Hidayatullah.com–Ketegangan antara Al-Azhar dan pemerintah Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Ini terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat Mesir yang sebagian besar pro-pemerintah menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur kegiatan lembaga fatwa Mesir Dar al-Ifta, lembaga yang berafiliasi dengan Al-Azhar yang bertanggung jawab mengeluarkan fatwa agama.
Rancangan Undang-Undang (RUU) itu, yang telah ditinjau oleh Dewan Negara sebelum pengesahan terakhirnya oleh parlemen. Ini berupaya untuk mengatur kembali cara Darul Ifta beroperasi termasuk mengatur mekanisme di mana pemimpinnya – mufti besar – dipilih, mandatnya dan panjang masa jabatannya.
Jika RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang, Dewan Ulama Senior Al-Azhar (CSS) tidak akan lagi memilih mufti melalui pemungutan suara secara rahasia, metode pemungutan suara yang diperkenalkan oleh mendiang Presiden dari Ikhwanul Muslimin Mohammad Mursi pada 2012.
Alih-alih, RUU tersebut menetapkan bahwa CSS, yang terdiri dari 40 ulama terkemuka Al-Azhar, akan mencalonkan tiga ulama – baik dari anggota sendiri atau dari luar dewan – untuk posisi itu, kemudian diajukan ke presiden untuk memilih siapa dari ketiganya yang akan diangkat sebagai mufti. Presiden juga akan diberikan wewenang untuk memperpanjang masa jabatan mufti atau menggantikannya jika dan ketika mufti besar mencapai usia pensiun 60 tahun.
“Undang-undang yang diusulkan akan menempatkan badan hukum Islam di bawah naungan Kabinet dari yang sebelumnya di bawah perlindungan Kementerian Kehakiman seperti yang telah terjadi sejak berdirinya Dar al-Ifta pada tahun 1895; RUU itu juga menunjuk Dar al-Ifta sebagai lembaga keagamaan otonom yang menikmati kebebasan finansial, teknis dan administrasi, ”anggota parlemen liberal Mohamed Abu Hamed, yang telah mempelopori kampanye untuk melarang niqab di Mesir, kepada Al-Monitor.
Baca Juga
Ini pada dasarnya berarti bahwa Darul Ifta tidak lagi berfungsi sebagai badan penasihat dan peradilan Al-Azhar namun akan berfungsi sebagai “sebuah entitas yang terpisah,” menurut Abu Hamed. Selain itu, RUU tersebut menetapkan kerangka hukum untuk pemilihan dan penunjukan ulama-ulama fatwa yang menjelaskan metodologi pekerjaan mereka dan menetapkan pembentukan komite ahli hukum yang dipercayakan dengan mengungkapkan pendapat hukum tentang hal-hal yang dirujuk oleh mufti kepada mereka.
Itu termasuk perselisihan keluarga, perselisihan warisan dan hukuman mati, yang secara tradisional dirujuk ke mufti oleh pengadilan untuk keputusan akhir tentang hukuman tersebut.
Sebuah pusat pelatihan juga akan didirikan untuk memenuhi syarat para ahli hukum dan membekali mereka dengan keterampilan yang mereka butuhkan, menawarkan mereka yang menyelesaikan studi itu sertifikasi terakreditasi dari Dewan Universitas daripada dari Al-Azhar, sebuah keputusan yang telah mengesalkan lembaga pendidikan Islam Sunni tertinggi, menurut Abu Hamed.
“Adalah hal yang penting bahwa para ahli hukum tidak hanya memiliki pengetahuan tentang doktrin Islam; mereka juga harus mempelajari mata pelajaran lain selain fiqh [jurisprudensi Islam] seperti psikologi. Mereka juga harus menyadari hal-hal duniawi dan perubahan yang terjadi di sekitar mereka seperti kemajuan teknologi, ”kata Abu Hamed.
Ini penting karena para ahli hukum memberikan pendapat hukum yang tidak mengikat yang mengungkapkan hukum Islam untuk masalah-masalah kehidupan kontemporer dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari individu, hakim, atau pemerintah. Rancangan undang-undang juga menetapkan bahwa gelar “Mufti Besar Republik” digantikan oleh “Mufti,” dan akan diperlakukan seperti menteri kabinet dalam hal status dan gaji.
