Hidayatullah.com–Mantan Direktur Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) ini mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Jakarta, Senin kemarin. “Saya diberitahu agar tidak memberi komentar lagi. Komentar saya dianggap merugikan SBY,” kata Manullang. Namun, doktor sosiologi politik lulusan Universitas Mainz, Jerman itu menolak permintaan tersebut dan bersikukuh terus memberi komentar sejauh ia mengetahui fakta-faktanya. Ketika didesak siapa orang SBY yang mendatanginya, Manullang hanya terkekeh sembari meminta menanyakan ke orang dekatnya yang ketika itu juga ikut pertemuan di Ambhara. “Ada tiga jenderal yang mendatangi Pak Manullang. Dua orang sudah purnawirawan dan seorang lagi masih aktif,” kata orang tersebut. Menurut Manullang, dirinya memahami mengapa pernyataannya di media massa membuat orang-orang dekat SBY seperti kebakaran jenggot, karena khawatir informasi yang negatif mengenai SBY bisa membuat SBY tidak memperoleh dukungan siginifikan dari kelompok Islam. Lebih jauh dia mengaku, pernyataannya di media massa juga memperoleh tanggapan dari sejumlah koleganya di luar negeri, seperti dari Eropa, Asia maupun Amerika. Menanggapi hal itu, salah satu anggota tim sukses SBY, Meyjen TNI (purn) Sjamsir Siregar membantah adanya jenderal yang mendatangi Manullang dan memintanya berhenti berkomentar. “Tidak benar ada orang-orang SBY memintanya stop berkomentar. Kalau betul sebutkan namanya, jangan hanya berkoar saja,” kata mantan Kepala Badan Intelijen ABRI itu. Sjamsir berpandangan, tudingan yang disampaikan Manullang bahwa SBY memperoleh bantuan dana dari AS hanyalah untuk mencari sensasi belaka. “Darimana itu dia tahu bantuan-bantuan. Sebutkan dong bukti-buktinya dan beberkan kepada publik. Jangan sekedar omong yang justru mengarah kepada fitnah,” katanya. Dengan nada tinggi Sjamsir menolak adanya sumbangan tersebut, bahkan SBY tidak pernah menerima satu sen pun bantuan dari AS. Seperti diketahui, sejumlah media nasional maupun lokal belum lama ini melansir analisa AC Manullang yang, antara lain, mengatakan AS melalui CIA, mendukung capres dari militer. Alasannya, karena militer dianggap mampu menjalankan ‘grand strategy global’ memberantas terorisme. “Sipil dianggap tidak mampu menindak tegas kelompok Islam radikal, yang oleh Amerika disebut sebagai geng teroris di Indonesia,” ujarnya. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) BI mensinyalir adanya dana jutaan dolar AS yang masuk ke salah satu pasangan capres-cawapres. Menurut catatan MIOL Kepala Staf TNI AS (KSAD) Jenderal Riamizard Ryacudu juga pernah mengingatkan bahwa puluhan ribu agen intelijen asing tersebar di seluruh pelosok Tanah Air menjelang Pemilu 2004. (Ant/media indonesia)