Hidayatullah.com– Mengambil pelajaran dari pandemi Covid-19, negara-negara anggota setuju untuk mengubah pendanaan World Health Organization.
Hari Selasa (24/5/2022) disepakati badan kesehatan dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu akan diberi kebebasan lebih longgar untuk menggunakan dana pada program-program yang menjadi prioritasnya. Dengan harapan WHO akan lebih kuat dan gesit saat merespons krisis kesehatan global.
Perubahan itu akan memberi WHO aliran pendapatan yang lebih stabil dan kontrol atas porsi yang jauh lebih besar dari dana yang mengalir melalui kantor pusatnya di Jenewa.
“Ini adalah momen bersejarah,” kata Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam World Health Assembly, pertemuan tahunan negara-negara anggota yang berfungsi sebagai badan pembuat keputusan organisasi itu.
“Ini akan memberi kami platform pendanaan yang dapat diprediksi dan berkelanjutan untuk melaksanakan program jangka panjang di berbagai negara,” kata Tedros, yang hari Selasa terpilih kembali untuk memimpin WHO, seperti dikutip AFP.
Baca Juga
“Pandemi [Covid-19] tidak hanya menunjukkan mengapa dunia membutuhkan WHO, tetapi juga mengapa dunia membutuhkan WHO yang lebih kuat, berdaya, dan dibiayai secara berkelanjutan,” kata Tedros kepada World Health Assembly.
Negara-negara anggota, terdiri dari 194 negara dan organisasi nonpemerintah, saat ini menyalurkan sebagian besar uang mereka ke dalam proyek-proyek kesehatan jangka pendek yang mereka pilih sendiri, yang dapat berfluktuasi.
Biaya keanggotaan itu dihitung menurut assessed contribution, perbandingan kekayaan dan populasi negara bersangkutan. Jumlah totalnya kurang dari seperlima pendanaan WHO.
Kontribusi biaya keanggotaan kontribusi terbesar saat ini berasal dari Amerika Serikat ($219 juta), Cina ($115 juta), Jepang ($82 juta), Jerman ($58 juta) dan Inggris ($44 juta).
Sebagian besar pendanaan saat ini datang melalui “kontribusi sukarela” dari negara-negara anggota dan donor, yang ditujukan untuk program-program yang ditentukan oleh mereka sendiri. Oleh karena itu, WHO memiliki keterbatasan ketika menanggapi krisis seperti Covid-19, perang di Ukraina, dan keadaan darurat kesehatan lainnya.
Sekarang, anggota WHO akan memberikan separuh kontribusinya langsung sebagai iuran keanggotaan, sehingga organisasi itu memiliki fleksibilitas lebih baik. Porsi iuran keanggotaan akan naik menjadi 50 persen paling lambat pada siklus anggaran 2030-2031.
Sebagai imbal-baliknya, WHO diharapkan untuk melakukan reformasi, termasuk menuju transparansi yang lebih besar dalam hal pembiayaan dan perekrutannya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
