Hidayatullah.com– Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK), menekankan pentingnya perubahan pola makan di Indonesia sebagai salah satu upaya mencapai ketahanan pangan. Ia pun mengingatkan warga masyarakat agar jangan mubazir makanan.
Wapres JK mengatakan bahwa sering kali orang membuang-buang makanan karena porsi yang disediakan terlalu besar.
”Di beberapa tempat di dunia ini, orang menyediakan makan berlebihan. Kadang-kadang yang dimakan hanya 70 persen. Bahkan di Timur Tengah hanya 50 persen,” ujar Kalla pada pembukaan acara Asia Pacific Food Forum (APFF) pertama di Jakarta. Forum Pangan Asia Pasifik ini digelar pada Senin-Selasa (30-31/10/2017), sebagai forum yang pertama kalinya diselenggarakan di kawasan regional Asia Pasifik dalam periode Sepuluh Tahun Aksi PBB untuk Nutrisi (2016-2025).
Wapres JK mengatakan, penyediaan makanan berlebih juga terjadi di Indonesia.
”Lihat hotel-hotel dan restoran, berapa ton makanan yang dibuang setiap hari?” ungkap Wapres JK disiarkan Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
Baca Juga
Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada perubahan pola makan sehingga tidak ada makanan yang terbuang percuma di saat masih banyak penduduk Indonesia yang kelaparan dan kurang gizi.
Wapres JK mengatakan, Indonesia bisa mengikuti contoh negara-negara lain yang telah berupaya mengubah pola makanan warganya.
”Ada negara di Afrika mengubah cara dengan mengecilkan piring. Itulah contoh yang bisa kita ikuti,” ungkapnya.
Bahkan, nantinya bisa saja hal tersebut dijadikan sebuah peraturan yang mengikat, imbuh Wapres JK.
”Mungkin nanti pemerintah memutuskan bikin Keppres (Keputusan Presiden) berapa besar piring yang boleh dipakai untuk makan, sehingga orang tidak mubazir,” ujarnya. Agama mengajarkan agar tidak mubazir. Kalau kebaikan boleh, tapi makanan jangan, tambah Wapres JK.
Pola makan yang mubazir dapat menghambat upaya Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan. Menurut Wapres JK, Indonesia mengalami dilema dalam mengupayakan ketahanan pangan karena tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia, yang mencapai kurang lebih 1,5 persen tiap tahunnya.
Di saat yang sama, lahan untuk pertanian juga semakin berkurang karena dikonversi ke lahan industri dan perumahan.
Oleh karena itu, Indonesia masih harus mengimpor banyak kebutuhan pangan, seperti jagung, terigu, gandum, dan terkadang beras.
”Berarti semua kebutuhan itu harus tetap jadi bagian dari kebutuhan nasional kita yang mendesak dan harus dipenuhi,” imbuh Wapres JK.
Dalam APFF 2017, bertemu para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang kesehatan, lingkungan hidup dan sistem pangan seperti pemerintah, akademisi/ilmuwan, NGOs, politisi, dan pelaku bisnis dari berbagai negara.
Baca: Dianggap Mubazir, Orang Australia Buang Sisa Makanan $8 M Pertahun
APFF ini bersifat informal dan bukan untuk menghasilkan sebuah komitmen/kesepakatan bersama atau sebuah kebijakan sebagai hasil akhir. Namun, setiap negara akan menindaklanjuti hal-hal yang dibahas dalam forum dengan melakukan aksi nyata dan melaporkannya pada forum selanjutnya, dua tahun kemudian.
”Saya ingin Asia Pasifik Food Forum yang baru pertama kali diadakan ini dapat memicu transformasi sistem pangan di tingkat regional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (SDGs),” ujar Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
