Hidayatullah.com—Adik kandung Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, meminta pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) ditunda hingga berbagai permasalahan yang sempat ditudingkan kepada mantan Wali Kota Solo itu diselesaikan.
“Kita minta KPK memeriksa. Jangan dilantik sebelum bersih,” ujarnya saat menjadi keynote speaker dalam acara Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Kajian terhadap Legitimasi Proses dan Hasil Pilpres 2014” di Aula Universitas Bung Karno, Jakarta, Rabu (03/09/2014) kemarin.
Rachmawati menyebutkan beberapa dugaan pelanggaran pidana yang sempat muncul antara lain pengadaan bus Transjakarta di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta 2013, rekening gemuk di luar negeri yang tidak dilaporkan ke KPK, dan pengalihan fungsi taman BMW.
Putri mantan Presiden Soekarno ini juga menyebutkan, kemenangan yang diraih Jokowi sangat banyak kejanggalan. Ia menilai Pilpres dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sarat dengan intervensi asing.
“Diduga ada ‘sumbangan’ pihak asing atau luar,” tambahnya.
Rachma, lanjutnya, suara yang diraih Jokowi pun dianggap telah digelembungkan dengan signifikan. Sehingga DPT yang ada meningkat tajam, yaitu enam juta suara. Dan ia berkeyakinan penggelembungan terjadi karena data yang diambil bukanlah dari badan statistik.
“Data DPT (Daftar Pemilih Tetap) bukan dari badan statistik,” ia meyakinkan. Kemudian ia berpesan, agar selalu menjaga NKRI dari intervensi asing dengan kapitalisme.
Acara turut dihadiri oleh Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Chusnul Mariyah, Djoko Santoso (Mantan KASAD), Prof Dr Dimyati (Pakar Hukum Tata Negara), mantan Aster Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Mayjen TNI Purnawirawan Prijanto, dan Hariyadi Darmawan (ILUNI UI).*