Hidayatullah.com– Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengungkapkan, yang paling penting dari rekonsiliasi setelah Pilkada DKI Jakarta 2017, dimana masyarakat dianggap terbelah, adalah dengan proses kebijakan dan hukum.
Menurutnya, dua aspek itu menjadi penting untuk merajut kembali persatuan di Jakarta. Kebijakan yang tidak pro rakyat, seperti penggusuran, reklamasi, dan kasus RS Sumber Waras, kata dia, menjadi masalah.
Proses hukum, lanjutnya, juga akan bisa selesai jika dirajut dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Dimana kasus penistaan agama harus dilihat sebagai kasus pidana murni dan tidak ada kaitannya dengan Pilkada.
“Dan kalau kita-kita lihat sudah cukup banyak intervensi, misalnya penundaan pembacaan tuntutan oleh JPU pada sidang ke-20 lalu. Selain itu sebelumnya juga ada surat dari Kapolda Metro Jaya,” ujar Fadli dalam program acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertema ‘Merajut Jakarta Kembali’ di studio salah satu stasiun televisi swasta, semalam, Selasa (25/04/2017).
Politisi Partai Gerindra ini menilai, dakwaan JPU pada kasus itu juga aneh. Diakui bahwa terdakwa penista agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan penistaan, tetapi dituntut seminimal mungkin.
Baca Juga
“Sehingga yang terjadi adalah public distrust (ketidakpercayaan publik. Red), dan ini akan terus berlanjut,” ungkapnya.
Baca: Fadhli Zon: Hukum Harus Ditegakkan Meski Langit Runtuh
Fadli menegaskan, merajut politik bisa selesai dengan kandidat dan pendukung duduk bersama. Namun, soal merajut dari sisi kebijakan belum selesai.
Ia mencontohkan, saat datang ke Kampung Aquarium, Jakarta Utara, warga di sana sudah lebih dari satu tahun digusur tanpa negosiasi dan ganti rugi, yang membuat hidup mereka tidak jelas.
“Dan yang paling penting merajut dari sisi hukum. Rakyat Jakarta butuh keadilan dari sisi ini. Hukum saat ini terkesan menjadi alat politik,” tandas Fadli.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
