Hidayatullah.com –India kehilangan ratusan milyar dolar dalam enam dekade terakhir akibat korupsi dan manipulasi pendapatan orang-orang kaya yang menyimpan hartanya di luar negeri.
Aliran dana ilegal meningkat tajam, bahkan lebih tinggi dari jumlah di awal tahun 1990an, dengan rata-rata pertahun 16 milyar dolar dari tahun 2002 hingga 2006, bersamaan dengan kebijakan keterbukaan ekonomi yang memberikan ruang gerak lebih luas pada perpindahan kekayaan dan kesempatan. Demikian menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Dev Kar, mantan ahli ekonomi di IMF.
Kar, yang kini menjadi ekonom di Global Financial Integrity–sebuah lembaga di Washington DC yang meneliti aliran dana gelap, mengatakan bahwa uang gelap India yang besarnya mencapai $ 462 milyar sejak akhir tahun 1940an bisa dipergunakan untuk membiayai semua pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dan keperluan lainnya.
“Kita bisa punya sekolah yang lebih baik, program kesehatan yang lebih baik, program gizi yang lebih baik untuk rakyat miskin. Anak-anak bisa mendapatkan vaksinasi dan akses air minum. Banyak daerah yang masih belum memiliki listrik,” jelas Dev Kar.
Kesenjangan antara warga kaya yang elit dengan warga miskin yang jumlahnya ratusan juta semakin lebar di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi selama 2 dekade terakhir. Belum lagi masalah ketegangan sosial. Menurut laporan itu, penyimpanan harta kekayaan di luar negeri menjadi salah satu sebab ketimpangan tersebut.
Menurut Kar, para individu kaya yang menyebabkan aliran dana gelap keluar negeri. Sementara rakyat kebanyakan berusaha bertahan hidup. Mereka tidak terkait langsung dengan kondisi dunia global, kalaupun terkait, mereka tidak punya cukup uang.
Sebagaimana dilansir AP (19/11), Menteri Keuangan dan jurubicara partai berkuasa India menolak memberikan komentar atas hasil penelitian tersebut.
Sementara itu, analis lain tidak mempermasalahkan metode penelitian yang dipakai oleh Kar. Tapi mereka mempertanyakan, apakah kesalahan hanya dilimpahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta dan individu-individu yang kaya saja. Mereka berpedapat bahwa pemerintah dan politisi yang korup juga menjadi tersangka utama.
Nishith Desai dari Nishith Desai Associates–firma hukum di Mumbai yang menangani masalah hukum perusahaan dan pajak internasional–berpendapat bahwa para pejabat dan lembaga pemerintah yang korup memiliki andil lebih besar dalam aliran dana ilegal dibanding para pengemplang pajak dari sektor swasta.
Desai menilai, para pejabat dengan gaji yang lebih rendah menjadi sorotan publik jika mereka kelihatan memiliki kekayaan yang banyak. Hal tersebut lebih memotivasi mereka untuk melarikan uang haram ke luar negeri, dibanding para pejabat perusahaan swasta. Selain itu, korupsi di kalangan sektor swasta kebanyakan juga terjadi atas sepengetahuan pemerintah.
Kedengarannya, masalah korupsi dan ekonomi India tidak berbeda jauh dengan yang terjadi di Indonesia.[di/an/ap/ hidayatullah.com]