Hidayatullah.com– Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mengundang polemik dari berbagai kalangan, termasuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang menggelar aksi protes atas kebijakan pemerintah tersebut.
Ketua Umum PP KAMMI, Irfan Ahmad Fauzi, Kamis (29/03/201), menyatakan, pihaknya sejak dua hari lalu menggelar aksi di sejumlah daerah.
Ia mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai respons atas kenaikan BBM terkhusus Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Bahkan sejak Januari 2018 terhitung sudah 3-4 kali mengalami kenaikan, dan itu terjadi secara diam-diam.
Aksi turun ke jalan yang sudah dan akan diselenggarakan antara lain di Jakarta, Medan, Bandung, Bogor, Palembang, Makassar, Yogyakarta, Riau, Banjarmasin, Sukabumi, dan sejumlah daerah di Indonesia.
Irfan menuturkan, akan ada puluhan daerah dan ribuan kader yang turut aksi di daerah tersebut.
Baca Juga
“Kami sudah instruksikan sejak 3 hari lalu untuk Pengurus Daerah dan Wilayah untuk menyelenggarakan aksi demonstrasi dan penolakan (kenaikan harga BBM). Ada di Jawa timur, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, dan lainnya ini yang turun aksi ke jalan,” ujar Irfan dalam pernyatannya diterima hidayatullah.com.
Ketua Kebijakan Publik PP KAMMI, Abdussalam, menjelaskan, selain melakukan aksi turun ke jalan, pihaknya juga menginstruksikan untuk menggelar diskusi dengan komponen masyarakat lainnya.
Hal ini bertujuan agar masyarakat juga sadar, karena selama ini Pertamina menaikkan harga BBM ini diam-diam, tidak ramai.
Dalam aksinya di daerah-daerah itu, Abdussalam memaparkan, isu utama yang mereka suarakan yaitu meminta Pemerintah tidak lepas tangan. Pemerintah diminta untuk hadir melihat kondisi yang ada. Jangan sampai rakyat diadu dengan kebebasan pasar, harga minyak dunia naik, kemudian pemerintah tidak bisa melindungi rakyatnya.
Selain itu, KAMMI menyayangkan sikap represif aparat kepolisian yang terjadi di Banjarmasin (24/03/2018), Aceh, dan Kota Malang (29/03/201), ketika KAMMI menyampaikan aksinya itu.
Baca: Harga BBM Naik, Jumlah Warga Miskin Bertambah 6 Juta Jiwa
Menurutnya, akhir-akhir ini Pemerintah seperti anti terhadap kritik dan aksi penyampaian pendapat. Pemerintah seperti takut kegagalannya mengelola negara terbongkar dan diketahui rakyat serta khawatir elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun.
“Tindakan represifitas aparat terhadap rakyat yang kritis menunjukkan Pemerintah anti kritik, Pemerintah tidak mau kegagalan mengelola negara untuk rakyat terbongkar, dan yang paling utama tidak ingin elektabilitas Jokowi semakin menurun,” ujar Abdussalam.
Dia menekankan, pihaknya akan terus mengadakan aksi di berbagai daerah secara masif dan akan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bergabung bersama.*
Baca: BBM Naik, Rizal Ramli Justru Ucapkan Selamat Pada Jokowi
