lainnya di Tripoli tetapi mengecualikan 444 Brigade.
Sejak itu pemerintah dan misi pendukung PBB di Libya mendesak dilakukannya upaya-upaya untuk mewujudkan gencatan senjata permanen.
Sabtu lalu, sebuah aksi unjuk rasa terpisah di Tripoli dilakukan oleh beberapa ratus orang guna menunjukkan dukungan mereka kepada Dbeibah.
Mereka mengecam kelompok-kelompok bersenjata dan menyerukan pemulihan Konstitusi 1951 Libya, yang dihapuskan oleh Qaddafi menyusul kudeta yang dipimpinnya pada 1969.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
