Hidayatullah.com–China dengan sengaja mengeluarkan kebijakan pengendalian kelahiran untuk mengurangi 2,6 juta hingga 4,5 juta kelahiran di antara Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang selatan dalam waktu 20 tahun. Jumlah tersebut mewakili hingga sepertiga dari perkiraan minoritas di wilayah tersebut, menurut sebuah analisis baru oleh peneliti Jerman, Daily Sabah melansir.
Laporan tersebut, dibagikan secara eksklusif dengan Reuters sebelum publikasi, juga mencakup penelitian yang sebelumnya tidak dilaporkan yang dihasilkan oleh akademisi dan pejabat China tentang maksud Beijing di balik kebijakan pengendalian kelahiran di Xinjiang, di mana data resmi menunjukkan tingkat kelahiran telah turun 48,7% antara tahun 2017 dan 2019.
Penelitian Adrian Zenz muncul di tengah meningkatnya seruan di antara beberapa negara Barat untuk penyelidikan apakah tindakan China di Xinjiang merupakan genosida, tuduhan yang dibantah keras oleh Beijing.
Penelitian Zenz adalah analisis peer-review pertama dari dampak populasi jangka panjang dari tindakan keras multi-tahun Beijing di wilayah barat. Kelompok hak asasi, peneliti dan beberapa penduduk mengatakan kebijakan tersebut termasuk pembatasan kelahiran yang baru diberlakukan pada Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya, pemindahan pekerja ke daerah lain dan penahanan sekitar 1 juta penduduk Uyghur dan etnis minoritas lainnya dalam jaringan kamp.
“Ini (penelitian dan analisis) benar-benar menunjukkan maksud di balik rencana jangka panjang pemerintah China untuk populasi Uighur,” kata Zenz kepada Reuters. Pemerintah Cina belum mengumumkan target resmi apa pun untuk mengurangi proporsi Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang.
Baca Juga
Tetapi berdasarkan analisis data kelahiran resmi, proyeksi demografis, dan rasio etnis yang diusulkan oleh akademisi dan pejabat Tiongkok, Zenz memperkirakan kebijakan Beijing dapat meningkatkan populasi Tionghoa Han yang dominan di Xinjiang selatan menjadi sekitar 25% dari 8,4% saat ini. “Tujuan ini hanya dapat dicapai jika mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan, yang secara drastis menekan angka kelahiran (Uyghur),” kata Zenz.
China sebelumnya mengatakan penurunan tingkat kelahiran etnis minoritas saat ini disebabkan oleh penerapan penuh kuota kelahiran yang ada di kawasan itu serta faktor pembangunan, termasuk peningkatan pendapatan per kapita dan akses yang lebih luas ke layanan keluarga berencana.
“Yang disebut ‘genosida’ di Xinjiang adalah omong kosong belaka,” kata Kementerian Luar Negeri China kepada Reuters dalam sebuah pernyataan. “Ini adalah manifestasi dari motif tersembunyi pasukan anti-China di Amerika Serikat dan Barat dan manifestasi dari mereka yang menderita Sinofobia.”
Data resmi menunjukkan penurunan tingkat kelahiran Xinjiang antara 2017 dan 2019 “tidak mencerminkan situasi sebenarnya” dan tingkat kelahiran Uyghur tetap lebih tinggi daripada orang etnis Han di Xinjiang, kementerian menambahkan.
Penelitian baru membandingkan proyeksi populasi yang dilakukan oleh para peneliti yang berbasis di Xinjiang untuk Akademi Ilmu Pengetahuan China yang dikelola pemerintah berdasarkan data sebelum tindakan keras, dengan data resmi tentang tingkat kelahiran dan apa yang Beijing gambarkan sebagai langkah-langkah “optimasi populasi” untuk etnis minoritas Xinjiang yang diperkenalkan sejak 2017. Ditemukan populasi etnis minoritas di Xinjiang selatan yang didominasi Uighur akan mencapai antara 8,6-10,5 juta pada tahun 2040 di bawah kebijakan pencegahan kelahiran yang baru.
