Mengapa Kolombia Ingin Pulihkan Hubungan dengan ‘Israel’?

Hidayatullah.com – Hanya beberapa hari setelah menjabat, presiden baru Kolombia langsung berupaya memulihkan hubungan dengan ‘Israel’. Memutarbalikkan sikap tegas pendahulunya, Gustavo Petro.

Usai mengalahkan calon presiden lainnya dengan selisih satu persen dalam putaran kedua pemilu pada bulan Juni, Presiden Abelardo de la Espriella resmi menjabat pada 7 Agustus.

Ia lantas memenuhi janji kampanyenya dengan mengumumkan bahwa Kolombia akan membuka kembali kedutaan besar di Yerusalem, Palestina terjajah.

Langkah-langkah mendekati ‘Israel’

Tidak hanya itu, Abelardo juga secara resmi mengakui klaim kedaulatan ‘Israel’ atas Dataran Tinggi Golan yang dicaplok Zionis dari Suriah.

Ini menjadikan Kolombia sebagai negara kedua setelah AS yang mengakui klaim tersebut.

Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu menyambut baik langkah itu dalam sebuah pernyataan video dan menyampaikan terima kasih kepada Abelardo.

Selain itu, kedua negara sepakat untuk menerapkan kebijakan bebas visa timbal balik bagi warga negara masing-masing yang mulai berlaku pada 1 September.

Kedua pemerintah juga meluncurkan Komisi Ekonomi Binasional Kolombia-Israel.

Di samping itu, Kolombia mengambil langkah untuk melanjutkan kembali ekspor batu bara ke ‘Israel’ yang sebelumnya sempat dihentikan oleh Petro.

Pemerintahan Abelardo juga telah mulai menarik kembali dukungan dalam kasus yang diajukan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional terkait genosida ‘Israel’ di Gaza.

Kepentingan Kolombia

Arlene Beth Tickner, mantan perwakilan Kolombia untuk PBB, mengatakan bahwa perubahan arah kebijakan ini sebenarnya tidak banyak berkaitan dengan ‘Israel’ sendiri.

“Menurut saya, tujuan utamanya… adalah untuk menunjukkan loyalitas dan kedekatan dengan pemerintah Amerika Serikat,” ujarnya kepada Anadolu Agency.

Glaeldys Gonzalez, seorang pakar masalah Kolombia di International Crisis Group, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa menyebut perubahan ini sebagai “putar balik total” agak melebih-lebihkan besarnya perubahan tersebut.

Sebelum tahun 2024, Kolombia menghabiskan dua dekade sebagai salah satu sekutu terdekat ‘Israel’ di kawasan tersebut—mitra terbesar kedua di Amerika Latin setelah Brasil dan pembeli lama senjata Israel—sebelum akhirnya Petro memutus hubungan akibat konflik Gaza dan mengakhiri kontrak pertahanan, jelasnya.

Gonzalez mengatakan bahwa pengakuan terhadap Dataran Tinggi Golan mencerminkan keberpihakan Bogota yang lebih luas terhadap kebijakan luar negeri Washington.

Menurut Gonzalez, Israel “merupakan prioritas diplomatik utama bagi pemerintahan baru Kolombia, yang cakupannya melampaui sekadar pemulihan hubungan bilateral.”

Mariano Aguirre Ernst, seorang pakar di Chatham House, sependapat bahwa kecepatan pengambilan keputusan tersebut mengisyaratkan adanya keberpihakan pada pemerintahan Trump, sekaligus mengirimkan pesan kepada kalangan politik konservatif, sektor swasta, dan militer di Kolombia.

Apa keuntungan bagi Israel?

Menurut para ahli, bagi Israel, manfaat dari langkah ini berkaitan dengan legitimasi sama besarnya dengan aspek ekonomi.

Daniel Wajner, seorang profesor di Universitas Ibrani Yerusalem, mengatakan bahwa pengakuan oleh negara lain memiliki bobot yang bersifat praktis, bukan sekadar simbolis.

Ia menyebutkan bahwa Kolombia kembali berupaya menjalin hubungan lebih erat dengan Washington—seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2000-an di bawah pemerintahan mantan Presiden Alvaro Uribe—dengan menjadikan Tel Aviv sebagai “jembatan” untuk mencapai tujuan tersebut.

Ia menambahkan, Israel memiliki kepentingan domestik tersendiri terkait langkah-langkah semacam itu menjelang pemilihan umum; mereka memanfaatkannya untuk menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah “berhasil menjalin hubungan baik dengan dunia internasional” meskipun menghadapi kritik, boikot, dan sanksi akibat tindakan genosida yang dilakukannya.

Tickner memiliki pandangan serupa mengenai motif ‘Israel’, dengan menyatakan bahwa hubungan ini “penting untuk menangkal kerusakan reputasi akibat tindakan mereka sendiri di Gaza dan wilayah-wilayah pendudukan.”

Ia mengaku terkejut melihat betapa besarnya kemarahan publik Kolombia terhadap keputusan tersebut.

Sembari menyebut pengakuan atas Dataran Tinggi Golan dan rencana pemindahan kedutaan besar ke Yerusalem sebagai bentuk “penolakan terang-terangan” terhadap hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan Piagam PBB, ia mengatakan bahwa langkah tersebut justru akan menimbulkan “kerugian besar bagi Kolombia dan kepentingan Kolombia,” alih-alih memberikan keuntungan reputasi yang mungkin diharapkan oleh de la Espriella.*