Hidayatullah.com–Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mengusung kader-kader nonmuslim pada pemilu 2009. Langkah itu sejalan dengan nilai-nilai pluralitas yang dikembangkan partai untuk mewujudkan Indonesia yang adil. Pernyataan tersebut dikemukakan Presiden PKS, Tifatul Sembiring ketika bersilaturahmi dengan jajaran redaksi Suara Pembaruan di Jakarta, Jumat (22/8).
Kehadiran kader nonmuslim di jajaran legislatif, bukan hal baru bagi PKS. Di Nabire, Papua, ada kader PKS yang nonmuslim duduk sebagai anggota DPRD. “Semangat menerima perbedaan sudah dilakukan sejak Pemilu 1999. Ada dua anggota DPRD PKS di Papua yang Kristiani. Mereka mewakili suara umat Kristiani di sana,” ujarnya.
Tifatul memaparkan semangat mengusung pluralitas sesuai dengan Piagam Madinah yang menjadi kiblat PKS. Di Madinah, ada berbagai macam agama dan kepercayaan, namun masing-masing pemeluk agama dan kepercayaan bisa secara bebas melaksakan ibadahnya. Selain itu, setiap orang juga harus menyelesaikan permasalahanm, tanpa menggunakan kekerasan. “Budaya kami adalah pluralitas dan paham keberagaman. Kami tidak harus membenarkan keyakinan orang lain, namun menghargai keyakinan, Semangat Piagam Madinah adalah semangat pluralitas,” tegasnya.
Pada pemilu mendatang, PKS tetap akan mengusung nilai-nilai pluralitas dalam upaya menciptakan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Keadilan, katanya, menjadi salah satu isu yang sangat kuat dalam reformasi. Apalagi belakangan ini, bangsa Indonesia sering mendapat sorotan dari negara-negara lain
Calon Presiden
Baca Juga
Menyinggung calon presiden yang bakal diajukan PKS, Tifatul menyatakan sejauh ini partainya belum membahas masalah itu. Namun secara internal partai, telah ada kesepakatan bahwa PKS akan mengajukan calon presiden atau wakil presiden sendiri, apabila mampu meraih 20 persen suara pemilih. “Kalau mencapai 20 persen, kita akan mencalonkan capres atau cawapres dari kader sendiri,” katanya.
Mengenai sosok presiden dan wakil presiden mendatang, Tifatul menyatakan faktor-faktor kombinasi, antara lain suku Jawa-non-Jawa, nasionalis-Islam, serta sipil-militer, tetap harus dipertimbangkan. Selain itu, presiden-wakil presiden juga harus paham betul potensi yang ada, sehingga mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. “Bagi kami, presiden yang layak bukan hanya tebar pesona dan pasang iklan, ia harus mengerti integritas dan mengarahkan negara ini untuk lebih baik lagi. Karena itu, kami tetap memperhatikan isu yang terbesar, yaitu pertumbuhan ekonomi yang harus dibenahi, yang menyangkut kesejahteraan rakyat,” ucapnya. [sp/hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
