Hidayatullah.com – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Masykuri Abdillah, menegaskan bahwa hasil Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII tidak boleh berhenti sebagai dokumen rekomendasi semata. Menurutnya, seluruh rekomendasi yang telah disusun harus dikawal implementasinya agar benar-benar menjadi rujukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Hal itu disampaikan Prof. Masykuri saat penutupan KUII VIII di Hotel Bidakara, Ahad (26/7/2026). Ia menilai, rekomendasi kongres harus segera disampaikan kepada para pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan publik, serta masyarakat luas agar memberikan dampak nyata.
“Kalau hanya disimpan itu tidak ada gunanya. Harus disampaikan kepada pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan publik, dan juga umat secara keseluruhan,” ujarnya.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut juga mengapresiasi hasil KUII VIII yang dinilainya paling komprehensif dibandingkan penyelenggaraan kongres-kongres sebelumnya. Menurutnya, rekomendasi yang dihasilkan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari sosial budaya, ekonomi dan kesejahteraan, politik, keamanan, hubungan luar negeri, pendidikan, hingga perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI).
“Kalau dibandingkan dengan kongres-kongres sebelumnya, kali ini mungkin yang paling komprehensif. Semua aspek penting dibahas, termasuk teknologi dan AI,” katanya.
Baca Juga
Prof. Masykuri menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dihasilkan, tetapi juga oleh implementasi di lapangan dan tingkat partisipasi masyarakat. Ketiga aspek tersebut, menurutnya, menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat.
“Keberhasilan itu bisa dilihat dari tiga hal. Pertama regulasi yang ada, kedua pelaksanaannya, apakah dijalankan dengan baik atau justru terjadi manipulasi, dan ketiga adalah kesadaran serta partisipasi umat. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan,” jelasnya.
Untuk memastikan rekomendasi KUII VIII benar-benar terealisasi, Prof. Masykuri mendorong MUI memanfaatkan Komisi Pengkajian dan Komisi Hukum untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Menurutnya, kedua komisi tersebut dapat berperan dalam mengawal agar pelaksanaan kebijakan tetap sejalan dengan rekomendasi yang telah disepakati dalam kongres.
Selain itu, ia menilai pengawalan kebijakan harus dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat melalui materi dakwah yang lebih kontekstual. Dakwah, menurutnya, tidak hanya membahas persoalan ibadah, tetapi juga harus meningkatkan literasi umat mengenai isu-isu sosial, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari, termasuk ekonomi syariah.
“Umat jangan hanya dikhotbahi persoalan dunia dan akhirat saja, tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan umat,” tuturnya.
Di akhir penyampaiannya, Prof. Masykuri mengingatkan agar MUI dan organisasi kemasyarakatan Islam tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik secara ilmiah, objektif, dan konstruktif. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari partisipasi masyarakat, namun harus didasarkan pada data, kaidah keilmuan, serta disampaikan dengan cara yang santun.
“Kalau di Majelis Ulama dan ormas-ormas Islam, kritik itu harus bersifat konstruktif, bukan untuk menjatuhkan,” pungkasnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
