Hidayatullah.com– Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sejumlah bandara di Indonesia diserahkan kepada swasta. Namun dia tidak katakan swasta yang dia maksud itu.
“Saya kemarin dipanggil jam 11 pagi oleh presiden,” ujarnya nya, kepada pers, di Jakarta, Kamis (01/02/2018) lansir Antara.
Baca: Legislator Tolak Keras Rencana Penjualan Bandara dan Pelabuhan
Dia mengutip: “Itu lapangan terbang, Pak Luhut, kasihin saja. Seperti Silangit, Jakarta, Bangka Belitung, kasih privatisasi saja. Siapa yang masuk, asal hitungannya jelas.”
Dia menjelaskan, Jokowi juga sempat bercerita kepadanya soal Pakistan yang mendapatkan investasi China melalui One Belt Road sebesar 60 miliar dolar Amerika Serikat.
Jokowi juga bercerita, bandara di ibukota Pakistan, Islamabad, bahkan dibangun China dan akan dinamakan dengan nama Presiden China, Xi Jinping.
Baca Juga
“Katanya: Gila, bandara di ibukota mereka Islamabad itu dibangun Tiongkok. Dibikin lapangan terbang namanya Xi Jinping Airport.’ Saya terkaget-kaget kok Xi Jinping Airport bisa begini. Saya tanya kok bisa, tapi kata presiden, Ya biarin aja namanya karena katanya itu barangnya milik dia, nanti 10 tahun kemudian bisa diganti namanya. Itu cerdik,” kisahnya.
Baca: DPR: Pengelolaan Bandara oleh Asing Berpotensi Langgar UU
Dia mengatakan, konsep seekstrem itu mungkin tidak akan bisa diterapkan di Indonesia.
Namun, menurutnya, negara sekelas Pakistan bisa melakukan ide itu secara cerdik dan mampu membangun bandara kelas internasional.
“Kita belum ada apa-apa sudah ramai, soal buruh begini begitu,” ujarnya.
Lebih lanjut, mantan Pandjaitan mengatakan, rencana untuk menyerahkan pengelolaan infastruktur seperti bandara kepada swasta akan segera dikerjakan.
“Kami segera akan kerjakan. Semangat kami sudah begitu, akan kami lakukan, jadi swasta bisa hidup,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan agar tidak ada salah persepsi bahwa ada penjualan aset kepada swasta. Pasalnya, APBN tidak akan mampu menggarap proyek-proyek infrastruktur yang ada.
“Jadi kalau misal sudah kerja sama 30 tahun, bandara itu jadi, dia mendanai, dia dapat untung, 30 tahun ke kita kan enggak masalah,” ujarnya.
Contoh proyek infrastruktur yang diserahkan pengelolaannya kepada swasta diantaranya Tol Jagorawi yang sudah habis konsesinya bisa dikembalikan kepada pemerintah.
Baca: Survei Median: China Dianggap Ancaman Terbesar Indonesia
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, ladang investasi bandara sangatlah menarik di mata investor asing.
Pasalnya, infrastruktur bandara di Indonesia punya potensi secara bisnis karena kuatnya permintaan domestik besarnya pasar di Tanah Air.
“Kalau bisa melancarkan investor masuk, itu bisa berkontribusi masuknya investasi asing, yang masuk ke sektor riil. Kalau riil begitu, tidak bisa dipindah investasinya. Mereka akan tetap di Indonesia. Jadi jangan khawatir, tinggal bagaimana kelola bandara kelas internasional,” ujarnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
