Hidayatullah.com — Kementerian Wakaf Mesir telah melarang semua buku yang berhubungan dengan “ekstremisme” dan Ikhwanul Muslimin. Pemerintah menuntut literatur tersebut dikeluarkan dari perpustakaan masjid di seluruh negeri dalam dua minggu ke depan, lansir Middle East Eye.
Mohammed Mokhtar Gomaa, menteri wakaf, juga mengatakan bahwa komite akan dibentuk yang akan menilai buku-buku yang saat ini ada di masjid-masjid serta literatur yang diperbolehkan di dalamnya.
Gomaa menyatakan bahwa akan ada konsekuensi bagi pejabat yang tidak mematuhi perintah, memperingatkan bahwa para pemimpin masjid harus berjanji untuk tidak mengizinkan buku apa pun di masjid tanpa izin sebelumnya dari kantor Administrasi Umum Bimbingan Agama.
Langkah itu dilakukan di tengah model untuk “melawan ekstremisme” di negara itu, yang melibatkan kementerian yang mengawasi pembangunan masjid serta mengawasi konten yang dapat dianggap sebagai “ekstremis”.
Kepala sektor keagamaan di kementerian, Hisham Abdelaziz, menegaskan kembali bahwa buku, majalah, dan publikasi yang ditemukan di masjid akan diperiksa ulang untuk memastikan bahwa mereka tidak menganut ideologi terlarang atau milik kelompok terlarang.
Baca Juga
Menurut media lokal, pernyataan yang dikeluarkan mengatakan bahwa siapa pun yang tidak mematuhi peraturan baru akan dirujuk untuk penyelidikan.
Gaber Tayee, wakil menteri kementerian, juga mengatakan bahwa buku dan publikasi tertentu akan ditargetkan dalam upaya tersebut.
“Setiap buku yang ditulis oleh seorang Salafi, anggota Ikhwanul Muslimin atau Gamaa Islamiya akan dihapus,” katanya.
Penumpasan Oposisi
Ikhwanul Muslimin secara luas dianggap sebagai kelompok oposisi terbesar Mesir.
Namun, bersama dengan kelompok oposisi sekuler, sebagian besar telah dihancurkan sejak Presiden Abdel Fattah el-Sisi berkuasa setelah menggulingkan pendahulunya yang berafiliasi dengan Ikhwanul, Mohamed Morsi, dalam kudeta militer pada 2013.
Ribuan anggotanya telah ditahan, dibunuh, atau dipaksa tinggal di pengasingan karena takut akan penganiayaan di dalam negeri sejak kelompok itu dilarang dan dinyatakan sebagai organisasi teroris.
Sisi, yang menjabat sebagai menteri pertahanan Morsi, telah dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia mengawasi pembunuhan massal terburuk warga sipil dalam sejarah modern Mesir, setelah pembubaran mematikan pada 2013 dari aksi duduk memprotes kudeta terhadap pemimpin pertama yang terpilih secara demokratis di negara itu.
Jenderal yang menjadi presiden, bagaimanapun, telah membenarkan tindakan keras itu sebagai bagian dari apa yang disebutnya “perang melawan teror”, sambil menyangkal bahwa negara itu memiliki tahanan politik.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
