Hidayatullah.com– Sektor kebijakan luar negeri Indonesia disoroti KontraS dalam evaluasi empat tahun kinerja HAM pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
KontraS menyerukan Indonesia, sebagai salah satu negara dengan demokrasi terbaik di kawasan ASEAN, harus bisa melebarkan sayap dalam memulai pembuatan kebijakan bersama di kawasan ASEAN dalam rangka pemenuhan HAM.
“Namun nyata-nyatanya Indonesia masih malu-malu atau ragu dalam hal merumuskan hal yang konkret terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Myanmar,” kritik Nisrina Nadhifah, staf biro kampanye dan jaringan KontraS, dalam konferensi pers di kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018).
Baca: Derita Uighur: Diintai, Ditahan Massal, Disiksa, Keluarga Diceraiberaikan
Indonesia sebagai negara terdampak dan juga sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, kata KontraS, punya posisi tawar yang cukup kuat untuk mengambil inisiatif dalam merubah jalan cerita krisis Rohingya.
Juga sekaligus memancing negara-negara ASEAN yang lain untuk ikut berkontribusi dalam upaya meredam krisis Rohingya.
Baca Juga
Usai konferensi pers, hidayatullah.com bertanya kepada koordinator KontraS, Yati Andriyani, mengapa KontraS tidak juga menyoroti kasus di penindasan terhadap minoritas Muslim Uighur di China?
Yati menjawab, KontraS tentu juga mendukung upaya-upaya untuk memastikan masyarakat Uighur mendapat jaminan perlindungan HAM.
Baca: Etnis Uighur Berkisah Penyiksaan dan Pemerkosaan di ‘Kamp Cuci Otak’ China [1]
“Harusnya Indonesia juga memberikan perhatian penuh kepada kelompok minoritas Uighur. Karena apapun latar belakang seseorang, apapun agama seseorang, apapun identitas seseorang, dia tetap harus dilindungi dan dijamin hak-haknya,” tegas Yati.
Dengan posisi strategisnya di ASEAN, kata Yati, Indonesia seharusnya bisa mengambil kepemimpinan untuk memantau dan berkontribusi dalam melindungi warga Uighur yang menjadi korban pelanggaran HAM.* Andi
