Hidayatullah.com– Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berharap pemerintah dapat menghentikan permainan oknum atau mafia beras tersebut.
Langkah ini dilakukan KAMMI menghadapi dugaan adanya praktik mafia beras, di mana saat ini kenaikan beras sangat mahal dirasakan masyarakat.
Ketua Umum PP KAMMI Andriyana menyatakan, kejadian serupa itu hampir selalu berulang tiap tahun.
“Anehnya lagi, Bulog sebagai badan yang khusus menangani bahan pokok beras terkesan tidak gesit. Respons Bulog yang mestinya berfungsi mengendalikan harga beras, menyediakan cadangan, serta mengurus impor beras di Indonesia kerap terlambat,” kata Andriyana dalam rilisnya pada hidayatullah.com.
Andriyana juga menilai Operasi Pasar (OP) yang dilakukan pemerintah melalui Bulog tidak memberikan dampak signifikan, lantaran kualitas beras yang sangat buruk dan sulit diterima warga miskin.
“Beras yang disediakan Bulog tidak sesuai dengan INPRES No.3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah,” ungkapnya.
Dengan demikian, lanjutnya, KAMMI menengarai bahwa permainan mafia tersebut justru terjadi di dalam tubuh Bulog itu sendiri.
Terkait dengan itu, Ketua Kajian Publik Pengurus Pusat KAMMI Barri Pratama menambahkan bahwa KAMMI sangat mendukung kebijakan Jokowi untuk tidak melakukan impor beras.
Bari mencatat bahwa, Presiden Jokowi sendiri pernah menduga kenaikan harga beras saat ini hanya karena adanya permainan mafia beras.
“Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menduga bahwa mafia beras menginginkan pemerintah melakukan impor beras. Beliau sendiri pun kemudian menegaskan tidak akan impor beras,” terang Barri.*