Hidayatullah.com–Presiden Prancis Emmanuel Macron telah memberi waktu dua minggu kepada Dewan Ibadah Muslim Prancis (CFCM) untuk menyusun piagam “nilai-nilai republik”. Patokan yang diharapkan dipatuhi oleh organisasi anggotanya dan afiliasinya, di tengah perselisihan mengenai tempat Islam di negara itu, Middle East Eye melaporkan.
Setelah serangan mematikan dan dalam upaya untuk mengatasi “ekstremisme”, Macron melakukan upaya untuk memusatkan pembentukan dan akreditasi para pemimpin agama Muslim di negara tersebut. Rencananya telah dikritik oleh beberapa komunitas Muslim di Prancis dan luar negeri.
Dalam pertemuan pada Rabu (18/11/2020) malam dengan sejumlah pemimpin Muslim Prancis, termasuk presiden CFCM Mohammed Moussaoui dan Chems-Eddine Hafiz, rektor Masjid Paris, Macron menugaskan badan Muslim nasional untuk mengajukan draf piagam.
“Ini bersejarah,” demikian pernyataan dari presiden yang dikutip oleh media Prancis. Ini telah menjadi diskusi selama beberapa dekade.
Atas permintaan presiden, piagam baru harus mencakup pengakuan atas “nilai-nilai Republik”, menetapkan bahwa Islam di Prancis adalah agama dan bukan gerakan politik, dan mengakhiri keterlibatan asing di masjid-masjid Prancis.
Baca Juga
Menurut AFP, Macron meminta beberapa federasi Muslim di negara itu untuk “menghapus ambiguitas”.
“Saya menaruh kepercayaan saya pada Anda dan Anda terikat pada kepercayaan saya,” kata Macron kepada anggota CFCM pada hari Rabu (18/11/2020). “Jika beberapa tidak menandatangani piagam ini, kami akan menarik konsekuensi dari itu.”
Macron dilaporkan mendapat proposal dari CFCM untuk pembentukan Dewan Imam Nasional, yang dilaporkan akan membuat rencana dalam waktu enam bulan untuk mengakreditasi para imam di negara itu, menurut pernyataan dari Istana Elysee.
Dibuat pada tahun 2003 di bawah menteri dalam negeri Nicolas Sarkozy, CFCM adalah federasi organisasi keagamaan Muslim di Prancis. Meskipun telah menjadi lawan bicara utama pemerintah sehubungan dengan masalah-masalah Islam terorganisir di Prancis, ia tidak secara resmi berusaha untuk mewakili Muslim Prancis.
Tidak seperti agama seperti Katolik atau Gereja Ortodoks Yunani, Islam tidak memiliki kepemimpinan yang terpusat, yang kemungkinan besar akan mempersulit upaya Prancis untuk mengkonsolidasikan pelatihan dan akreditasi para pemimpin komunitas agama.
Meskipun tingkat kualifikasi yang diharapkan dari para imam mungkin berbeda dari satu negara atau daerah ke negara lain, pada praktiknya individu yang cukup berpengetahuan dapat memimpin doa dan upacara keagamaan tanpa pelatihan formal.
Dewan Imam Nasional yang direncanakan dilaporkan akan membutuhkan tingkat kualifikasi yang berbeda – termasuk kefasihan dalam bahasa Prancis dan gelar universitas – tergantung pada apakah seseorang memimpin doa, memberikan khutbah atau terlibat dalam berbicara di depan umum.
Masih belum jelas konsekuensi apa yang akan dihadapi para imam dan organisasi yang tidak mematuhi piagam di masa depan. Namun, AFP melaporkan bahwa di bawah dewan nasional yang direncanakan, para imam akan menerima jenis kartu akreditasi yang dapat diberikan atau dicabut berdasarkan keterikatan mereka pada piagam.
Pada awal Oktober, Macron memicu kontroversi dalam pidatonya yang menyebut Islam sebagai “agama dalam krisis” dan berjanji untuk menindak tuduhan “separatisme” Muslim.
Sejak itu, rencana Paris semakin intensif menyusul pembunuhan seorang guru sekolah dan serangan di kota Nice yang menewaskan tiga orang pada bulan yang sama.
Rancangan undang-undang tentang “separatisme” diharapkan akan diajukan ke kabinet pada 9 Desember.
Macron telah mengindikasikan bahwa dia menargetkan sekitar 300 imam dari negara-negara seperti Turki, Maroko, dan Aljazair yang saat ini bekerja di Prancis untuk meninggalkan negara itu dalam waktu empat tahun.
Ketegangan atas “politik Islam”, ekstremisme, dan kebebasan berbicara telah menyebar ke luar perbatasan Prancis dalam beberapa bulan terakhir.
Samuel Paty, guru sekolah yang dipenggal pada bulan Oktober, dibunuh oleh seorang pengungsi Muslim berusia 18 tahun asal Chechnya setelah menunjukkan kepada murid-muridnya kartun Nabi Muhammad dalam pelajaran tentang kebebasan berbicara.
Pembelaan pemerintah selanjutnya terhadap kartun-kartun itu mendorong Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang berselisih dengan Macron atas beberapa masalah, untuk menyerukan boikot barang-barang Prancis.
Demonstrasi juga terjadi di seluruh dunia Muslim yang mengecam sikap Prancis terhadap Islam.
Sementara itu, beberapa advokat di Prancis khawatir bahwa negara itu telah lama berfokus pada agama Islam menyebabkan konflik antara Muslim dan ekstremisme kekerasan, sementara gagal menghentikan – atau memperburuk – yang terakhir.
Mereka mengatakan hal itu mendorong diskriminasi dan Islamofobia, serta menyalahgunakan dan salah menafsirkan konsepsi Prancis tentang sekularisme – laicite.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