Itu dibandingkan dengan 13,14 juta yang diproyeksikan oleh para peneliti China menggunakan data sebelum kebijakan kelahiran yang diterapkan dan populasi saat ini sekitar 9,47 juta. Zenz, seorang peneliti independen di Victims of Communism Memorial Foundation, sebuah organisasi nirlaba bipartisan, yang berbasis di Washington. Dia sebelumnya telah dikutuk oleh Beijing karena penelitiannya yang kritis terhadap kebijakan China dalam menahan penduduk Uighur, transfer tenaga kerja massal dan pengurangan kelahiran di Xinjiang.
Kementerian luar negeri China menuduh Zenz “menyesatkan” orang dengan data dan, sebagai tanggapan atas pertanyaan Reuters, mengatakan “kebohongannya tidak layak disangkal”. Penelitian Zenz diterima untuk dipublikasikan oleh Central Asian Survey, jurnal akademik triwulanan, setelah peer review pada 3 Juni.
Reuters berbagi penelitian dan metodologi dengan lebih dari selusin ahli dalam analisis populasi, kebijakan pencegahan kelahiran dan hukum hak asasi manusia internasional, yang mengatakan bahwa analisis dan kesimpulannya masuk akal. Beberapa ahli memperingatkan bahwa proyeksi demografis selama beberapa dekade dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terduga.
Pemerintah Xinjiang belum secara terbuka menetapkan kuota etnis resmi atau tujuan ukuran populasi untuk populasi etnis di Xinjiang Selatan, dan kuota yang digunakan dalam analisis didasarkan pada angka yang diusulkan dari pejabat dan akademisi China.
‘Akhiri Dominasi Penduduk Muslim Uighur’
Langkah untuk mencegah kelahiran di antara Muslim Uighur dan minoritas lainnya sangat kontras dengan kebijakan kelahiran China yang lebih luas. Pekan lalu, Beijing mengumumkan pasangan menikah dapat memiliki tiga anak, naik dari dua, perubahan kebijakan terbesar sejak kebijakan satu anak dihapus pada 2016 sebagai tanggapan atas populasi China yang menua dengan cepat. Pengumuman itu tidak memuat referensi ke kelompok etnis tertentu.
Sebelum itu, langkah-langkah secara resmi membatasi kelompok etnis Han mayoritas dan kelompok minoritas termasuk Uighur menjadi dua anak – tiga di daerah pedesaan. Namun, Uighur dan etnis minoritas lainnya secara historis sebagian dikecualikan dari batas kelahiran tersebut sebagai bagian dari kebijakan preferensial yang dirancang untuk menguntungkan komunitas minoritas.
Beberapa penduduk, peneliti dan kelompok hak asasi mengatakan aturan yang baru diberlakukan sekarang secara tidak proporsional berdampak pada minoritas Islam, yang menghadapi penahanan karena melebihi kuota kelahiran, daripada denda seperti di tempat lain di China.
Dalam catatan Partai Komunis yang bocor pada tahun 2020, juga dilaporkan oleh Zenz, sebuah kamp pendidikan ulang di daerah Karakax Xinjiang selatan mencantumkan pelanggaran kelahiran sebagai alasan penahanan dalam 149 kasus dari 484 yang dirinci dalam daftar. China menyebut daftar itu sebagai “rekayasa”.
Kuota kelahiran untuk etnis minoritas telah diberlakukan secara ketat di Xinjiang sejak 2017, termasuk meskipun pemisahan pasangan menikah, dan penggunaan prosedur sterilisasi, alat kontrasepsi (IUD) dan aborsi, tiga orang Uighur dan satu pejabat kesehatan di Xinjiang mengatakan kepada Reuters.
