Hidayatullah.com–Pemerintah Federal Australia didesak merombak mekanisme sertifikasi halal agar lebih jelas dan turut mengawasi penerbitan label halal bagi industri makanan Australia.
Komite parlemen merekomendasikan pemerintah mempromosikan penerimaan yang lebih luas mengenai sistem sertifikasi halal.
Desakan tersebut merupakan satu dari 9 butir rekomendasi yang diterbitkan Komite Referensi Ekonomi Parlemen pasca melakukan penyelidikan mengenai sertifikasi halal di Australia selama enam bulan terakhir.
Hasil penyelidikan komite ini menyimpulkan peraturan sertifikasi halal di pasar domestik yang semrawut telah gagal memberikan kepercayaan pada konsumen dan justru malah mendorong menyebarluasnya informasi yang keliru mengenai arti halal yang sebenarnya.
Oleh karena itu dalam rekomendasinya, komite ini menilai Pemerintah Federal Australia melalui Departemen Pertanian, mempertimbangkan pemantauan dan pengawasan kepatuhan sertifikasi halal untuk produk daging yang akan diekspor; dan menjadi satu-satunya otoritas yang berhak menerbitkan sertifikat halal. Demikian dikutip Australia Plus.
Baca Juga
Selain itu pemerintah, melalui forum bilateral dan multilateral juga didorong untuk mempromosikan penerimaan yang lebih besar di seluruh negara bagian terhadap sistem sertifikasi halal yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah.
Selama melakukan penyelidikan ini, anggota komite mengaku banyak menjadi sasaran pelecehan dan perlakuan tidak senonoh.
Senator Sam Dastyari mencatat dirinya pernah menerima email kasar dan telepon gelap ketika menyusun laporan terkait sertifikasi halal dari pihak ketiga mengenai produk makanan di Majelis Tinggi parlemen hari ini.
Senator Dastyari mengatakan ada kebencian Islamofobia yang luar biasa kuat dan bualan terhadap ras tertentu.
“Staf dan tim saya mengalami berbagai macam intimidasi selama melakukan penyelidikan ini. “Kami tidak merasa nyaman berhadapan langsung dengan orang-orang yang memiliki pandangan ekstrem seperti itu,” ujarnya.
Pandangan ekstrim ini juga tercermin dalam usulan yang diajukan masyarakat kepada komite, karena itu dalam laporannya komite merasa perlu meluruskan sejumlah pandangan yang keliru di masyarakat.
“Konsumen Non-Muslim tidak dipaksa untuk melakukan ritual agama ketika akan mendapatkan sertifikasi produk halal karena tidak ada ritual keagamaan yang dilakukan dalam proses sertifikasi tersebut,” demikian bunyi laporan tersebut.
“Sertifikasi halal murni berhubungan dengan perdagangan dan mewakili peluang ekonomi yang sangat masuk akal bagi pengusaha eksport makanan Australia.
Komite penyelidikan sertifikasi halal ini menerima 1492 masukan tapi tidak semua bisa diakses publik karena mengandung muatan diskriminatif.
Laporan ini juga menegaskan kalau dugaan dana sertifikasi digunakan untuk membiayai organisasi teroris dan radikal tidak benar.
“Tidak ada hubungan langsung antara sertifikasi halal di Australia dan pendanaan terorisme”.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
