Hidayatullah.com—Kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Lebanon pada hari Kamis (06/08/2020) memicu kontroversi di antara pengguna media sosial.
Macron mengunjungi Lebanon pada hari Kamis dan bertemu dengan para pejabat negara itu dan mengunjungi Jalan Gemmayzeh, yang dianggap daerah paling terpengaruh di Beirut.
Presiden Prancis berbicara dengan warga dan meyakinkan mereka bahwa Prancis akan memberikan bantuan kepada rakyat, bukan kepada pejabat.
Sebuah ledakan dahsyat terjadi di Pelabuhan Beirut pada hari Selasa (04/08/2020), menyebabkan sedikitnya 154 orang tewas, sekitar 5.000 terluka dan puluhan orang masih hilang di bawah reruntuhan.
Menurut investigasi awal, ledakan terjadi di Bangsal 12 pelabuhan, yang dikonfirmasi pihak berwenang mengandung sekitar 2.750 ton amonium nitrat yang sangat eksplosif, yang disimpan sejak 2014.
Wartawan Palestina yang berbasis di Iran Abdelkader Fayez menyatakan bahwa Macron bertindak seperti koloni Prancis, “Mengesampingkan krisis internalnya dan kegagalan internasional, dan bertindak seolah-olah Lebanon adalah koloni Prancis, berbicara tentang perubahan rezim, kontrak politik baru, dan Lebanon baru,” ujarnya dikutip oleh Middle East Monitor.
Fayez menambahkan dalam tweetnya, “Seolah-olah Prancis sedang berinvestasi dalam bencana Beirut, untuk memposisikan dirinya kembali di wilayah di mana perannya telah sangat menurun.”
Sejarawan Palestina yang berbasis di Inggris Bashir Nafie juga berkicau: “Prancis sudah lama tidak menyaksikan seorang presiden yang tidak mampu mengekang ambisi imperialisnya seperti Emmanuel Macron.”
“Pria itu tanpa malu-malu mengumumkan bahwa dia sedang dalam proses menetapkan kontrak baru untuk kehidupan politik Lebanon, dan dia berperilaku selama kunjungan singkatnya ke Beirut yang dilanda bencana seolah-olah Lebanon masih menjadi koloni Prancis,” tambah Nafie.
Sementara, aktivis Yaman Yamani Bin Islam Al-Salmi berkica, “Kita hidup di abad ke-21, dan dunia telah menjadi sebuah desa. Era kolonialisme telah lama berlalu, kecuali dalam mentalitas Presiden Prancis Macron.”
Al-Salmi menegaskan: “[Macron] bertindak dan menyatakan perubahan politik, sosial, dan ekonomi di Lebanon, seolah-olah Lebanon masih merupakan koloni Prancis atau perkebunan miliknya.”
Seorang pengguna Twitter Mesir bernama Noureddine menyatakan: “Macron berbicara tentang Lebanon baru dan ekonomi yang lebih baik seolah-olah Lebanon adalah koloni Prancis. Situasinya dihitung jauh melampaui emosi. ”
Banya pengguna Twitter yang kemudian mengejek Macron dengan menambahkan “Bonaparte” ke belakang namanya, merujuk pada pemimpin kolonial Prancis di awal abad 19, Napoleon Bonaparte.
Sementara itu, hampir 60.000 orang justru menandatangani petisi yang menyerukan agar Lebanon ditempatkan di bawah mandat Prancis selama 10 tahun ke depan. Petisi tersebut menyerukan pengenaan mandat Prancis karena krisis politik dan ekonomi saat ini, yang dianggap akibat kesalahan elit penguasa.
“Pejabat Lebanon dengan jelas menunjukkan ketidakmampuan total untuk mengamankan dan mengelola negara,” kata petisi tersebut. “Dengan sistem yang gagal, korupsi, terorisme dan milisi, negara baru saja menghembuskan nafas terakhir. Kami percaya Lebanon harus kembali di bawah mandat Prancis untuk membangun pemerintahan yang bersih dan tahan lama.”
Lebanon sedang menderita krisis ekonomi terburuk dalam sejarah negara itu dan sedang berjuang untuk memerangi pandemi virus korona. Bagi banyak orang, ledakan hari Selasa adalah pukulan terakhir. Ketika 2.750 ton amonium nitrat meledak – disimpan dengan tidak aman di pelabuhan Beirut selama enam tahun – ledakan itu menghancurkan kota, menewaskan sedikitnya 145 orang dan melukai ribuan lainnya.
Amonium nitrat tiba di Beirut pada 2013 di atas kapal kargo berbendera Moldavan yang berhenti tak terjadwal karena masalah teknis. Kepala bea cukai pelabuhan kemudian memohon kepada “hakim masalah mendesak” untuk mengekspor kembali atau menjual bahan peledak, menurut Associated Press (AP), tetapi permohonan itu tidak didengar.
Pada hari Rabu, pemerintah Lebanon mengumumkan penyelidikan lima hari atas ledakan tersebut. Namun, mantan pemimpin partai, kepala pemerintahan sebelumnya dan mufti agung Lebanon menyerukan penyelidikan internasional.
Ledakan ini memperdalam keluhan negara yang telah menderita akibat krisis ekonomi yang keras dan polarisasi politik yang parah selama berbulan-bulan, dalam situasi rumit di mana partai-partai regional dan internasional saling tumpang tindih.
Prancis menjajah Lebanon antara 1920 dan 1943 setelah Perang Dunia I, sesuai dengan perpecahan yang diberlakukan oleh Perjanjian Sykes-Picot yang mengesahkan sistem mandat atas wilayah yang dikuasai Kesultanan Utsmani.*
