Hidayatullah.com–Pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, mengunjungi ibu kota Qatar untuk membahas perkembangan terbaru di Palestina, lapor The New Arab. Kunjungan itu dilakukan di tengah serangkaian perjanjian normalisasi Arab dengan ‘‘Israel’’, yang terbaru diumumkan oleh Maroko pada Kamis.
Kesepakatan yang ditengahi AS mengikuti langkah serupa dari Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan dalam beberapa bulan terakhir. Perdana Menteri ‘‘Israel’’ Benjamin Netanyahu mengatakan kantor penghubung akan dibuka kembali di Tel Aviv dan Rabat, yang ditutup Maroko pada tahun 2000 pada awal pemberontakan Palestina kedua, dan hubungan diplomatik penuh akan dibangun “secepat mungkin”.
Maroko mengkonfirmasi kesepakatan itu, dengan mengatakan Raja Muhammad VI telah mengatakan kepada Presiden AS Donald Trump bahwa negaranya telah setuju untuk membangun hubungan diplomatik dengan ‘‘Israel’’ “dengan penundaan minimal”.
Pada hari Jum’at (11/12/2020), Amerika Serikat mengadopsi peta “resmi baru” Maroko yang mencakup wilayah sengketa Sahara Barat. “Peta ini adalah representasi nyata dari proklamasi berani Presiden Trump dua hari lalu – mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat,” kata Duta Besar David Fischer menurut pernyataan yang dilihat oleh AFP.
Dia kemudian menandatangani “peta resmi baru pemerintah AS tentang kerajaan Maroko” pada sebuah upacara di kedutaan AS di ibu kota Rabat. Peta itu akan disajikan kepada Raja Maroko Mohammad VI, tambahnya.
Baca Juga
Sahara Barat adalah bekas koloni Spanyol yang disengketakan dan terpecah, sebagian besar di bawah kendali Maroko, di mana ketegangan dengan Front Polisario pro-kemerdekaan telah membara sejak tahun 1970-an. Sementara itu, Qatar tetap teguh dalam pendiriannya terhadap normalisasi sejak kesepakatan pertama kali diumumkan pada Agustus.
Menteri Luar Negeri Qatar Muhammad bin Abdulrahman Al Thani telah berulang kali membuat pernyataan yang mengecam langkah tersebut tanpa mencapai hak bagi warga Palestina. Pada November, FM mengatakan negara-negara Arab yang normal dengan ‘‘Israel’’ telah merusak upaya untuk menjadi negara Palestina.
“Saya pikir lebih baik memiliki front persatuan (Arab) untuk menempatkan kepentingan Palestina (pertama) untuk mengakhiri pendudukan (‘‘Israel’’),” Menteri Luar Negeri Qatar Syaikh Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani mengatakan pada Forum Keamanan Global online.
Dia mengatakan langkah itu bukan untuk kepentingan upaya bersama Arab untuk membuat ‘‘Israel’’ bernegosiasi dengan Palestina dan menyelesaikan konflik puluhan tahun antara kedua belah pihak. Namun, bagi negara-negara yang menjalin hubungan, “pada akhirnya terserah mereka untuk memutuskan apa yang terbaik untuk negara mereka”, tambahnya.
Doha memelihara beberapa hubungan dengan ‘‘Israel’’ dalam hal-hal yang menyangkut Palestina, seperti kebutuhan kemanusiaan atau proyek pembangunan, katanya. Qatar mendukung solusi dua negara dengan Yerusalem Timur (Baitul Maqdis) sebagai ibu kota negara Palestina, pernyataan yang ditegaskan oleh menteri luar negeri.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
