Eep Sebut Jokowisme adalah Warisan Otoritarian yang Berbahaya

Hidayatullah.com—Pengamat politik Eep Saefullah Fatah memperingatkan bahaya yang muncul dari fenomena “Jokowisme”, sebuah istilah yang mulai dilekatkan pada gaya politik Presiden Joko Widodo dan kini disebut-sebut diadopsi oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurut Eep, Jokowisme bukanlah ideologi yang membangun, melainkan paham kekuasaan yang menormalisasi penyimpangan etika dan demokrasi.

“Kalau kita mau bikin riset tentang Jokowi, judulnya adalah memahami Jokowi dan Jokowisme. Tujuan penelitiannya: untuk melawan Jokowi dan terutama Jokowisme,” kata Eep dalam Podcast Madilog Forum Keadilan yang digelar pada Kamis malam (16/10/2025).

“Yang lebih berbahaya adalah Jokowisme — paham yang ditinggalkan oleh Jokowi, di mana orang belajar, meniru, dan menggandakan praktik kekuasaan seperti yang ia lakukan,” ujarnya.

Eep mengkritik keras PSI yang pernah mengaku menjadikan Jokowisme sebagai ideologi partai.

“PSI sudah menyebut ideologinya Jokowisme. Saya tidak tahu apakah mereka sadar makna ‘isme’ itu,” ujarnya.

“Kalau Jokowisme lahir dari kedekatan ketua umum PSI dengan Jokowi, maka rumusannya bisa sangat bermasalah. Misalnya: sayang anak apa pun harganya — itu kan Jokowisme juga, dan berbahaya sekali.”

Meski menegaskan tidak memiliki kepentingan untuk menyerang PSI, Eep menyebut bahwa semua elemen politik yang menjadi perpanjangan tangan Jokowisme harus dilawan.

“Saya tidak punya agenda menyerang PSI. Tapi apa pun elemen di sekitar Jokowi yang menyebarkan Jokowisme, itu harus jadi agenda perlawanan warga negara,” tegasnya.

Ia pun mengaku tengah menyiapkan buku berjudul “Melawan Jokowi”, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap kondisi demokrasi saat ini.

“Buku itu bukan untuk menyerang pribadi Jokowi, tapi dokumentasi kebebasan berbicara dan perlawanan politik,” jelasnya.

“Melawan itu belum tentu menang, tapi berhenti melawan berarti menyerah pada penyimpangan.”

Eep menutup dengan peringatan agar publik tidak memandang enteng Jokowisme sebagai fenomena politik.

“Yang harus dilawan bukan lagi Jokowi sebagai pribadi, karena ia sudah tidak berkuasa. Yang dilawan adalah Jokowisme — cara berpikir, cara berkuasa, dan cara membenarkan segala cara,” tandasnya.

Menurut Eep, Jokowisme bukan sekadar fenomena politik individu, tetapi ideologi kekuasaan yang mereplikasi praktik otoritarian di tengah sistem demokrasi.

“Paham ini memproduksi loyalitas tanpa kritik dan membungkusnya dalam bahasa demokrasi. Itu yang membuatnya berbahaya,” jelasnya.*