Hidayatullah.com — Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani telah mengunjungi ibu kota Afghanistan, Kabul. Dia bertemu Mullah Mohammad Hassan Akhund, penjabat Perdana Menteri dalam pemerintahan baru Taliban, lansir Al Jazeera.
Dia juga bertemu pada hari Ahad (12/09/2021) dengan mantan Presiden Hamid Karzai serta Abdullah Abdullah, kepala Dewan Rekonsiliasi Nasional saat dia mendorong partai dan kelompok Afghanistan untuk terlibat dalam rekonsiliasi nasional.
Ini adalah kunjungan tingkat tertinggi oleh seorang pejabat sejak penarikan militer Amerika Serikat dari Afghanistan. Al Thani bertemu dengan sejumlah pejabat di pemerintahan baru, termasuk menteri luar negeri dan wakilnya.
Para pejabat membahas situasi politik saat ini dan upaya yang dilakukan Qatar saat ini untuk mendukung rakyat Afghanistan.
Taliban merilis foto-foto pertemuan Al Thani dengan Akhund, sementara foto-foto dirinya dengan mantan Karzai beredar di media sosial.
Baca Juga
Qatar dianggap sebagai salah satu negara dengan pengaruh paling besar atas Taliban, yang menguasai Afghanistan bulan lalu ketika pasukan AS bersiap untuk akhirnya mundur dari negara itu setelah 20 tahun.
Ini memainkan peran penting dalam pengangkutan udara besar-besaran yang dipimpin AS terhadap warganya sendiri, warga negara Barat lainnya, dan warga Afghanistan yang membantu negara-negara Barat.
Ini juga mendukung puluhan ribu warga Afghanistan yang dievakuasi pada minggu-minggu terakhir pendudukan pimpinan AS saat mereka diproses sebelum menuju ke negara lain.
Donor asing yang dipimpin oleh AS menyediakan lebih dari 75 persen pengeluaran publik untuk pemerintah Afghanistan yang hancur ketika AS menarik pasukannya setelah 20 tahun di negara itu.
Pemerintahan Presiden Joe Biden telah mengatakan terbuka untuk menyumbangkan bantuan kemanusiaan tetapi mengatakan bahwa setiap jalur kehidupan ekonomi langsung, termasuk mencairkan aset bank sentral, akan bergantung pada tindakan Taliban termasuk memungkinkan perjalanan yang aman bagi orang-orang untuk pergi.
Dana Moneter Internasional juga telah memblokir Taliban dari mengakses sekitar $ 440 juta dalam cadangan darurat baru.
“Taliban mencari legitimasi dan dukungan internasional. Pesan kami sederhana: legitimasi dan dukungan apa pun harus diperoleh,” kata diplomat senior AS Jeffrey DeLaurentis kepada Dewan Keamanan.
Belum ada negara yang secara resmi mengakui pemerintahan baru Taliban – dan hanya tiga negara yang mengakuinya selama pemerintahan pertama kelompok itu dari tahun 1996-2001.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
