Hidayatullah.com–Ribuan orang di Kota Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin pagi (4/9), melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut percepatan eksekusi Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu. Aksi yang dipelopori Forum Solidaritas Perjuangan Umat Islam (FSPUI) Poso itu menyebabkan aktivitas pemerintahan, pendidikan dan perdagangan di kota ini lumpuh. Demikian sebagaimana dikutip Suara Pembaruan.
Massa berkumpul sejak pukul 08.00 pagi di halaman Masjid Agung Poso dan dengan membawa berbagai spanduk dan pamlet massa berjalan kaki me- nuju kantor DPRD, Pol- res dan Kejaksaan Negeri Poso.
Sepanjang jalan massa meneriakan yel-yel menuntut Tibo Cs segera dieksekusi. Massa menilai penundaan eksekusi Tibo Cs adalah sikap yang bertentangan dengan upaya penegakan hukum di Indonesia. Massa juga menolak adanya intervensi asing terhadap eksekusi Tibo Cs, dan pemerintah harus patuh terhadap hukum.
"Eksekusi Tibo Cs adalah keputusan hukum yang harus dihormati semua pihak. Karenanya penolakan terhadap eksekusi Tibo sama dengan perbuatan melawan hukum, dan jika ini dibiarkan akan sangat berakibat fatal bagi masa depan hukum di negeri ini," kata Koordinator Aksi dari Front Pembela Islam (FPI) Poso, Sugianto. Sehari sebelum aksi, beredar banyak selebaran di Poso yang meminta warga tidak melakukan aktivitas apa pun pada Senin ini dan diminta mendukung aksi massa sepenuhnya.
Menyusul selebaran tersebut, warga menjadi enggan beraktivitas. Para pegawai kantor banyak yang memilih tinggal di rumah, begitu juga anak-anak sekolah banyak yang diliburkan sehingga praktis aktivitas perkantoran dan pendidikan menjadi lumpuh. Di pasar-pasar tradisional, para pedagang juga tidak melakukan kegiatan jula beli, dan toko- toko banyak tutup. Di Pasar Sentral Poso, aktivitas perdagangan tidak ada sama sekali tapi massa semua ikut dalam aksi unjuk rasa.
Bupati Poso, Piet Inkiriwang mengatakan walaupun ada aksi unjuk rasa, namun di kantor Bupati Poso tetap ada aktivitas. "Kita tetap masuk kantor, dan tidak benar perkantoran lumpuh total," katanya.
Baca Juga
Ia menyatakan menghormati aspirasi massa menuntut Tibo Cs dieksekusi, dan sebagai bupati ia menyerahkan sepenuhnya masalah ini pada proses penegakan hukum. Sampai berita ini diturunkan massa sedang berorasi di kantor DPRD Poso dan selanjutnya akan menuju Polres dan Kejaksaan Negeri Poso.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi berpendapat, hukuman mati bagi pelaku kasus narkoba dan kasus pembunuhan dalam hukum nasional masih diperlukan karena di dalam hukuman itu terdapat perlindungan bagi kehidupan orang lain. Yang mesti dibela dan dijaga seharusnya hak asasi kehidupan orang yang dibunuh atau pun orang yang tidak menggunakan narkoba, bukan kehidupan orang yang membunuh atau pemilik (pabrik) narkoba.
"Karenanya, jika ada putusan hukuman mati terhadap seseorang, maka kepada semua pihak harus bertindak jujur dan adil. Jangan kepada Tibo minta tidak dieksekusi walau pun sudah membunuh orang pada kerusuhan Poso, lalu terhadap Amrozi yang juga membunuh orang pada peristiwa teror bom Bali tidak ada pembelaan," ujar Hasyim menjawab pertanyaan wartawan di kediamannya di Kota Malang, Ahad (3/9) petang. [sp/cha]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
