Hidayatullah.com–Fraksi-fraksi di Komisi B Sidang Tahunan (ST) MPR 2003 cenderung ingin mempertahankan Tap MPR mengenai larangan ajaran komunis dan rehabilitasi nama baik presiden pertama Indonesia Soekarno. Dalam pengantar musyawarah di Komisi B, mayoritas fraksi cenderung menginginkan Tap MPRS No XXXIII/MPRS/1997 mengenai Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno dan Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme tetap dipertahankan. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), misalnya, menilai Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/ 1967 tidak perlu dicabut. “MPR tidak perlu mencabut Tap MPRS ini karena soal rehabilitasi nama baik merupakan kewenangan pejabat presiden, bukan MPR,” kata juru bicara FPPP Jamaluddin Yusuf. Senada dengan itu, Fraksi Partai Golkar (FPG) juga berkeberatan oleh rencana pencabutan Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang PKI dan larangan penyebaran ajaran komunis. “Gerakan komunisme telah menimbulkan luka sejarah bagi bangsa Indonesia,” kata juru bicara FPG Darius Iskak. Ajaran komunisme, bagi FPG, tidak sesuai – bahkan bertentangan – dengan ideologi Pancasila. “Karena itu, FPG menghendaki agar Tap MPR yang mengatur tentang masalah ini tetap dipertahankan untuk berlaku terus,” kata Darius. Sebelumnya, Ketua Fraksi TNI/Polri MPR Slamet Supriyadi menilai Tap MPRS yang terkait dengan sejarah bangsa Indonesia tidak perlu dikenai tindakan hukum lebih lanjut karena umumnya bersifat einmalig atau sudah selesai dilaksanakan. Dia juga menguraikan, ada tiga Tap MPRS yang tidak perlu dikenai tindakan hukum lebih lanjut ini. Ketiganya adalah Tap MPRS No IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden (Supersemar), Tap MPRS No XXXIII/MPRS/1967, Tap MPRS No XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Tap MPRS No IX/MPRS/1966. “Kami tegaskan bahwa ketiga Tap MPRS itu mestinya dimasukkan ke Pasal 8 Rancangan Ketetapan MPR yang dibahas di Komisi B karena sudah einmalig atau final dan sudah dilaksanakan,” kata Slamet. Slamet kembali menekankan bahwa bagaimanapun tidak mungkin MPR sekarang membatalkan soal-soal yang menjadi sejarah bangsa Indonesia. Dia mencontohkan Tap MPRS No XLIII/ MPRS/ 1968 tentang Penjelasan Tap MPRS No IX/MPRS/ 1966 yang memiliki hubungan mandat antara Presiden Soekarno kepada Soeharto. Beberapa hari lalu, menjelang dimulainya Sidang Umum MPR tahun 2003, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI) berupaya keras meminta MPR mencabut Tap MPRS tentang komunisme yang isinya terkait dengan citra politik mantan Presiden Soekarno. Empat Tap MPRS yang diusulkan F-PDIP dicabut dengan ketentuan masing-masing adalah: Tap MPRS No IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS RI, Tap MPRS No XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, Tap MPRS No XLIII/MPRS/1968 tentang Penjelasan Tap MPRS No IX/MPRS/1966, dan Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara RI bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Maxisme-Leninisme. Satu-satunya fraksi yang menghendaki Tap No XXIX/MPRS/1966 ini dicabut dengan ketentuan masing-masing adalah Fraksi Utusan Golongan, sedangkan F-Reformasi, dan F-Bulan Bintang menyarankan agar tap tersebut dikategorikan sebagai tap yang einmalig (final). Anggota F-PDIP yang turut membahas rancangan pengategorian 139 Tap- tap MPRS/MPR itu, Permadi, mengatakan fraksinya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan citra Bung Karno. (sk/mi/cha)
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
