Hidayatullah.com — Pemblokiran situs porno ini bukan untuk kepentingan jangka pendek Kementerian Kominfo, tetapi merupakan suatu kegiatan yang berorientasi jangka panjang dalam turut serta membantu national character building. Program ini didukung banyak kalangan masyarakat.
Salah satu dukungan tersebut datang dari Asosiasi Industri Web Indonesia (AIWI), yang tidak hanya mendukung, tetapi juga menawarkan diri untuk mengkaji ulang standar spesifikasi sistem yang digunakan untuk memblokir dengan tujuan di antaranya untuk meminimalisasi dampak pemblokiran yang merembet pada situs yang non pornografi.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo RI Gatot S. Dewa Broto mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan program ini secara berkelanjutan.
“Itulah sebabnya, kalau masih banyak bolong-bolongnya, bukan berarti program ini gagal. Tapi memang upaya ini harus terus dilakukan,” kata Gatot S. Dewa Broto dalam perbincangan dengan Hidayatullah.com, Sabtu (28/08).
Hal lain yang juga perlu diberitahukan kepada masyarakat umum adalah, bahwasanya dukungan publik terhadap kegiatan filtering dan pemblokiran ini terus saja mengalir dari berbagai kalangan, meskipun di awal Kementerian Kominfo tetap selalu mengingatkan, bahwa konten internet yang bermuatan pornografi tidak dapat sepenuhnya 100% dibersihkan.
Tetapi minimal, kata Gatot, ada upaya masif yang dilakukan Kementerian Kominfo bersama para penyelenggara ISP, yaitu suatu upaya konkret massif secara komprehensif dan berkelanjutan yang baru pertama kalinya dilakukan sejak berdirinya Kementerian Kominfo.
“Memang di negara mana pun belum ada negara yang sukses memblokir situs porno, di RRC pun yang otoriter tidak pernah sukses. Tapi ini bukan menjadi alasan kami untuk menyerah,” lontar Gatot. [ain/hidayatullah.com]