Hidayatullah.com– Juru bicara PKS Muda bidang Ekonomi, Muhammad Kholid mengingatkan pemerintahan Joko Widodo untuk segera menyelesaikan masalah merosotnya nilai tukar rupiah. Kholid khawatir, jika masalah ini dibiarkan larut akan mengulang sejarah krisis tahun 1998.
“Merosotnya rupiah menjadi pertanyaan semua orang. Memori kolektif kita sebagai bangsa teringat kembali pada memori 20 tahun yang lalu. Apakah akan terjadi seperti itu lagi?” ungkap Kholid dalam acara PKS Muda Talks di Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (31/05/2018) lewat rilisnya diterima redaksi.
Menurut Kholid, pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki peran penting dalam permasalahan tersebut. Sebab, lanjutnya, merosotnya nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh rapuhnya fundamental ekonomi Indonesia.
“Fundamental ekonomi kita tidak kuat, dan tidak mungkin otoritas menyebut fundamental ekonomi kita rapuh. Bisa dicek di website pemerintah tentang data-data transaksi berjalan kita, semuanya menunjukkan defisit,” ujarnya.
Selain karena faktor eksternal, yakni kebijakan The Federal Reserve menaikkan nilai suku bunga. Hal lain yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah tingginya utang luar negeri. Menurut Kholid, akan menjadi bumerang di kemudian hari jika kondisi nilai tukar rupiah tidak segera ditangani.
Baca Juga
“Pada tahun 98 otoritas tidak memperkirakan akan ada krisis terhadap nilai tukar rupiah, sehingga utang yang dimiliki pemerintah saat itu semakin bertambah besar. Hari ini pun seperti itu, utang luar negeri kita semakin tinggi, jangan sampai kita mengulang sejarah,” tambahnya.
Pendapat senada disampaikan oleh Peneliti Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), Abrar PG Talattov yang menyebutkan bahwa inkonsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan mempengaruhi merosotnya nilai tukar rupiah.
“Tidak kalah penting stabilitas ekonomi politik dalam kebijakan pemerintah yang dianggap tidak konsisten. Salah satunya di awal pemerintah Jokowi, pemerintah akan melakukan reformasi fiskal dengan merelokasi belanja subsidi menjadi belanja produktif. Tapi inkonsistensi itu mulai dilakukan di tahun ini yang memasuki tahun politik, belanja subsidi yang semakin bertambah,” jelas Abrar.
Menurut Abrar, merosotnya nilai tukar rupiah yang menginjak angka Rp. 14.000 an per dolar AS sudah menjadi peringatan kepada pemerintah agar segera melakukan tindakan penyelamatan.
“Ini menjadi warning juga karena kita dari awal Januari hingga Mei itu depresiasi sudah sekitar 4,4 persen. Serta menghentikan kebijakan impor yang saat ini sangat gencar dilakukan oleh pemerintah,” tambahnya.*