Diajukan oleh Osama al-Abd, Kepala Komite Keagamaan dan Wakaf parlemen, RUU yang dirancang oleh lebih dari 60 deputi tersebut, mendapat tentangan keras dari Al-Azhar. Dalam sebuah surat yang dikirim ke Ketua parlemen Ali Abdul Aal – yang merupakan profesor hukum di Universitas Ain Shams yang berspesialisasi dalam hukum konstitusional – sebelum sidang parlemen 18 Juli di mana rancangan undang-undang tersebut disahkan, Al-Azhar mengecamnya sebagai “tidak konstitusional” dan “upaya untuk merusak kemerdekaan Al-Azhar. ”
Al-Azhar menyarankan bahwa beberapa ketentuan undang-undang yang diusulkan diubah agar sejalan dengan pasal-pasal dalam konstitusi yang menyatakan “badan keagamaan Islam apa pun adalah bagian integral dari Al-Azhar dan bahwa yang Al-Azhar harus mengawasi pekerjaan semua lembaga keagamaan ,” menyebut rancangan undang-undang “suatu pelanggaran” pada kekuatannya dan pada independensi CSS.
Omar Hamroush, anggota Komite Urusan Agama dan Wakaf, mengecilkan kritik. Mengakui bahwa Al-Azhar telah menyatakan beberapa keberatan terhadap RUU tersebut, ia mengatakan kepada Al-Monitor bahwa semua itu telah dipertimbangkan dan dibahas. “Sekarang tergantung pada parlemen untuk sepenuhnya mendukung rancangan undang-undang tersebut dalam sidang paripurna berikutnya,” katanya.
Undang-undang yang diusulkan adalah satu lagi perselisihan dalam hubungan yang sudah bermasalah antara Al-Azhar dan pemerintah Sisi. Setelah awalnya mendukung Sisi dan protes yang didukung militer yang membawanya ke kekuasaan, Al-Azhar mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan ketika Sisi mengusulkan larangan perceraian verbal dalam upaya untuk mengekang tingginya tingkat perceraian di negara itu.
Al-Azhar menanggapi usulan al-Sisi – dibuat dalam pidato yang disiarkan televisi di Hari Polisi pada Januari 2017 – dengan pernyataan bahwa perceraian verbal sesuai dengan Syariah dan bahwa perceraian itu berlaku setelah seorang suami mengucapkan kata-kata “Aku menceraikanmu” kepada pasangannya. Hal ini juga berlaku jika perceraian belum didokumentasikan secara resmi.
Al-Azhar juga menentang seruan pemerintah untuk menyamakan semua khutbah shalat Jumat, mengungkapkan kekhawatiran bahwa khutbah-khutbah itu akan kurang kredibilitas dan kreativitas jika didikte oleh Kementerian Agama dan Wakaf. Tapi kemudian menyerah pada permintaan, tampaknya di bawah tekanan dari pihak berwenang.
Keretakan antara Al-Azhar dan otoritas legislatif dan eksekutif melebar pada akhir 2018 setelah parlemen membahas rancangan undang-undang yang mengatur fatwa di media. Di bawah undang-undang yang diusulkan, hanya ulama ahli hukum dari Dar al-Ifta, Kementerian Agama dan Wakaf, CSS dan Pusat Penelitian Al-Azhar yang dapat memberikan pendapat hukum tentang hal-hal yang menyangkut Syariah. Selain itu, mengeluarkan fatwa melalui saluran siaran akan memerlukan izin dari otoritas terkait.
Al-Azhar menentang kementerian yang memiliki peran dalam penerbitan fatwa, melihat ini sebagai intervensi terhadap tugasnya. Terlepas dari penolakannya terhadap RUU tersebut, Hamroush berharap RUU itu didukung oleh parlemen.
“RUU yang mengatur fatwa tepat waktu dan perlu mengingat fatwa ‘ekstrimis’ yang baru-baru ini muncul melalui saluran TV satelit dan platform media lainnya, menciptakan kebingungan dan menebarkan perselisihan di masyarakat,” katanya.
Hamroush jelas mengacu pada fatwa yang telah memicu kecaman orang-orang awam di media sosial. Awal tahun ini, sebuah fatwa yang oleh seorang ulama Al-Azhar yang menyatakan dilarang untuk menawarkan zakat kepada non-Muslim, dengan cepat ditarik kembali setelah memicu kemarahan di media sosial. Di antara fatwa lainnya yang dikeluarkan oleh ulama adalah fatwa yang melarang Muslim berdoa memohon ampunan bagi “orang yang tidak beriman” setelah mereka mati dan yang lain melarang umat Muslim untuk mengucapkan ucapan selamat pada perayaan Kristen.
Menurut Abu Hamed, RUU ini datang sebagai tanggapan atas seruan al-Sisi untuk mereformasi wacana keagamaan dan kebutuhan untuk memerangi ekstrimisme. Namun, banyak kritik berpendapat bahwa pemerintah menggunakan lembaga-lembaga Islam seperti Dar al-Ifta untuk semakin jauh mendapatkan keuntungan politik.
Rancangan undang-undang baru, yang membawa badan hukum Islam langsung di bawah kendali pemerintah, hanya dapat membuka jalan bagi kendali negara yang lebih besar atas narasi keagamaan.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
