Hidayatullah.com–Mahathir Mohamad, calon Perdana Menteri Malaysia yang usia 92 tahun mengumumkan pembentukan pemerintahan nasional Malaysia secepat mungkin.
Setelah berhasil menggulingkan pemerintah koalisi yang berkuasa mencapai 61 tahun dalam pemilihan umum bersejarah. Hal tersebut menggetarkan tidak hanya dalam negeri namun Thailand sebagai negara tetangga harus mengambil pelajaran dari malaysia kali ini yang akan mempengaruhi hubungan politik dan hubungan internasional Thailand.
Profesor Dr. Abdulraning Setae dari Perguruan Tinggi Pendidikan Agama Islam, Prince of Songkhla University (PSU) Pattani Campus, mengharapkan bahwa pemerintahan baru Malaysia dibawah pimpinan Dr.Mahathir Mohamad akan berperan lebih meningkat dalam proses perundingan damai di Patani, Thailand bagian selatan.
Dosen studi Timur Tengah ini mengatakan kepada BBC Thai melalui wawancara telepon bahwa Mahathir adalah seorang yang pernah berperan tentang negosiasi damai sebelum ini, dengan menerima tugas sebagai konektor pembicaraan antara perwakilan pihak Thailand dan kelompok gerakan pembebasan rakyat Patani di Pulau Langkawi tahun 2005, setahun setelah terjadi serangan perampokan senjata tentara di kampPileng, Narathiwat. Dan merupakan masa awal-awal cetusan manifesto revolusi rakyat Patani di wilayah itu.
Demikian menunjukkan bahwa Mahathir juga terlibat sebagai pendukung untuk melahirkan perubahan di wilayah perbatasan selatan sebelum ini.
Baca Juga
Dia menambahkan bahwa pemerintah dari Pakatan Harapan (PH) akan berproses dan sangat mungkin bahwa akan ada proses yang lebih maju daripada yang pernah dilakukan Najib Razak sebelumnya.
Dari sebelumnya pernah menjadi konektor dan fasilitator, dan kemunginan besar akan beralih menjadi mediator dalam negosiasi seterusnya. Oleh karena Malaysia pernah sukses dalam negosiasi damai di Mindanao, perdamai antara pemerintah Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro (MILF) sebelum ini.
“Malaysia memandang wilayah perbatasan selatan yang memiliki wilayah terhubung, bahwa ada kedekatan terutama persaudaraan, etnis, bahasa, dan agama maka itu untuk memberidukungan dengan kelompok pembebasan kawasan ini. Sementara ini situasi sedang berubah, sebelumnya mungkin hanya dilihat dalam satu dimensi ini saja tetapi kemudian Malaysia berpaling memandang dalam dimensi hubungan antara pemerintah, alhasil membuat Malaysia berpaling mengambil peran sebagai mediator dalam negosiasi disebabkan situasi kawasan ini masih berdampak sampai ke Malaysia,” katanya.
Abdulraning juga mengatakan bahwa pemerintah Thailand juga harus berubah karena menilai tidak mampu memecahkan masalah ini lagi, dalam waktu dekat ini akan ada banyak kesempatan bagi orang setempat untuk melihat kedamain yang diandalkan selam ini”.
Kendati demikian wakil Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prawit Wongsuwan yang berfungsi menjaga masalah keamanan nasional, memberi wawancara, dia meyakinkan bahwa proses negosiasi damai wilayah perbatasan selatan masih dapat meneruskan meskipun Malaysia mendapatkan pemerintahan baru, disebakan kedua pemerintah Thailand dan Malaysia selalu menjalin hubungan baik selama ini.*/ AM Faton
