Pemrov DKI Pangkas Anggaran untuk MUI

Hidayatullah.com–Anggaran untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun ini menyusut alias tidak sesuai dengan pos anggaran yang direncanakan. Tahun ini, MUI DKI hanya menerima Rp 1 miliar. Padahal tahun-tahun sebelumnya pos anggaran untuk MUI mencapai Rp 3,5 miliar. 
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Umum MUI DKI Jakarta, Noer Syuaib Munzir, di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (27/10) kemarin.
 “Dana tersebut menyusut hingga 60 persen,” kata Noer usai acara Silaturahmi dan rapat pleno MUI DKI.
 Penyusutan anggaran tersebut, paparnya, disebabkan adanya penyempitan biaya Pemprov DKI. Apalagi tahun ini ada pelaksanaan pemilihan presiden sehingga  Pemprov membutuhkan dana yang sangat banyak sebagai dana cadangan. Ditambah lagi terjadinya minus pada pendapatan asli daerah (PAD) DKI dan tidak mencapai target. “PAD yang berhasil dikumpulkan baru Rp 16 triliun pada pertengahan tahun, sedangkan target penerimaan hingga Rp 23 triliun,” ujarnya.
 Akibat penyusutan dana tersebut, banyak program MUI yang tertunda bahkan dibatalkan. Selain itu, MUI DKI terpaksa menunda penggelontoran dana kepada MUI di tingkat kotamadya. Karena menurut aturan, MUI DKI memiliki kewajiban membiayai dan mendukung kegiatan MUI di wilayah hingga kecamatan.
 Kendati demikan, Noer tidak menyalahkan Pemprov DKI dan DPRD DKI. Justru dia memberikan apresiasi kepada dua lembaga pemerintahan daerah ini karena kembali menganggarkan kekurangan dana sebesar Rp 2,5 miliar pada APBD Perubahan 2009 pada Juli lalu. Sayangnya uang tersebut tidak bisa diserap seluruhnya karena tahun ini hanya tinggal beberapa bulan lagi.
 “Karena tinggal dua bulan lagi, akhirnya kami terpaksa memilah program prioritas yang mungkin dilaksanakan dalam sisa masa anggaran tersebut. Kami akan fokus pada pendidikan kader ulama,” ujarnya. Sebab program ini juga sempat mandeg karena anggaran yang kurang.
 Selain itu, MUI akan membayar gaji para dosen dan kyai yang mengajar pada program pendidikan tersebut yang sempat tertunda pembayarannya beberapa bulan. Mereka dibayar hanya Rp 150 ribu per satu kali mengajar. Padahal dosen dan kyai ini merupakan guru besar, profesor, dan kyai terkenal yang dibayar mahal oleh perguruan tinggi lainnya.
 Untuk tahun 2010, Noer mengharapkan anggaran untuk MUI DKI tidak lagi dipangkas. Rencananya, MUI DKI akan menganggarkan dana kegiatan sebesar Rp 9 miliar. Namun sekali lagi, Noer mengembalikan keputusannya kepada Pemprov DKI dan DPRD DKI.
 Pemprov DKI berjanji tidak akan lagi memangkas anggaran untuk MUI DKI Jakarta. “Memang tahun ini anggaran yang diterima MUI tidak sesuai dengan pos anggaran yang direncanakan,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, Selasa (27/10) usai membuka acara Silaturahmi dan Rapat Pleno MUI DKI Jakarta.
 Fauzi berharap tidak ada lagi anggaran yang dipangkas di tengah jalan tahun depan, tidak hanya untuk MUI tapi juga dinas dan badan pemda lainnya. “Yang lalu sudahlah berlalu,” ujarnya. Ditegaskannya masalah ini harus dilihat secara positif. “Ini akan menjadi bahan refleksi bagi kami dan DPRD,” tandasnya.
 Hal senada juga diungkapnya oleh Wakil Ketua DPRD DKI, Lulung Lunggana. Menurutnya, pemotongan anggaran tersebut masuk ke dalam APBD tahap pertama yang ketika itu kewenangannya masih dipegang oleh DPRD sebelumnya.
  “Namun pada tahap kedua nanti, kita akan usahakan agar anggaran tersebut diberikan sesuai dengan pos anggaran yang sudah ditetapkan,” kata Lulung yang turut hadir dalam acara itu.
 Menurutnya permasalahan ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab DPRD. Kenyataannya kebijakan pemangkasan anggaran tersebut bisa dilakukan bila Pemprov meminta kami melakukannya. Dia mengungkapkan DPRD akan menerima usulan RAPBD 2010 Rabu (28/10).
“Kami akan bahas masalah tersebut dalam pemaparan usulan anggaran besok,” tuturnya. [brj/cha/hidayatullah.com]