Dua orang Uyghur mengatakan mereka memiliki anggota keluarga langsung yang ditahan karena memiliki terlalu banyak anak. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi penahanan tersebut. “Itu bukan pilihan,” kata pejabat yang berbasis di Xinjiang selatan, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan dari pemerintah setempat.
“Semua orang Uighur harus mematuhi … itu adalah tugas yang mendesak.” Pemerintah Xinjiang tidak menanggapi permintaan komentar tentang apakah batasan kelahiran diberlakukan lebih ketat terhadap Uighur dan etnis minoritas lainnya. Pejabat Xinjiang sebelumnya mengatakan semua prosedur bersifat sukarela. Namun, di beberapa bagian Xinjiang, di mana Muslim Uighur adalah kelompok etnis mayoritas, tingkat kelahiran turun 50,1% pada 2019, misalnya, dibandingkan dengan penurunan 19,7% di kabupaten mayoritas etnis Han, menurut data resmi yang dikumpulkan oleh Zenz.
Laporan Zenz mengatakan analisis yang diterbitkan oleh akademisi dan pejabat yang didanai negara antara 2014 dan 2020 menunjukkan penerapan ketat kebijakan didorong oleh masalah keamanan nasional dan dimotivasi oleh keinginan untuk melemahkan populasi Muslim Uighur, meningkatkan migrasi Han dan meningkatkan loyalitas kepada penguasa. Partai Komunis. Misalnya, 15 dokumen yang dibuat oleh akademisi dan pejabat yang didanai negara yang dipamerkan dalam laporan Zenz termasuk komentar dari pejabat Xinjiang dan akademisi yang berafiliasi dengan negara yang merujuk pada perlunya meningkatkan proporsi penduduk Han dan mengurangi rasio Uighur atau menggambarkan tingginya konsentrasi Uighur sebagai ancaman bagi stabilitas sosial.
“Masalah di Xinjiang selatan terutama adalah struktur populasi yang tidak seimbang … proporsi populasi Han terlalu rendah,” Liu Yilei, seorang akademisi dan wakil sekretaris jenderal komite Partai Komunis Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, sebuah badan pemerintah dengan otoritas administratif di wilayah tersebut.
Liu berbicara pada simposium Juli 2020, yang diterbitkan di situs web Universitas Xinjiang. Xinjiang harus “mengakhiri dominasi kelompok Uighur,” kata Liao Zhaoyu, dekan institut sejarah perbatasan dan geografi di Universitas Tarim Xinjiang pada tahun 2015, tak lama sebelum kebijakan kelahiran dan program interniran yang lebih luas diberlakukan secara penuh. Kementerian luar negeri tidak mengomentari pernyataan mereka, atau maksud di balik kebijakan tersebut.
Niat untuk Menghancurkan?
Zenz dan ahli lainnya menunjuk pada Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, yang mencantumkan pencegahan kelahiran yang menargetkan kelompok etnis sebagai tindakan yang dapat memenuhi syarat sebagai genosida.
Pemerintah Amerika Serikat dan parlemen di negara-negara termasuk Inggris dan Kanada telah menggambarkan pencegahan kelahiran China dan kebijakan penahanan massal Muslim Uighur di Xinjiang sebagai genosida. Namun, beberapa akademisi dan politisi mengatakan tidak ada cukup bukti niat Beijing untuk menghancurkan populasi etnis sebagian atau seluruhnya untuk memenuhi ambang batas penentuan genosida.
Tidak ada tuntutan pidana formal yang diajukan terhadap pejabat China atau Xinjiang karena kurangnya bukti yang tersedia, dan wawasan tentang kebijakan di wilayah tersebut. Pejabat penuntut juga akan rumit dan membutuhkan bukti yang tinggi. Selain itu, China bukan merupakan pihak di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), pengadilan internasional teratas dengan wewenang untuk menuntut genosida dan kejahatan serius lainnya, dan yang hanya dapat membawa tindakan terhadap negara-negara dalam yurisdiksinya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
